Home / HEADLINE / HUKUM & KRIMINAL / NASIONAL

PT. Bina Indocipta Andalan Menyelenggarakan Webinar dengan Tema, Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan Sehubungan Berlakunya KUHAP Baru

LIA HAMBALI - Redaksi

Jumat, 16 Januari 2026 - 12:24 WIB

50150 views

URL berhasil dicopy

Jakarta, AgaraNews.com // Pada hari Kamis, 15 Januari 2026 – PT. Bina Indocipta Andalan bekerja sama dengan Kanwil DJP Jawa Barat I dan didukung oleh Konsorsium Pendidikan Tinggi dan Cendekiawan Nusantara serta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika Surabaya dan Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia menyelenggarakan webinar dengan topik “Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan Sehubungan Berlakunya KUHAP Baru”. Kegiatan webinar ini membahas secara mendalam tentang implikasi berlakunya KUHAP Baru terhadap pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, baik dari aspek konseptual, yuridis, maupun praktis.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Margareth dan Ibu Fany selaku Moderator dari PT. Bina Indocipta Andalan. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech yang disampaikan oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA., selaku Praktisi Hukum & Pajak, dalam penyampaian opening speech nya beliau menyampaikan bahwa KUHAP Baru disusun untuk menjamin supremasi hukum, melindungi hak seluruh pihak dalam konsep sistem peradilan pidana, terintegrasi kan (Criminal Justice System), serta membangun sistem peradilan pidana terpadu yang adaptif terhadap perkembangan ketatanegaraan dan kemajuan teknologi informasi.

Webinar kali ini menghadirkan Narasumber dari Pemeriksa Pajak Madya Kanwil DJP Jawa Barat I yakni Bapak Rahmad Wahyudi yang memberikan pernyataan bahwa kewenangan yang diberikan undang-undang kepada DJP khususnya terkait dengan Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan segala aturan yang ada bukanlah sekedar peluang pengujian integritas orang tertentu tetapi dapat disikapi bersama-sama baik orang pajak, praktisi hukum, akademisi, maupun wajib pajak untuk sama-sama mengawasi dan selalu memberikan masukan kepada DJP sehingga tahapan yang dijalankan betul-betul sesuai dengan aturan.

Sedangkan KeynoteSpeech dari Pemerhati Hukum yakni Brigjen TNI Azhar yang menyampaikan bahwa terciptanya KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) bagi penegakan hukum pidana di Indonesia menjadi lebih adil, manusiawi, dan adaptif. Dan kiranya webinar ini dapat bermanfaat, memperkaya wawasan dan kontribusi nyata dalam mewujudkan penegakan hukum perpajakan yang profesional dan berkeadilan kedepannya.

Acara webinar ini diikuti oleh kurang lebih 500 (Lima Ratus) peserta yang berasal dari berbagai sektor usaha, perorangan, dan lintas atau multi profesi, serta akademisi, baik melalui Zoom maupun via live streaming YouTube.

Adapun pokok-pokok bahasan dalam webinar ini mencakup :

1. Penyelidikan vs Pemeriksaan Bukti Permulaan (BUPER)

• Pengertian dan Tujuan

• Perbedaan Substansial

• Kedudukan dalam Sistem Peradilan Pidana

2. Kewenangan Penyelidik dan Pemeriksa BUPER

• Subjek yang Berwenang

• Kewenangan Penyelidik

• Kewenangan Pemeriksa BUPER

• Batasan Kewenangan

3. Cara Pelaksanaan Penyelidikan dan Pemeriksaan BUPER

• Tahapan Penyelidikan

• Tahapan Pemeriksaan BUPER

• Prinsip Pelaksanaan

• Administrasi dan Dokumentasi

4. Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan dan Keadilan Restoratif

• Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan

• Keadilan Restoratif

• Penerapan dalam Penyelidikan dan BUPER

• Syarat dan Batasan

• Tantangan dan Risiko

Kita harapkan dengan lahirnya KUHAP & KUHP baru akan lebih menciptakan upaya pemenuhan tujuan hukum untuk menciptakan keadilan yang berkepastian dan bermanfaat (Total Justice Law) dalam proses pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan pajak.

Melalui kegiatan webinar ini, PT. Bina Indocipta Andalan berharap para peserta dapat mendapatkan pencerahan, bertambah wawasan, serta webinar ini menjadi kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya sistem penegakan hukum pajak yang modern, lebih humanis, transparan, dan berintegritas.

Kami berkomitmen untuk terus mendorong sinergi antara masyarakat dengan pemerintah dan penegak hukum (Total Justice Law) untuk menjadikan penegakan hukum yang berkedaulatan, yang patuh dan bermanfaat bagi masyarakat.(Lia Hambali)

“Salam KUHAP Baru, Penegakan Hukum yang Adil, Kepastian Terjaga dan Bermanfaat!”

“Salam Pemeriksaan Bukti Permulaan, Proses Penegak Hukum Pajak, Hukum Berkeadilan!

#BerbaktiPadamuNegeri

#IndonesiaCintaDamai

#KUHAPBaru

#PemeriksaanBuktiPermulaan

#ReformasiHukumPidana

#DueProcessOfLaw

#TotalJusticeLaw

Jakarta, 15 Januari 2026

Salam & Hormat Panitia Webinar

PT Bina Indocipta Andalan