Jakarta, AgaraNews. Com // Kesimpulan rapat menjadi pedoman agar birokrasi Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menjadi profesional, bersih, dan akuntabel hingga di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yag tidak kita inginkan. Realisasi anggaran berbasis risiko menuntut semua pegawai untuk fokus pada program yang akan dilaksanakan.
Ungkapan demikian disampaikan oleh Wakil Menteri Viva Yoga Mauladi saat menutup Rapat Kerja Kementrans 2025, Bali, 29/7/2025. Rapat yang bertema ‘Membangun Masa Depan Indonesia Emas Dari Kawasan Transmigrasi: Integrasi Kebijakan dan Upaya Transformasi’ itu diikuti oleh 250 peserta. Selain dari pegawai Kementrans rapat juga dihadiri oleh gubernur dan bupati yang daerahnya memiliki kawasan transmigrasi.
Lebih lanjut Viva Yoga mengatakan, prinsip-prinsip dalam melaksanakan APBN harus bijaksana dan patuh administrasi. “Kadang-kadang hal sepele dalam bahasa seperti titik dan koma bisa menjadi persoalan hukum oleh karena itu di dalam membuat laporan harus ada verifikasi”, ujarnya. “Realisasi program harus dicermati betul agar apa yang kita laporkan sesuai dengan apa yang ada di lapangan”, tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kecermatan dan akuntabilitas inilah yang akan memberi jaminan bahwa apa yang dilakukan benar-benar sesuai dengan keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
Wakil Ketua Umum PAN itu mendorong monitoring dan evaluasi internal dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital. “Sesuai arahan Bapak Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, monitoring dan evaluasi dengan teknologi digital sangat membantu dalam proses percepatan penyerapan anggaran”, ungkapnya.
Pengukuran kinerja menurut pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu dengan indikator kinerja anggaran di mana output dan outcome harus sesuai dengan target. “Untuk itu monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala”, ucapnya. “Hal ini akan memberi efek yang positif terhadap peningkatan kinerja”, tambahnya.
Dikatakan, APBN ABT Tahun 2025 sedang direalisasikan. Untuk itu didorong semua fokus agar penyerapan anggaran betul-betul sesuai dengan tujuan dan target di dalam pencapaian 5T (Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Gotong Royong, dan Transmigrasi Karya Nusa). Untuk itu program ini harus diturunkan dalam bentuk program yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan. “Kalau ada masalah, harus komunikasi, bertanya, berdiskusi, agar menjadi satu tim yang kompak”, harapnya.
Ditegaskan Kementrans harus bisa menjadi kementerian dengan paradigma baru. “Ini yang akan terus kita sosialisasikan bukan hanya sekadar program tetapi juga untuk strategi dan solusi pembangunan”, tegasnya.(Lia Hambali)
