Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pusat Gagal Total di Aceh Tenggara, Alat Berat Rusak, Jalan Nasional Lumpuh, Rakyat Menjerit

AGARA NEWS

- Redaksi

Minggu, 25 Oktober 2026 - 21:28 WIB

50163 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 KUTACANE – Ketika negara seharusnya hadir dengan kekuatan penuh untuk daerah yang berulang kali dihantam banjir, yang datang ke Kabupaten Aceh Tenggara justru ironi. Bantuan alat berat dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pusat yang digadang-gadang menjadi tumpuan pemulihan pascabencana, ternyata rusak sebelum bekerja.

Dari 18 unit alat berat dan 8 unit dump truck yang diserahkan secara pinjam pakai pada Senin, 19 Oktober 2026, sebanyak enam unit dilaporkan mati total dan tidak layak operasi. Fakta memalukan itu terungkap saat kebutuhan alat berat sedang berada di titik paling mendesak, ketika jalan nasional di Desa Kuning 1, Kecamatan Bambel, terendam hampir satu kilometer dan jalan yang baru ditimbun kembali amblas diterjang arus.

Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry, tidak bisa lagi menahan kekecewaan. Didampingi Forkopimda, ia meluapkan amarahnya secara terbuka di lapangan pada Minggu, 25 Oktober 2026. Bagi Salim Fakhry, ini bukan sekadar persoalan teknis, ini adalah bentuk pengabaian terhadap penderitaan rakyat Aceh Tenggara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita bersyukur alat sudah diberikan, cuman alat tersebut jangan rusak. Terus terang saya Bupati bersama Forkopimda sangat kecewa dengan vendor yang menyediakan alat ini,” kata Salim Fakhry dengan nada tinggi.

Pernyataan itu menggambarkan betapa rapuhnya sistem penanganan bencana di level pusat. Satgas PRR Pusat yang dibentuk untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi, ternyata tidak melakukan verifikasi paling dasar, memastikan alat yang dikirim dalam kondisi prima. Pusat hanya mengejar angka, 18 alat berat terkirim, tanpa memastikan apakah alat itu hidup atau mati.

Vendor sebagai pihak ketiga penyedia alat patut mendapat sorotan paling keras. Di saat daerah menjerit kekurangan alat, vendor mengirimkan barang rongsokan. Ini bukan kelalaian biasa, ini adalah praktik bisnis yang menjadikan bencana sebagai proyek. Keuntungan vendor didahulukan, sementara rakyat yang menjadi korban.

“Kami kecewa kepada vendor sebagai penyedia alat berat, bantuan alat berat dari PRR pusat tersebut tidak dapat difungsikan semuanya karena rusak,” tegas Bupati.

Lebih jauh, kegagalan ini membongkar persoalan pengawasan yang lemah dari pemerintah pusat. Bagaimana mungkin bantuan bernilai miliaran rupiah lolos tanpa quality control. Siapa yang menandatangani berita acara penerimaan alat rusak itu. Dan siapa yang harus bertanggung jawab ketika pemulihan infrastruktur terhambat bukan karena alam, tapi karena ulah manusia di Jakarta.

Dampaknya langsung dirasakan warga. Jalan yang sudah ditimbun dengan susah payah, amblas lagi dalam semalam. Desa Kuning 1 yang sudah langganan banjir tanpa hujan, semakin terisolasi. Alat berat yang seharusnya mengeruk sedimentasi sungai Lawe Bulan, Lawe Kisam, dan Lawe Kinga, justru terparkir mati di pinggir jalan.

“Mohon kiranya dari pimpinan pusat agar pihak ketiga yaitu vendor yang mempersiapkan alat ini untuk mengganti alat tersebut, karena seperti kita lihat di lapangan alat ini memang sudah tidak memungkinkan untuk bekerja. Jalan yang sudah kita timbun kemarin, malam ini sudah amblas lagi,” ujar Salim Fakhry.

Tuntutan Bupati itu sangat wajar, bahkan terlalu lunak. Yang dibutuhkan bukan sekadar penggantian unit, tapi evaluasi total terhadap model bantuan pinjam pakai yang selama ini dijalankan Satgas PRR Pusat. Jangan sampai daerah bencana hanya dijadikan ajang pembuangan alat berat bekas yang tidak layak pakai.

Pusat harus berhenti memandang Aceh Tenggara sebagai daerah pinggiran yang bisa diberi sisa-sisa. Jika negara tidak mampu memberikan alat yang layak untuk menangani bencana, jangan pernah bicara soal percepatan pemulihan. Karena yang terjadi di Aceh Tenggara hari ini adalah pemulihan yang sengaja diperlambat oleh kelalaian pusat itu sendiri. (TIM)

Berita Terkait

BPK Bongkar Anggaran Beasiswa Aceh Tenggara, Dana untuk Siswa Berprestasi dan Keluarga Miskin Salah Dimasukkan ke Belanja Hibah
Proyek Jalan Mutiara Dame Rp4,32 Miliar Disorot, SiRUP Tertulis Aspal tetapi di Lapangan Beton
Meriahkan HUT ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional 2026, PGRI Aceh Tenggara Ajak Masyarakat Ikuti Senam Massal
Bangun Kedekatan dengan Warga, Wakapolres Aceh Tenggara Sambangi Masyarakat Kampung Baru
Pastikan Angkutan Umum Aman untuk Penumpang, Satlantas Polres Aceh Tenggara Gelar Ramp Check di Terminal Kutarih
Forkopimcam Lawe Alas Bersinergi Persempit Ruang Gerak Narkoba hingga ke Desa
BPK: TAPK Aceh Tenggara Tidak Verifikasi RKA-DPA, Rp13,1 Miliar Belanja Operasi Aceh Tenggara Salah Sasaran

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 23:59 WIB

GUBSU TURUN LANGSUNG KE SIBAYAK,.! Bobby Nasution Hentikan Kegiatan di Lokasi, Wajahnya Serius Saat Anes Ketaren Tunjukkan Bukti di HP,..!!!

Rabu, 18 November 2026 - 22:20 WIB

Gaspol,..! Bupati Karo Lepas 38 Petarung Wushu Sanda Karo Rebut Piala Pangdam I/Bukit Barisan 2026,..!!!

Rabu, 18 November 2026 - 21:58 WIB

Bupati Karo Serahkan Hadiah Lomba Desa Percontohan 10 Program Pokok PKK Tahun 2026

Rabu, 18 November 2026 - 21:30 WIB

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Telusuri Perputaran Uang Rp2,9 Triliun

Rabu, 18 November 2026 - 21:18 WIB

Sejak Program MBG Berjalan, SDN 078438 Dekha di Kecamatan Ma’u Belum Pernah Menerima Manfaat

Rabu, 18 November 2026 - 21:13 WIB

Wisata Air Kalimalang Resmi Diluncurkan, Kota Bekasi Jadi yang Pertama Tuntaskan Proyek Strategis di Jawa Barat

Rabu, 18 November 2026 - 21:04 WIB

Babinsa Sambangi Nakes, Perkuat Kepedulian Kesehatan Masyarakat

Rabu, 18 November 2026 - 21:01 WIB

Jembatan Garuda Sigambir-Gambir Capai 76 Persen, TNI dan Warga Berpacu Buka Akses Antar Desa

Berita Terbaru