Kantor Desa Kosong Karena Zoom Meeting, Pelayanan Publik di Mandailing Natal Jadi Sorotan,..!!!

LIA HAMBALI

- Redaksi

Senin, 21 Juli 2025 - 15:44 WIB

5088 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Madina, AgaraNews. Com // Pelayanan publik di beberapa desa di Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, menjadi sorotan setelah ditemukan dalam kondisi tertutup saat jam kerja. Hal ini memicu keresahan di kalangan masyarakat yang merasa pelayanan pemerintahan di tingkat desa mulai mengabaikan kewajibannya.

Berdasarkan pantauan dan laporan warga, setidaknya tiga kantor desa, yakni Desa Purba Baru, Bangun Purba, dan Aek Marian MG, tampak tidak beroperasi seperti biasa. Tidak ada aktivitas pelayanan, tidak ada aparatur desa yang menyambut kedatangan masyarakat, dan pintu kantor tampak tertutup rapat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kondisi tersebut membuat sejumlah warga kecewa. Beberapa di antaranya mengaku datang jauh-jauh untuk mengurus dokumen penting, namun harus pulang tanpa hasil. “Kami pikir hari ini kantor desa buka seperti biasa. Tidak ada pengumuman apa-apa. Ternyata kosong. Ini sangat mengecewakan,” ujar seorang warga Desa Aek Marian yang enggan disebut namanya.

Saat dikonfirmasi wartawan, Camat Lembah Sorik Marapi memberikan keterangan singkat melalui pesan WhatsApp. Ia menyebut bahwa para kepala desa dan perangkatnya sedang mengikuti kegiatan daring. “Lagi pada Zoom, dek,” tulis camat singkat tanpa penjelasan detail mengenai jenis kegiatan, durasi, serta kebijakan pengganti layanan kepada masyarakat.

Keterangan tersebut justru memicu tanda tanya lebih besar. Pakar kebijakan publik, Dosen Ilmu Pemerintahan dari salah satu perguruan tinggi di Sumatera Utara yang dimintai tanggapan, menyebut bahwa pelayanan desa harus tetap berjalan meskipun ada kegiatan internal. “Zoom meeting bisa diatur agar tidak mengganggu pelayanan. Minimal ada petugas piket di kantor desa. Kalau semuanya tutup, ini bisa dikategorikan sebagai kelalaian administratif,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi lebih lanjut dari kepala desa maupun camat terkait mekanisme pelayanan yang tertunda atau rencana kompensasi waktu layanan untuk warga yang dirugikan.(Magrifatuoh/Lia Hambali)

Berita Terkait

Viral, Polsek Cikarang Utara Ungkap Kasus Penipuan Calon Tenaga Kerja, Kerugian Capai Rp250 Juta
Korsleting Listrik Diduga Picu Kebakaran Kios Semi Permanen di Kubu Raya, Satu Truk Tangki Hampir Ludes
Wakil Bupati Pakpak Bharat Membacakan Pidato Nota Jawaban Bupati Dalam Sidang Paripurna DPRD Pakpak Bharat
Puluhan Kepdes Se- Kabupaten Pakpak Bharat Hadiri Dan Saksikan Peluncuran Dan Peresmian Koperasi Desa Merah Putih
DPRD Kabupaten Pakpak Bharat Gelar Sidang Paripurna Dengan Agenda Penyampaian Nota Jawaban Bupati Pakpak Bharat
Bos Kayu Ilegal Ditangkap Gakkum : Dugaan Pemalsuan Dokumen dan TPPU Menguat
Kasus Oli Palsu Mandek, Publik Minta Polda Kalbar Transparan
Polres Sumedang Kawal Ketahanan Pangan: Tinjau Langsung Progres Penanaman Jagung di Perhutanan Sosial

Berita Terkait

Senin, 21 Juli 2025 - 18:58 WIB

Viral, Polsek Cikarang Utara Ungkap Kasus Penipuan Calon Tenaga Kerja, Kerugian Capai Rp250 Juta

Senin, 21 Juli 2025 - 18:55 WIB

Korsleting Listrik Diduga Picu Kebakaran Kios Semi Permanen di Kubu Raya, Satu Truk Tangki Hampir Ludes

Senin, 21 Juli 2025 - 18:50 WIB

Wakil Bupati Pakpak Bharat Membacakan Pidato Nota Jawaban Bupati Dalam Sidang Paripurna DPRD Pakpak Bharat

Senin, 21 Juli 2025 - 18:48 WIB

Puluhan Kepdes Se- Kabupaten Pakpak Bharat Hadiri Dan Saksikan Peluncuran Dan Peresmian Koperasi Desa Merah Putih

Senin, 21 Juli 2025 - 18:44 WIB

DPRD Kabupaten Pakpak Bharat Gelar Sidang Paripurna Dengan Agenda Penyampaian Nota Jawaban Bupati Pakpak Bharat

Senin, 21 Juli 2025 - 18:07 WIB

Kasus Oli Palsu Mandek, Publik Minta Polda Kalbar Transparan

Senin, 21 Juli 2025 - 18:05 WIB

Polres Sumedang Kawal Ketahanan Pangan: Tinjau Langsung Progres Penanaman Jagung di Perhutanan Sosial

Senin, 21 Juli 2025 - 18:00 WIB

Sanksi Tegas Bagi SPBU dan Pelangsir yang Terlibat Penyelewengan BBM Bersubsidi

Berita Terbaru