Jakarta, AgaraNews . Com // Ketua Umum Poros 98, Bilung Silaen, memberikan pernyataan 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran gagal membangun kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai koreksi kebijakan berdasarkan UUD 1945.
“28 Tahun Reformasi itu bukan untuk melegitimasi oligarki baru berkedok demokrasi ekonomi. Yang terjadi hari ini justru pembajakan Reformasi!” tegas Bilung Silaen di siaran Tebet Jakarta, 22 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bilung silaen mencatat ada 9 Permasalahan di Era gagal nya 2 tahun Prabowo – Gibran:
Pertama, soal Pasal 33 UUD 1945. Bilung menyebut itu hanya jargon kosong. “Katanya berdasar Pasal 33 untuk kemakmuran rakyat, faktanya kekayaan negara makin dikuasai segelintir keluarga. BUMN dijual, Danantara jadi alat konsolidasi utang, bukan kemakmuran rakyat.”
Kedua, soal rakyat sebagai pelaku utama.”Omong kosong! Petani sawit, nelayan, tambang rakyat digusur atas nama HGU dan PKH. Perbankan tetap melayani konglomerat, APBN-nya untuk MBG dan proyek mercusuar, bukan produksi rakyat. Rakyat hanya jadi penonton dan objek bansos.”
Ketiga, soal koreksi pertumbuhan timpang. “Prabowo-Gibran justru memperparah ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan utang luar negeri. Janji hilirisasi hanya ganti baju: dari ekspor nikel mentah menjadi ekspor setengah jadi yang tetap dikuasai asing. Kemandirian nol besar.”
Keempat, soal ekonomi kerakyatan. “Program MBG yang menjadi unggulan hanya jadi sarang korupsi dan keracunan massal. Koperasi Desa merah putih tidak bisa di hitung dengan keberhasilan membangun koperasi yang di bentuk , Koperasi Desa Merah Putih hanya jadi ATM kepala desa dan parpol serta mirip dengan pinjol . UMKM mati dan tidak berjalan karena barang impor dari Cina dibiarkan banjir. Mana kekeluargaannya?”
Kelima, soal kemandirian nasional. “Swasembada pangan gagal, beras impor jebol rekor, harga cabai, telur, daging naik gila-gilaan. Potensi sawit, batu bara, nikel, emas hanya dinikmati taipan dan keluarga istana. Rakyat dapat ampasnya.”
Keenam, soal Danantara dan DHE. “Danantara itu konsolidator aset untuk dijaminkan ke asing. DHE SDA tidak pernah balik ke dalam negeri, transfer pricing dan under invoicing tetap merajalela karena bekingnya orang dalam istana sendiri. Penegakan hukum hanya sandiwara.”
Ketujuh, soal penguasaan negara atas SDA. “Satgas PKH tebang pilih. Yang dekat kekuasaan aman, yang lawan disikat. Negara bukan menguasai SDA, tapi menjadi satpam oligarki. DSI jadi pintu monopoli ekspor baru untuk keluarga dan kroni.”
Kedelapan, soal pendidikan, kesehatan, perumahan.”Sekolah Rakyat hanya gimmick, cek kesehatan gratis antre berbulan-bulan, BPJS nunggak. FLPP MBR macet, KUR Perumahan bunganya mencekik, bedah 400 ribu rumah tidak layak huni hanya stempel tanpa kualitas. Rakyat tetap susah sekolah, susah berobat, susah punya rumah.”
Kesembilan, soal perluasan demokrasi. “Ini yang paling berbahaya. UU yang mereka banggakan seperti UU Ketenagakerjaan justru memiskinkan buruh. Perpres Ojek Online 8% tidak pernah ditegakkan. Demokrasi politik dibungkam: kebebasan berserikat dipersekusi, pers dikriminalisasi, peradilan independen dibeli. Itu bukan demokrasi, itu demokrasi semu!”
Bilung Silaen menegaskan, 28 Tahun Reformasi justru dikhianati oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Reformasi 98 itu amanatnya: hapus KKN, adili Soeharto dan kroninya, kembalikan kedaulatan rakyat. Hari ini KKN makin brutal, dinasti politik merajalela, anak haram konstitusi duduk sebagai Wapres lewat putusan MK yang memalukan. Jangan jual nama Reformasi untuk menutupi kegagalan Prabowo-Gibran mensejahterakan rakyat. Rakyat sudah muak dicekik!” pungkas Bilung.
Poros 98 menyatakan 2 tahun Prabowo-Gibran adalah 2 tahun kegagalan total: Ekonomi hancur, hukum tumpul ke atas tajam ke bawah, demokrasi mati, rakyat makin susah.(Lia Hambali)
Jakarta, 22 Oktober 2026
BILUNG SILAEN
KETUM POROS 98
