Kutacane, agaranews.Com — Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) resmi memulai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRK ini dihadiri langsung oleh Bupati H. M. Salim Fakhri, SE, MM dan sejumlah pimpinan DPRK.
Ketua DPRK Aceh Tenggara, dr. Denny Febrian Roza, S.STP, M.Si, menekankan bahwa perubahan APBK 2025 dibuat untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan daerah dengan dinamika ekonomi lokal dan nasional, sekaligus memastikan semua program prioritas dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
> “Perubahan APBK disusun sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2024. Tujuannya agar kebijakan fiskal daerah tetap adaptif, mendukung program prioritas, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Denny.
Ia juga mengajak semua pihak—legislatif, eksekutif, dan masyarakat—untuk menjaga sinergi, komunikasi yang harmonis, dan transparansi selama proses pembahasan anggaran, agar pembangunan Aceh Tenggara semakin berkualitas dan berdampak nyata.
Rincian RAPBK Perubahan 2025
Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhri, memaparkan struktur anggaran yang menjadi landasan pembangunan daerah:
Total Pendapatan Daerah: Rp1,35 triliun Belanja Daerah: Rp1,39 triliun Pembiayaan Netto: Rp1,37 miliar
Rincian pendapatan:
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp142,8 miliar Pajak daerah: Rp19 miliar Retribusi daerah: Rp2,88 miliar
Hasil pengelolaan kekayaan daerah: Rp2,5 miliar
Lain-lain PAD yang sah: Rp118,4 miliar
Pendapatan Transfer: Rp1,13 triliun
Dari pemerintah pusat: Rp1,09 triliun
Antar daerah: Rp44,8 miliar
Lain-lain Pendapatan yang Sah: Rp70,9 miliar
Bupati Salim Fakhri menegaskan bahwa RAPBK Perubahan 2025 dirancang untuk memprioritaskan program strategis, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, dan kesejahteraan masyarakat.
> “Dengan RAPBK perubahan ini, kita memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata. Sinergi DPRK, Pemkab, dan masyarakat adalah kunci agar Aceh Tenggara semakin maju dan sejahtera,” jelasnya.
Rapat paripurna ini menjadi awal dari pembahasan intensif antara DPRK dan Pemkab, dengan tujuan memastikan alokasi anggaran efisien, transparan, dan tepat sasaran, sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal
Ady Gegoyong
