Medan, AgaraNews.com // Seorang warga yang mengaku menjadi korban pencurian dengan kekerasan (curas) pada 5 Januari 2024 menagih keadilan hingga ke pucuk pimpinan Polda Sumatera Utara. Pasalnya, meski telah memenangkan praperadilan, haknya disebut belum pulih sepenuhnya.
Korban bernama Riki Agasi. Menurut keterangannya, sepeda motor miliknya dirampas. Ia kemudian membuat laporan ke Polrestabes Medan, namun laporan tersebut disebut dihentikan penyelidikannya (SP3) tanpa alasan yang jelas baginya.
Ironisnya, berdasarkan laporan balik dengan nomor LP/9/K/I/2024/SPK Sektor Medan Area tanggal 5 Januari 2024, yang dibuat oleh terlapor berinisial MAAP alias AP, korban justru ditahan selama 44 hari di Polsek Medan Area.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Menang Praperadilan, Penetapan Tersangka Dinyatakan Tidak Sah”
Tidak terima, korban melalui Penasehat Hukum melakukan perlawanan hukum melalui jalur praperadilan.
Upaya tersebut membuahkan hasil. Dalam Putusan Praperadilan No. 62/Pid.Pra/2024/PN.Mdn tanggal 19 November 2024, Hakim Tunggal Sulhanuddin, S.H., M.H. mengabulkan permohonan pemohon.
Dalam amar putusannya, hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Riki Agasi “TIDAK SAH dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, serta memerintahkan pemulihan hak, harkat, dan martabat pemohon.
Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum. Negara melalui pengadilan telah menyatakan penahanan tersebut tidak sah.
Namun, menurut pihak keluarga korban, hingga 23 Oktober 2026, sepeda motor yang menjadi objek perkara curas tersebut diduga masih berada di rumah terlapor di Medan. Upaya hukum lain melalui gugatan perdata No. 40/Pdt.G/2026/PN.Mdn juga kandas setelah pada 20 Oktober 2026 dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
“Sudah Surati Berjenjang, Menanti Atensi Kapolda Baru”
Bersama Penasehat Hukum dan dikawal rekan media IMO Sumut, pihak korban mengaku sudah menempuh jalur berjenjang :
1. Menyurati Kapolrestabes Medan, meminta gelar perkara dan membuka kembali SP3.
2. Menyurati Bidpropam Polda Sumut, terkait dugaan penyidik tidak profesional.
3. Menyurati Kapolda Sumut periode sebelumnya, meminta atensi.
4. Meminta atensi kepada Kapolda Sumut yang baru “Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H.” melalui pesan WhatsApp.
“Kami sudah menyurati Polrestabes, Propam Polda Sumut, sampai Kapolda lama. Kami mohon kepada Bapak Kapolda baru Irjen Sonny Irawan. Bapak bilang Polisi Bersama Masyarakat. Kami sudah menang praperadilan, tapi motor kami disebut masih di rumah terlapor. Kami mohon SP3 kami dibuka kembali,” tegas “Junaidi Ginting”, keluarga korban didampingi Penasehat Hukum kepada media, Jumat (24/10/2026).
Pihaknya berharap program “GEMAS TOBA dan KOMPAK” yang digaungkan Irjen Sonny Irawan saat silaturahmi ke DPRD Sumut pada 20 Oktober 2026 untuk memberantas begal, premanisme, dan curanmor benar-benar diimplementasikan.
Diketahui, Irjen Pol Sonny Irawan baru dilantik sebagai Kapolda Sumut pada 2 Oktober 2026.
Pihak korban menyatakan, jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan, mereka akan bersurat ke Komisi III DPR RI, Kapolri, Mahkamah Agung, hingga Presiden.
Hingga berita ini ditayangkan, AgaraNews.com masih berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada Humas Polrestabes Medan dan Bidpropam serta Kapolda Sumut. Atensi nyata dari pimpinan Polda Sumut masih ditunggu publik.(Lia Hambali)





























