Putusan MA Inkracht, Pemkab Karo Matangkan Penyiapan Lahan Usaha Tani Relokasi Tahap III Korban Erupsi Sinabung di Siosar

LIA HAMBALI

- Redaksi

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 15:48 WIB

50195 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tanah Karo, AgaraNews.com // Kepastian hukum telah berkekuatan tetap. Pemerintah Kabupaten Karo di bawah kepemimpinan Bupati Brigjen Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., bergerak cepat mematangkan rencana penyiapan Lahan Usaha Tani (LUT) Relokasi Tahap III bagi korban erupsi Gunung Sinabung.

Bupati Karo yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M.,bersama Forkopimda, Forkopimca Merek dan Tigapanah, menggelar pertemuan krusial dengan masyarakat sekitar kawasan relokasi Siosar di Aula Kantor Camat Merek, Sabtu (24/10/2026).

Pertemuan ini digelar menyusul terbitnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 116 PK/Pdt/2026 tanggal 10 Maret 2026 terkait gugatan masyarakat atas lahan seluas 260 hektare. Lahan tersebut merupakan bagian integral dari total 480,11 hektare lahan yang diperoleh Pemkab Karo secara sah melalui SK Menteri LHK Nomor 547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 untuk relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemerintah hadir tidak hanya untuk menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan, tetapi juga untuk menampung secara langsung aspirasi masyarakat Desa Portibi Lama, Kacinambun, Sukamaju, dan Simacem.

Dalam pertemuan tersebut, Kalaksa BPBD menegaskan bahwa penyiapan LUT merupakan kewajiban mutlak Pemkab Karo sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Erupsi Sinabung. Pelaksanaannya dijadwalkan mulai minggu keempat Oktober dan paling lambat minggu pertama November 2026.

Sementara itu, perwakilan Kapolres Karo melalui Kabag Ops menegaskan dengan lugas bahwa proses hukum terkait lahan telah dilalui secara tuntas dan hak para pengungsi harus dipenuhi. Masyarakat yang selama ini menempati lahan tersebut diharapkan segera mengosongkannya agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya yang mulia, yakni untuk para penyintas Sinabung.

Dalam sesi penyampaian aspirasi, Ketua Pattuhan Munthe selaku perwakilan masyarakat Portibi Lama meminta agar pelaksanaan kegiatan menunggu putusan kasasi perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang diajukan terhadap surat Bupati Karo terkait peringatan meninggalkan lahan. Sementara Kepala Desa Sukamaju dan perwakilan masyarakat Kacinambun menyampaikan keberatan serta meminta sosialisasi lebih lanjut.

Menanggapi hal tersebut, Kalaksa BPBD menjelaskan secara gamblang berdasarkan konsultasi dengan Bagian Hukum Setda Karo, bahwa putusan perkara perdata telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan menolak gugatan Pattuhan Munthe.

Hal ini juga diperkuat dengan surat resmi Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara Nomor W2-PP.04.02-21312 tanggal 14 November 2025 yang secara eksplisit menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi lahan dapat dilakukan tanpa harus menunggu upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Adapun perkara TUN berkaitan dengan aspek administratif semata dan tidak secara langsung menentukan status hak atas tanah.

Pemkab Karo selanjutnya meminta para kepala desa untuk membantu mensosialisasikan rencana kegiatan kepada masyarakat, khususnya yang selama ini menggarap lahan tersebut, agar tercipta pemahaman yang utuh.

Menutup pertemuan, Sekda Karo mengajak seluruh pihak untuk menghormati ketentuan hukum dan putusan pengadilan yang telah diterbitkan, serta pelaksanaan SK Menteri LHK terkait penyediaan lahan relokasi bagi pengungsi Sinabung yang telah menderita bertahun-tahun.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Karo di bawah kepemimpinan Bupati Antonius Ginting tetap terbuka dan mendukung penuh usulan pembangunan desa dan kebutuhan masyarakat, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Pengungsi Adalah Prioritas, Hukum Harus Ditegakkan.(Lia Hambali)

Sumber : Diskominfo

Berita Terkait

Kapolri Minta Lulusan POLIRAN Langsung Bekerja, Program Diperluas ke Kelompok Disabilitas hingga Nelayan
Polisi Bersama Masyarakat, Polsek Koja Perkuat Jaga Jakarta dan Jaga Lingkungan Lewat Jumat Peduli
Polda Metro Jaya Ungkap Kasus Perdagangan Orang hingga Eksploitasi Anak, Perkuat Upaya Pencegahan
Polri Tangani 207 Kasus TPPO, Amankan 238 Tersangka dan Selamatkan 510 Korban dalam Sepekan
Danramil 11/KP Hadiri Upacara Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Personil Koramil 08/RP Bersama Kelurahan Rantau Prapat Melaksanakan Gotong Royong Di Sepanjang Jalan Wr Supratman
Ops Zebra Toba 2026, Satlantas Polres Karo Edukasi Sopir Truk Lintas Jawa-Sumatera
Bupati Aceh Timur Lantik 40 Pejabat, Tegaskan Evaluasi Kinerja: “Tunjukkan Prestasi dan Bekerjalah dengan Sungguh-sungguh”

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 20:45 WIB

Kapolri Minta Lulusan POLIRAN Langsung Bekerja, Program Diperluas ke Kelompok Disabilitas hingga Nelayan

Jumat, 20 November 2026 - 20:39 WIB

Polisi Bersama Masyarakat, Polsek Koja Perkuat Jaga Jakarta dan Jaga Lingkungan Lewat Jumat Peduli

Jumat, 20 November 2026 - 20:34 WIB

Polda Metro Jaya Ungkap Kasus Perdagangan Orang hingga Eksploitasi Anak, Perkuat Upaya Pencegahan

Jumat, 20 November 2026 - 20:29 WIB

Polri Tangani 207 Kasus TPPO, Amankan 238 Tersangka dan Selamatkan 510 Korban dalam Sepekan

Jumat, 20 November 2026 - 20:23 WIB

Danramil 11/KP Hadiri Upacara Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Jumat, 20 November 2026 - 20:10 WIB

Ops Zebra Toba 2026, Satlantas Polres Karo Edukasi Sopir Truk Lintas Jawa-Sumatera

Jumat, 20 November 2026 - 20:06 WIB

Bupati Aceh Timur Lantik 40 Pejabat, Tegaskan Evaluasi Kinerja: “Tunjukkan Prestasi dan Bekerjalah dengan Sungguh-sungguh”

Jumat, 20 November 2026 - 20:04 WIB

Jumat Peduli, Polsek Kawasan Kalibaru Bagikan Nasi Kotak kepada Masyarakat, Wujud Nyata Kepedulian Polri

Berita Terbaru