Pemkot Surabaya Dinilai Tidak Tegas, Gelombang Penertiban Dituding Menyasar ke Bawah

Surabaya, AgaraNews.com//Kondisi sosial di Kota Surabaya dinilai sedang tidak baik-baik saja seiring gelombang penertiban yang memicu polemik besar. Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dituding hanya menyasar masyarakat kelas bawah, sementara sektor usaha kelas atas disinyalir mendapatkan hak istimewa.

Ketua Organisasi Sahabat Pemuda Surabaya (Sapura), Musawwi, atau yang akrab disapa Musa, menyatakan sikap kerasnya terhadap fenomena ini. Ia menilai ada ketidakadilan nyata yang diperlihatkan penguasa kota terhadap warganya sendiri.

Musa menyoroti nasib para juru parkir (jukir) yang dipaksa menyetor 60 persen pendapatan tanpa jaminan kesejahteraan, serta Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diusir tanpa solusi relokasi yang jelas. “Cara-cara yang diterapkan Pemkot ini seperti cara preman. Main sikat, main angkut, tanpa mau mendengar jeritan warga yang sedang bertahan hidup,” tegas Musa, Jumat (17/4/2026).

Kritik paling tajam tertuju pada dugaan sikap tebang pilih aparat. Musa mempertanyakan keberanian Pemkot dalam menindak pelanggaran di sektor hotel dan spa yang diduga kuat menjadi sarang prostitusi namun seolah tidak tersentuh penertiban yang tegas.

​​”Kenapa kebijakan selalu mengarah ke bawah? PKL dan parkir digencet habis-habisan. Tapi lihat hotel dan prostitusi berkedok spa yang jelas-jelas banyak pelanggaran, kenapa Pemkot tidak segarang itu?” tanya Musa retoris.

Sapura mendesak Pemkot Surabaya segera menghentikan cara-cara penertiban yang dianggap tidak manusiawi dan mulai membuka ruang dialog dengan masyarakat terdampak. “Rakyat kecil kehilangan mata pencaharian tanpa jaminan. Jika ini terus berlanjut, Surabaya bukan lagi kota pahlawan, tapi kota penindas rakyat kecil,” pungkas Musa. (Redho)