Bupati Aceh Timur Lantik 40 Pejabat, Tegaskan Evaluasi Kinerja: “Tunjukkan Prestasi dan Bekerjalah dengan Sungguh-sungguh”

HIDAYAT DESKY

- Redaksi

Jumat, 20 November 2026 - 20:06 WIB

5018 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ACEH TIMUR – Agaranews.com//  Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., melantik dan mengambil sumpah 40 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Jumat (20/11/2026).

Pelantikan yang berlangsung di Aula Serbaguna Pendopo Bupati Aceh Timur tersebut terdiri dari 10 Pejabat Administrator dan 30 Pejabat Pengawas.

Pelantikan itu tidak hanya menjadi agenda administratif dalam penyegaran organisasi pemerintahan. Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Bupati Al-Farlaky menyampaikan pesan tegas bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kinerja birokrasi sekaligus mempercepat pencapaian program pembangunan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bupati meminta para pejabat tidak melihat perpindahan jabatan semata-mata sebagai perubahan posisi atau tempat kerja. Menurut dia, setiap penempatan memiliki tujuan dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.

“Pelantikan dan rotasi jabatan bukan sekadar bagian dari perjalanan karier ASN. Ini juga menjadi bagian dari evaluasi untuk memperkuat kinerja birokrasi dan mempercepat pelaksanaan program pemerintahan,” kata Al-Farlaky dalam arahannya.

Bukan Akhir Karier

Al-Farlaky memahami bahwa perubahan posisi dalam birokrasi tidak selalu diterima dengan perasaan yang sama oleh setiap ASN.

Ada pejabat yang merasa senang karena mendapatkan kepercayaan baru. Namun, ada pula yang harus meninggalkan posisi dan lingkungan kerja yang selama ini sudah dianggap nyaman.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi pemerintahan.

“Saya memahami bahwa ada yang merasa gembira, ada yang bahagia, tetapi mungkin juga ada yang bersedih karena sebelumnya sudah nyaman bekerja di tempat lama, kemudian harus berpindah ke tempat yang baru,” ujar Al-Farlaky.

Namun, ia menegaskan, mutasi maupun rotasi jabatan tidak boleh dipandang sebagai akhir dari perjalanan karier seorang ASN.

Sebaliknya, perubahan posisi harus menjadi momentum untuk menunjukkan kemampuan dan membuktikan bahwa seorang aparatur mampu bekerja di berbagai lingkungan organisasi.

“Ini bukan akhir dari perjalanan karier saudara-saudara sekalian. Ini bagian dari ujian dan evaluasi yang sedang kami terapkan,” tegasnya.

Karena itu, para pejabat yang baru dilantik diminta segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing dan tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk menyesuaikan diri.

Bupati ingin pejabat yang telah menerima amanah langsung memahami tugas, persoalan, serta kebutuhan masyarakat di tempat mereka ditugaskan.

Kinerja Jadi Ukuran

Dalam kesempatan tersebut, Al-Farlaky juga menekankan pentingnya kinerja sebagai salah satu ukuran dalam perjalanan karier ASN.

Ia memastikan evaluasi terhadap pejabat yang baru dilantik tidak berhenti setelah prosesi pengambilan sumpah jabatan selesai.

Sebaliknya, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana pejabat mampu menjalankan tugas dan mencapai target yang telah ditetapkan.

“Promosi jabatan akan kita lakukan secara bertahap. Namun, evaluasi tetap berjalan. Paling singkat enam bulan dan paling lama satu tahun akan kita lakukan evaluasi terhadap kinerja saudara-saudara sekalian,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta para pejabat tidak menjadikan jabatan sebagai sekadar status, melainkan sebagai amanah yang harus dibuktikan melalui pekerjaan nyata.

“Tunjukkan prestasi dan bekerjalah dengan sungguh-sungguh,” kata Al-Farlaky.

Pesan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah daerah membutuhkan aparatur yang mampu bergerak cepat, memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Loyal, tetapi Tetap Sesuai Aturan

Selain kinerja, Bupati Aceh Timur juga menyoroti persoalan loyalitas dalam birokrasi.

Menurut dia, loyalitas merupakan bagian penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, loyalitas tersebut harus ditempatkan dalam kerangka aturan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Para pejabat diminta mampu membangun komunikasi dengan pimpinan serta menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatannya.

Al-Farlaky juga meminta ASN tidak mengambil langkah sendiri apabila menemukan kebijakan atau arahan yang dianggap kurang tepat.

Menurutnya, perbedaan pandangan dalam birokrasi merupakan sesuatu yang dapat terjadi. Namun, penyelesaiannya harus ditempuh melalui komunikasi dan mekanisme yang baik.

Jika terdapat persoalan, ASN dipersilakan menyampaikan pendapat secara terbuka melalui jalur yang benar, bukan dengan membangun konflik atau melakukan tindakan yang justru dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

Kemampuan Saja Tidak Cukup

Al-Farlaky juga mengingatkan bahwa menjadi pejabat pemerintahan tidak cukup hanya bermodalkan kecerdasan atau kemampuan teknis.

Seorang pejabat, kata dia, harus memiliki integritas, kedisiplinan, kemampuan berkomunikasi, serta mampu membangun hubungan kerja yang baik.

“Cerdas saja tidak cukup. Kemampuan teknis saja juga tidak cukup. Seorang pejabat harus memiliki integritas, disiplin dan mampu membangun komunikasi yang baik,” ujarnya.

Menurutnya, kemampuan membangun komunikasi menjadi penting karena seorang pejabat tidak bekerja sendirian.

Setiap program pemerintahan membutuhkan koordinasi antara pimpinan, perangkat daerah, aparatur di bawahnya, serta masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Karena itu, pejabat yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik berpotensi mengalami hambatan dalam menjalankan program meskipun memiliki kemampuan teknis.

Pemerintah Diminta Aktif Sampaikan Informasi

Dalam arahannya, Al-Farlaky juga memberikan perhatian terhadap keterbukaan informasi mengenai kegiatan pemerintahan.

Ia meminta para pejabat dan perangkat daerah lebih aktif menyampaikan informasi mengenai program, kegiatan, dan pelayanan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apa saja yang sedang dikerjakan pemerintah daerah.

Untuk itu, media sosial dan berbagai saluran komunikasi yang tersedia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab.

Informasi yang disampaikan kepada publik harus benar, utuh, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Setiap instansi harus aktif menyampaikan informasi mengenai program, kegiatan, serta pelayanan yang dilaksanakan,” katanya.

Bagi Al-Farlaky, komunikasi publik bukan sekadar kegiatan tambahan, tetapi bagian dari tanggung jawab pemerintahan.

Sebab, keberhasilan suatu program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaannya, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat mengetahui, memahami, dan dapat merasakan manfaat dari program tersebut.

Jangan Gunakan Media Sosial untuk Serang Pemerintahan

Di sisi lain, Bupati mengingatkan para ASN agar tidak menggunakan media sosial untuk membangun narasi negatif terhadap pemerintah.

Ia secara khusus meminta aparatur tidak membuat atau menggunakan akun anonim untuk menyerang pemerintahan maupun merongrong kebijakan hanya karena kecewa terhadap mutasi atau promosi jabatan.

Menurut Al-Farlaky, kritik dan perbedaan pendapat seharusnya disampaikan melalui mekanisme yang tersedia, bukan melalui serangan di media sosial.

Ia mengaku pemerintah telah menemukan sejumlah aparatur yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut.

Sebagian, kata dia, telah mendapatkan pembinaan maupun sanksi sesuai dengan hasil pemeriksaan.

“Saya minta jangan melakukan hal-hal seperti itu. Jika ada yang kecewa karena tidak mendapatkan promosi atau karena jabatannya berubah, sampaikan melalui mekanisme yang benar,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa ASN merupakan bagian dari mesin pemerintahan sehingga setiap tindakan yang dilakukan seorang aparatur, termasuk di ruang digital, dapat berdampak terhadap citra institusi.

Karena itu, ASN diminta menjaga etika dan profesionalitas, termasuk ketika menggunakan media sosial.

Momentum Perubahan Birokrasi Aceh Timur

Pelantikan 40 pejabat tersebut pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang menempati jabatan baru.

Lebih dari itu, pelantikan menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk memperkuat mesin birokrasi dan memastikan setiap pejabat mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif.

Dengan 10 Pejabat Administrator dan 30 Pejabat Pengawas yang mendapatkan amanah baru, tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa perubahan struktur tersebut benar-benar berdampak terhadap kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan.

Bupati Al-Farlaky pun meminta seluruh pejabat segera bekerja dan tidak larut dalam persoalan mutasi maupun jabatan sebelumnya.

Menurut dia, jabatan adalah amanah yang dapat berubah sewaktu-waktu. Sementara yang akan menjadi ukuran utama adalah kinerja dan kontribusi terhadap masyarakat.

“Jangan melihat jabatan hanya sebagai posisi. Lihat sebagai amanah dan tanggung jawab. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, tunjukkan kemampuan dan prestasi,” ujarnya.

Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjadi bagian dari perubahan birokrasi Aceh Timur menuju pemerintahan yang lebih efektif, disiplin, komunikatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, rotasi dan promosi jabatan tidak berhenti sebagai pergantian nama di struktur organisasi, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan dalam cara pemerintah bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pelantikan 40 pejabat tersebut menjadi awal dari tantangan baru: membuktikan bahwa amanah jabatan dapat diterjemahkan menjadi kinerja, pelayanan, dan hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat Aceh Timur. Rahmad 

Berita Terkait

Ops Zebra Toba 2026, Satlantas Polres Karo Edukasi Sopir Truk Lintas Jawa-Sumatera
Jumat Peduli, Polsek Kawasan Kalibaru Bagikan Nasi Kotak kepada Masyarakat, Wujud Nyata Kepedulian Polri
Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Pimpin Salat Jumat dan Pelindo Regional II, Perkuat Silaturahmi dengan Masyarakat
UU Perampasan Aset Disahkan, KNPI Sebut Dasco Pemimpin yang Menepati Janji
Program Green Policing, Polres Tanjung Balai dan Warga Gelar Gotong Royong Bersihkan Lingkungan
Blue Policing, Polri Perkuat Perlindungan Laut dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
Bakti Kesehatan Polda Metro Jaya untuk Buruh, Dorong Pekerja Sehat dan Produktif
Satlantas Polres Metro Jakut Tingkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Gelar Sosialisasi Ops Zebra Jaya 2026

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 20:10 WIB

Ops Zebra Toba 2026, Satlantas Polres Karo Edukasi Sopir Truk Lintas Jawa-Sumatera

Jumat, 20 November 2026 - 20:06 WIB

Bupati Aceh Timur Lantik 40 Pejabat, Tegaskan Evaluasi Kinerja: “Tunjukkan Prestasi dan Bekerjalah dengan Sungguh-sungguh”

Jumat, 20 November 2026 - 20:04 WIB

Jumat Peduli, Polsek Kawasan Kalibaru Bagikan Nasi Kotak kepada Masyarakat, Wujud Nyata Kepedulian Polri

Jumat, 20 November 2026 - 20:01 WIB

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Pimpin Salat Jumat dan Pelindo Regional II, Perkuat Silaturahmi dengan Masyarakat

Jumat, 20 November 2026 - 19:57 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, KNPI Sebut Dasco Pemimpin yang Menepati Janji

Jumat, 20 November 2026 - 15:44 WIB

Blue Policing, Polri Perkuat Perlindungan Laut dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Jumat, 20 November 2026 - 15:40 WIB

Bakti Kesehatan Polda Metro Jaya untuk Buruh, Dorong Pekerja Sehat dan Produktif

Jumat, 20 November 2026 - 15:35 WIB

Satlantas Polres Metro Jakut Tingkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Gelar Sosialisasi Ops Zebra Jaya 2026

Berita Terbaru