Pidie Jaya, Aceh 30 Desember 2025, AgaraNews.com // Dedi Saputra, Koordinator Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya, mendesak Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk membuka secara transparan informasi penggunaan Dana Tidak Terduga (DTT) dalam penanganan banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.
Menurut Dedi, hingga saat ini masyarakat belum memperoleh penjelasan yang terbuka mengenai besaran anggaran DTT, waktu penetapan penggunaannya, serta peruntukan anggaran tersebut, sementara ribuan warga masih bertahan di pengungsian dengan keterbatasan kebutuhan dasar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mempertanyakan secara terbuka, di mana Dana Tidak Terduga Kabupaten Pidie Jaya? Berapa besar anggarannya, sudah digunakan atau belum, dan digunakan untuk apa saja? Ini hak publik untuk tahu,” ujar Dedi Saputra dalam pernyataan sikapnya, [tanggal bisa disesuaikan].
Ia menegaskan bahwa Dana Tidak Terduga merupakan pos anggaran wajib dalam APBD yang secara hukum disediakan untuk kondisi darurat seperti bencana alam. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menutup-nutupi informasi anggaran tersebut.
Dedi juga menyoroti kondisi di lapangan yang dinilainya tidak sejalan dengan semangat penanganan darurat. Hingga kini, kata dia, masih banyak pengungsi yang tinggal ditempat yang tidak layak, lumpur masih berserakan, rumah warga yang dipenuhi lumpur belum ada atensi dari pemerintah, evakuasi korban belum terjadi hingga saat ini, dan yang sangat miris masyarakat merogoh kocek untuk membersihkan rumahnya, hunian sementara yang ada cuma beberapa saja terkesan tidak ada keseriusan dari pemerintah Pidie Jaya, rehabilitasi DAS yang belum maksimal sehingga masyarakat setiap hujan rumahnya kembali di genangi air, sanitasi yg belum memadai, dan keluhan lain yang harusnya pemerintah hadir dengan solusi untuk itu.
“Yang terjadi justru solidaritas rakyat dan relawan yang menutup kelambanan negara. Ini memunculkan dugaan kuat bahwa anggaran darurat tidak dijalankan secara maksimal atau tidak dikelola secara transparan,” katanya.
Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya menilai lambannya respon dan tertutupnya informasi DTT merupakan bentuk kelalaian pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawab perlindungan terhadap warganya. Ketergantungan pada donasi publik, lanjut Dedi, juga menunjukkan adanya pengabaian kewajiban negara di tengah ketersediaan anggaran darurat.
Atas dasar itu, Dedi Saputra atas nama Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, yaitu:
1.Membuka secara publik besaran Dana Tidak Terduga dalam APBD
2.Menyampaikan rincian realisasi penggunaan DTT untuk penanganan banjir dan pengungsi
3.Menghentikan sikap diam dan defensif terhadap pertanyaan serta pengawasan publik
“Transparansi bukan pilihan, tetapi kewajiban. Bencana bukan alasan untuk menutup anggaran, justru alasan untuk membukanya,” tegas Dedi.
Ia menambahkan, apabila pemerintah daerah terus menghindar dari keterbukaan, pihaknya menyatakan akan terus mengawal, menekan, dan memperluas advokasi publik demi pemenuhan hak-hak korban banjir di Pidie Jaya.
“Pidie Jaya tidak membutuhkan pencitraan. Pidie Jaya membutuhkan kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab nyata, serta jangan kebanyakan ngemis bantuan dari provinsi atau pusat tapi DTT nya masih ada, bahkan kami masyarakat tidak pernah tau terkait itu kerena tidak pernah di publish” pungkasnya.(Lia Hambali)
