Mandailing Natal, AgaraNews .com // Permasalahan keterlambatan proyek kembali mencuat di Kabupaten Mandailing Natal. Kali ini terjadi pada pembangunan Puskesmas Kayu Laut di Kecamatan Panyabungan Selatan, yang hingga 1 Januari 2026 masih belum rampung.
Berdasarkan papan proyek, pekerjaan tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp2.909.348.000 dengan masa pelaksanaan terhitung sejak 22 Agustus 2025 hingga 19 Desember 2025. Penyedia jasa dalam proyek ini tercatat atas nama CV Unzila Mulia.
Pantauan wartawan di lokasi menunjukkan aktivitas pekerjaan masih berlangsung meski masa kontrak telah berakhir. Beberapa bagian bangunan terlihat belum siap digunakan sesuai fungsi pelayanan kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah pekerjaan vital dilaporkan belum selesai, di antaranya pemasangan pintu, fasilitas kamar mandi, serta pekerjaan plafond di lantai dua. Kondisi ini mengindikasikan bangunan belum layak difungsikan sebagai fasilitas layanan publik.
Keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengendalian mutu dan efektivitas pengawasan proyek. Pembangunan puskesmas memiliki keterkaitan langsung dengan keselamatan serta kenyamanan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan.
Upaya konfirmasi telah dilakukan Tim Redaksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Kepala Dinas terkait. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan atau pernyataan resmi yang diberikan.
Sikap diam para pemangku kebijakan tersebut menambah tanda tanya publik mengenai alasan keterlambatan, status administrasi kontrak, serta langkah pengendalian yang telah atau akan diambil ke depan.
Sejumlah pihak mendorong agar instansi berwenang segera memberikan penjelasan terbuka dan melakukan evaluasi menyeluruh, baik secara teknis maupun administrasi. Transparansi dinilai penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan dan mencegah potensi kerugian keuangan negara.
Redaksi menegaskan komitmen untuk terus memantau perkembangan proyek ini serta membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait, demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan kepentingan publik.
(Magrifatulloh/Lia Hambali).
