Jakarta, 24 Oktober 2026, AgaraNews. Com // Bilung Silaen Aktivis 98 menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka tidak bisa diukur dari banyaknya program yang diluncurkan atau besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan harus diukur dari dampak nyata yang dirasakan rakyat.
“Dalam ukuran ini, pemerintahan Prabowo-Gibran masih belum membuktikan bahwa program-program unggulannya mampu meningkatkan kesejahteraan secara efektif, merata, dan berkelanjutan,” tegas Bilung Silaen dalam siaran pers POROS 98.
Bilung menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara konsep, program ini bertujuan mulia untuk kepentingan sosial. Namun fakta di lapangan justru bertolak belakang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bagaimana bisa disebut bergizi dan sehat, jika faktanya di lapangan banyak siswa-siswi yang keracunan setelah mengkonsumsi makanan MBG. Lebih mengerikan lagi, sampai hari ini belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan dalam kasus keracunan massal program MBG tersebut,” ungkap Bilung.
Ia menambahkan, temuan Ombudsman RI pada tahun 2025 yang mengidentifikasi potensi maladministrasi dalam pelaksanaan MBG, serta temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2026 yang mengidentifikasi potensi korupsi, menjadi alasan kuat untuk menuntut transparansi total.
“Pemerintah wajib melakukan perbaikan tata kelola, memperkuat pengawasan, dan menunjukkan bukti nyata dampak program terhadap perbaikan gizi masyarakat, bukan sekadar klaim,” tegasnya.
Hal yang sama, menurut Bilung, berlaku untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Keberhasilan tidak boleh diukur dari kuantitas jumlah koperasi yang dibentuk.
“Ukuran keberhasilannya harus pada kemampuan usaha untuk bertahan, meningkatkan pendapatan anggota, membuka lapangan kerja nyata, dan memperkuat ekonomi lokal,” jelasnya.
Bilung juga mengingatkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2026 masih sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta jiwa.
“Angka itu menunjukkan ada perbaikan, tetapi sekaligus menegaskan bahwa kemiskinan belum selesai. Evaluasi kesejahteraan tidak boleh berhenti di angka statistik, tapi harus mencakup daya beli rakyat, kualitas pekerjaan, kecukupan upah, dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok,” katanya.
Menurut Bilung, persoalan mendasar kebijakan pemerintah hari ini adalah memastikan program sosial berjalan seiring dengan penguatan ekonomi produktif.
“Bantuan sosial itu penting, tapi harus dilengkapi dengan penciptaan lapangan kerja layak, penguatan UMKM, perlindungan petani dan nelayan, serta perluasan akses pasar dan permodalan,” tutur Bilung.
Sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, perekonomian harus diarahkan untuk kemakmuran rakyat, bukan sekadar pencapaian administratif dan serapan anggaran.
Karena itu, POROS 98 mendesak pemerintah untuk membuka evaluasi program secara terbuka berdasarkan indikator yang terukur: dampak nyata terhadap penerima manfaat, efisiensi anggaran, penciptaan pekerjaan, peningkatan pendapatan rakyat, dan keberlanjutan ekonomi.
“Prabowo belum cukup membuktikan keberhasilan program kesejahteraannya hanya melalui peluncuran program dan besarnya anggaran. Keberhasilan harus ditentukan oleh hasil nyata yang dapat diuji, dirasakan langsung oleh rakyat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” pungkas Bilung Silaen. (Lia Hambali)
