Gambar ilustrasi
ACEH TENGGARA – Agaranews.com// Proyek rehabilitasi dan rekonstruksi Jalan Mutiara Dame–Lawe Malum, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara, senilai sekitar Rp4,32 miliar menjadi sorotan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Proyek yang bersumber dari kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Tenggara tersebut disebut dikerjakan oleh CV Karya Nusantara, perusahaan yang beralamat di Desa Pedesi, Kecamatan Bambel.
Informasi yang diperoleh pada Sabtu (14/11/2026) menyebutkan, terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi terkait kesesuaian antara dokumen pengadaan dengan kondisi fisik pekerjaan di lapangan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah adanya dugaan perubahan jenis konstruksi. Dalam informasi pengadaan yang tercantum pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), pekerjaan disebut berupa pengaspalan.
Namun, kondisi fisik yang ditemukan di lapangan disebut justru menggunakan rabat beton.
Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai apakah perubahan konstruksi telah melalui mekanisme perubahan kontrak dan mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Enam Hal yang Perlu Diklarifikasi
Selain dugaan perubahan dari aspal menjadi beton, sejumlah persoalan lain juga disebut ditemukan pada proyek tersebut.
Sedikitnya ada enam poin yang perlu mendapat penjelasan dari pihak terkait.
Pertama, pekerjaan dalam SiRUP tercatat sebagai pengaspalan.
Kedua, konstruksi yang terlihat di lapangan disebut berupa rabat beton.
Ketiga, ketebalan beton diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak.
Keempat, mutu beton juga dipertanyakan karena terdapat dugaan tidak memenuhi mutu yang dipersyaratkan, yang disebut berkisar K-250 hingga K-300.
Kelima, terdapat informasi mengenai pekerjaan drainase yang tercantum dalam dokumen, namun keberadaannya di lapangan disebut tidak terlihat sebagaimana yang dipersyaratkan.
Keenam, kondisi permukaan jalan disebut mulai mengalami keretakan pada sejumlah bagian meski pekerjaan tersebut belum memasuki usia dua tahun.
Informasi tersebut tentunya masih berupa dugaan dan memerlukan pemeriksaan langsung serta pencocokan antara dokumen kontrak, gambar kerja, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, berita acara pembayaran, dan kondisi fisik di lapangan.
Muncul Dugaan Potensi Kerugian Negara
Persoalan tersebut kemudian memunculkan estimasi potensi kerugian yang beredar di lapangan.
Berdasarkan informasi yang diterima, dugaan nilai kerugian antara lain dikaitkan dengan pekerjaan drainase yang disebut tidak terlihat di lapangan, perbedaan konstruksi dari aspal menjadi beton, serta kemungkinan biaya perbaikan terhadap bagian jalan yang mengalami keretakan.
Estimasi yang beredar menyebut:
- Dugaan pekerjaan drainase yang tidak sesuai: sekitar Rp500 juta hingga Rp750 juta;
- Dugaan selisih pekerjaan aspal menjadi beton: sekitar Rp400 juta hingga Rp600 juta;
- Estimasi kebutuhan perbaikan jalan yang mengalami keretakan: sekitar Rp800 juta hingga Rp1,2 miliar.
Jika seluruh estimasi tersebut dijumlahkan, nilainya berada pada kisaran Rp1,7 miliar hingga Rp2,55 miliar.
Namun, angka tersebut belum dapat disebut sebagai kerugian negara sebelum dilakukan pemeriksaan dan perhitungan resmi oleh aparat pengawasan atau auditor yang berwenang.
Dengan nilai kontrak sekitar Rp4,328 miliar, estimasi tersebut memang cukup besar. Karena itu, diperlukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengetahui apakah benar terdapat kekurangan volume, ketidaksesuaian mutu, perubahan pekerjaan tanpa dasar kontraktual, atau persoalan lainnya.
Bukan Sekadar Soal Aspal atau Beton
Perubahan jenis konstruksi dari aspal menjadi beton pada sebuah proyek pemerintah pada dasarnya bukan persoalan sederhana.
Perubahan pekerjaan harus dapat ditelusuri melalui dokumen kontrak dan mekanisme perubahan kontrak yang sah. Pemeriksaan juga perlu melihat apakah perubahan tersebut memengaruhi nilai kontrak, volume, mutu, umur layanan, maupun manfaat pekerjaan bagi masyarakat.
Begitu pula dengan dugaan ketebalan dan mutu beton.
Untuk memastikan mutu beton, tidak cukup hanya melihat kondisi permukaan secara kasatmata. Pemeriksaan teknis dapat dilakukan melalui dokumen job mix design, hasil pengujian beton, slump test, compressive strength test, serta dokumen pengendalian mutu lainnya sesuai jenis pekerjaan.
Demikian pula dengan dugaan tidak adanya drainase.
Perlu dicocokkan antara gambar rencana, daftar kuantitas dan harga (bill of quantity/BoQ), spesifikasi teknis, as built drawing, berita acara pemeriksaan pekerjaan, hingga pembayaran yang telah dilakukan.
Jika pekerjaan memang tercantum dalam kontrak dan telah dibayar, tetapi secara fisik tidak dikerjakan, hal tersebut tentu membutuhkan penjelasan dan pemeriksaan lebih lanjut.
Jalan Retak Sebelum Dua Tahun
Kondisi jalan yang disebut mulai mengalami keretakan juga menjadi perhatian.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, sekitar 50 persen bagian jalan mengalami keretakan sebelum proyek berusia dua tahun.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pelaksanaan pekerjaan, mutu material, ketebalan konstruksi, kondisi tanah dasar, sistem drainase, hingga metode pelaksanaan yang digunakan kontraktor.
Namun, penyebab keretakan juga perlu dibuktikan secara teknis.
Tidak tepat apabila kerusakan langsung disimpulkan sebagai akibat mutu pekerjaan tanpa pemeriksaan lapangan dan pengujian teknis.
Karena itu, pemeriksaan independen atau audit teknis diperlukan untuk mengetahui penyebab sebenarnya.
Kepala Dinas PUPR Belum Memberikan Penjelasan
Untuk memperoleh keberimbangan informasi, wartawan Bara News mencoba menghubungi Kepala Dinas PUPR Aceh Tenggara, Sadli, melalui telepon seluler.
Namun, hingga berita ini disusun, sambungan telepon belum berhasil dilakukan.
Informasi yang diterima redaksi juga menyebutkan nomor yang digunakan untuk menghubungi kepala dinas diduga tidak dapat lagi digunakan untuk berkomunikasi. Kondisi tersebut belum dapat dikonfirmasi sebagai bentuk pemblokiran secara sengaja.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Aceh Tenggara, Rajaman, ST., MT., ketika dihubungi melalui telepon pribadinya sempat memberikan respons.
“Ya bang, akan dikabari nanti,” jawab Rajaman singkat.
Namun, hingga beberapa hari setelah komunikasi tersebut, belum ada penjelasan lanjutan yang diterima redaksi hingga berita ini diterbitkan.
Menunggu Penjelasan PUPR
Sorotan terhadap proyek Jalan Mutiara Dame–Lawe Malum ini pada akhirnya membutuhkan jawaban dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.
Publik perlu mendapatkan penjelasan apakah memang terdapat perubahan dari pengaspalan menjadi beton, kapan perubahan tersebut dilakukan, apa dasar perubahannya, serta apakah perubahan tersebut telah dituangkan dalam dokumen kontrak.
Selain itu, perlu dijelaskan pula mengenai spesifikasi teknis beton, ketebalan konstruksi, pekerjaan drainase, hasil pengujian mutu, serta penyebab keretakan yang terjadi pada sejumlah bagian jalan.
Jika seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak dan spesifikasi, penjelasan tersebut tentu penting untuk menjawab keraguan publik.
Sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah daerah perlu memastikan adanya langkah perbaikan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
Sebab, proyek senilai miliaran rupiah tersebut menggunakan anggaran pemerintah yang pada akhirnya bersumber dari uang publik.
Karena itu, persoalan utamanya bukan sekadar apakah jalan dibangun menggunakan aspal atau beton.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan volume, mutu, spesifikasi, pembayaran, dan hasil akhir pekerjaan benar-benar sesuai dengan kontrak serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Aceh Tenggara belum memberikan penjelasan substantif mengenai dugaan perubahan konstruksi, mutu beton, pekerjaan drainase, maupun kondisi jalan yang disebut mengalami keretakan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Dinas PUPR Aceh Tenggara, CV Karya Nusantara, maupun pihak lain yang berkaitan dengan proyek tersebut. (Kasirin)




























