Jakarta, AgaraNews.com // Kita layak menyambut baik tekad Kapolri baru Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., yang mengusung program “Polisi Bersama Masyarakat” untuk transformasi kelembagaan 2026-2029, dan Kapolda Metro Jaya baru Komjen Pol. Prof. Dr. H. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., yang mempublikasikan nomor WhatsApp untuk laporan langsung warga.
Saya simpulkan keduanya sebagai satu paket. Satu paket tekad di jajaran Polri dan satu paket harapan di pihak warga.
Pada hari ini kepercayaan publik kepada Polri masih cukup tinggi, tapi keberhasilan Polri tidak bisa diukur hanya dari survei atau jumlah kasus yang diungkap. Ukuran yang lebih nyata adalah pengalaman warga ketika berhadapan langsung dengan polisi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dan ingin saya laporkan, istilah “satu paket” kini justru dijadikan modus untuk membusukkan Polri dari dalam. Ini tantangan terbesar bagi Kapolri dan Kapolda yang baru.
1. Satu Paket dalam Rekrutmen: Masuk Polisi Tidak Gratis
Banyak warga ingin mengabdi sebagai polisi namun dirusak sejak awal seleksi dengan dalih paket bimbingan tes.
Bahkan dari keluarga polisi sendiri gagal menjadi polisi karena “tidak ikut paket”. Ramai diberitakan sogokan ratusan juta hingga miliaran tetap tersisih karena tidak ikut “satu paket” bimbingan tes sekaligus paket untuk program kelanjutannya hingga lolos seleksi.
Keharusan “ikut paket” ini menimbulkan biaya tinggi dan berujung pada investasi yang harus dicari kembaliannya. Menjadi polisi di negeri ini selain mempertaruhkan nyawa juga setor harta.
Untuk itu tolong hentikan dulu kampanye “Masuk Polisi Gratis” sampai benar-benar terbukti gratis. Karena di lapangan masih ada bimbingan tes dan lobi seleksi yang “satu paket” sebagai jalan mendapatkan seragam coklat.
2. Satu Paket dalam Penindakan: Yang Salah dan Tidak Salah Dihukum Sama
Kepada Kapolri baru dan lebih khusus Kapolda Metro, saya tegaskan bahwa anak buah bapak di polsek dan polres masih banyak yang makan uang haram. Masih memeras warga yang tidak terbukti bersalah dengan dalih “satu paket”.
Mereka meminta tebusan kepada para terduga pemilik barang haram dan teman-temannya. Targetnya warga miskin dan buta hukum. Penyebutan oknum menjadi gamang karena mereka berkantor resmi dan melakukan secara terang-terangan.
Konon hasil uang pemerasan itu untuk disetorkan ke atas agar tidak dimutasi ke wilayah jauh dan rawan. Sebagiannya untuk operasional dan menafkahi keluarga. Stop mengira jajaran Anda bersih.
Anggaran Polri dari tahun ke tahun melambung melampaui Rp110 triliun. Tapi di bawah anak buah masih “ngragas” mendzalimi orang miskin.
Contoh kasus :
Anak-anak remaja nongkrong, sekadar bergaul agar tidak dibully. Suatu hari seorang remaja diminta kawannya mengantar ke rumah teman lain yang ternyata sedang “maping” – istilah untuk mengambil narkoba. Sampai di titik, mereka disergap.
Si terduga pelaku belum sempat mengambil barang, mencoba lari, lalu dipaksa mencari barang. Tiba-tiba polisi yang menangkap yang menemukan barangnya. Barang bukti diberikan oleh pihak yang menyergap.
Masalahnya, yang disergap langsung dianggap bersalah. Temannya yang memboncengkan dan tidak tahu apa-apa dituduh sebagai “joki”. Keduanya diangkut, tes urine bersih, tapi tidak dilepas dan tidak ditahan. Oknum di sana minta si bocah menghubungi keluarga dan minta tebusan jutaan rupiah. Alasannya: “satu paket”.
Kasus lain, razia remaja bermotor. Satu anak bawa sajam, sejumlah anak yang mengiringi ikut diangkut, ditahan dan dimintai tebusan. Logika hukumnya, pasal pidana hanya berlaku bagi pemegang sajam. Tapi polisi menerapkan “satu paket”.
Di kantor polisi, “Markus” – makelar kasus – berseliweran bak dewa penolong: “Kasihan anak ibu tidak bersalah. Harusnya dilepas. Saya bisa bantu. Tolong sediakan Rp20 juta. Soalnya ini ‘satu paket’, buat empat orang. Saya kenal Kasatreskrim-nya, orang baik, rajin ibadah.”
Siapa yang dibujuk? Ibu-ibu tukang gorengan, penjaja kue, buruh cuci dan setrika. Diminta masing-masing Rp5 juta.
Harapan Baru
Ini bukan cerita fiksi. Saya tahu karena cerita dari mereka yang mengalami.
Kepada Bapak Kapolri, Anda akan membuat sejarah jika mampu mengubah keyakinan masyarakat: bahwa anak seseorang bisa menjadi polisi bukan karena uang orang tuanya, melainkan karena kemampuan, integritas dan kelayakannya.
Dan bersama Polda Metro Jaya yang baru, tolong hapus juga budaya “no viral, no justice”. Keluhan masyarakat harus menjadi sistem peringatan dini. Kalau laporan yang sama terus muncul, jangan selalu disebut ulah oknum. Bisa jadi yang bermasalah adalah sistemnya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Kapolri bukan berapa banyak konferensi pers yang digelar. Ukuran sederhananya adalah: ketika warga datang ke kantor polisi tanpa rasa takut, karena datang pada pengayom dan pelindung. Bukan datang dengan was-was menebus anak yang kena “razia satu paket”.
Pergantian Kapolri dan Kapolda selalu menarik perhatian. Bukan semata pergantian pucuk pimpinan institusi dengan lebih dari setengah juta anggota, tetapi karena setiap Kapolri membawa harapan baru terhadap wajah kepolisian Indonesia.
Anda berdua adalah “satu paket” harapan bagi warga untuk menghapus praktik “satu paket” penyimpangan di internal Polri sendiri.(Lia Hambali)
Reporter : Supriyadi
