Jakarta, AgaraNews.com // Muhammad Rusdi Taher, SH, MH, advokat senior dan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, menyampaikan dukungannya terhadap gagasan pemilihan kepala daerah yang dilakukan langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang menurutnya selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini muncul dalam diskusi publik bertema “Pembenahan Sistem Demokrasi Perwakilan di Indonesia” yang digelar di Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026)
Pemilihan Kepala Daerah Oleh DPRD Disebut Sesuai Visi Nasional
Menurut Taher, konsep pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukanlah langkah mundur dalam demokrasi, melainkan upaya untuk memperkuat sistem demokrasi perwakilan yang sesuai dengan konstitusi dan visi pembangunan nasional. “Gagasan ini selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan pada keutuhan negara, efisiensi pemerintahan, dan pembangunan yang terpadu di seluruh daerah,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan bahwa pemilihan langsung oleh rakyat (Pilkada) yang berjalan saat ini memiliki sejumlah tantangan, antara lain tingginya biaya kampanye yang dapat menyebabkan praktik korupsi, polarisasi masyarakat, serta fokus yang tergeser dari program pembangunan ke kepentingan politik pragmatis. “Dengan pemilihan oleh DPRD, diharapkan calon kepala daerah lebih fokus pada kompetensi dan program kerja yang nyata, bukan hanya kemampuan menarik suara,” tambahnya.
Analisis Sistem Demokrasi Perwakilan di Konteks Pemilihan Kepala Daerah
Sistem demokrasi perwakilan yang menjadi dasar negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menempatkan lembaga perwakilan rakyat sebagai instrumen utama dalam pengambilan keputusan politik. Dari perspektif ini, pemilihan kepala daerah oleh DPRD memiliki beberapa poin penting:
– Kesesuaian Konstitusional: Taher menegaskan bahwa UUD 1945 memberikan wewenang kepada DPRD untuk memilih kepala daerah dalam mekanisme tertentu, sehingga gagasan ini tidak bertentangan dengan landasan hukum negara.
– Kualitas Kepemimpinan: Pemilihan melalui DPRD diharapkan dapat menghasilkan kepala daerah yang memiliki kompetensi, integritas, dan pemahaman mendalam tentang kondisi daerah, karena proses seleksi dapat dilakukan dengan lebih mendalam melalui mekanisme parlemen.
– Sinergi Pemerintahan: Dengan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD, diharapkan tercipta sinergi yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif daerah, sehingga program pembangunan dapat dijalankan dengan lebih lancar tanpa hambatan politik yang tidak perlu.
Namun, ia juga mengakui bahwa sistem ini memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait dengan independensi DPRD dan pencegahan praktik politik uang atau pengaruh kelompok kepentingan tertentu. “Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan mekanisme akuntabilitas yang ketat agar proses pemilihan tetap bersih dan sesuai dengan kepentingan rakyat,” jelas Taher.
Kaitan dengan Asta Cita Presiden Prabowo
Taher menjelaskan bahwa Asta Cita Presiden Prabowo yang terdiri dari delapan pilar utama, antara lain mencakup upaya untuk memperkuat negara hukum, meningkatkan kualitas pemerintahan, dan mewujudkan pembangunan yang merata. “Pemilihan kepala daerah oleh DPRD sejalan dengan upaya untuk memperkuat sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, serta memastikan bahwa setiap kepala daerah memiliki komitmen yang kuat terhadap visi pembangunan nasional,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu pilar Asta Cita yang berkaitan erat adalah “Negara yang Kuat, Hukum yang Adil, dan Pemerintahan yang Bersih”, yang dapat terwujud jika proses pemilihan kepala daerah dilakukan dengan mekanisme yang tepat dan berdasarkan pada kompetensi serta integritas calon pemimpin daerah.
Harapan untuk Pembenahan Sistem Politik
Muhammad Rusdi Taher berharap bahwa gagasan ini dapat menjadi bahan diskusi yang konstruktif di berbagai lapisan masyarakat dan lembaga negara. Ia menekankan bahwa tidak ada sistem yang sempurna, namun yang penting adalah terus melakukan pembenahan untuk menjawab tantangan zaman dan kepentingan rakyat. “Demokrasi bukan hanya soal proses pemilihan, tetapi juga tentang hasil yang diberikan bagi kesejahteraan rakyat. Kita perlu menemukan titik temu yang tepat antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan untuk mencapai tujuan tersebut,” pungkasnya.(Lia Hambali)
Laporan: Jalal dan Tim
