JAKARTA, agaranewa.com  — Peringatan Hari Sumpah Pemuda tidak cukup dimaknai sebagai seremoni tahunan. Momentum yang diperingati setiap 28 Oktober itu harus menjadi pengingat bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan dan masa depan Indonesia.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Putri Khairunnisa, di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Ia menegaskan, pemuda tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat dari berbagai program pemerintah. Lebih dari itu, generasi muda harus mendapat ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, hingga menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Menurut Putri, semangat persatuan yang diwariskan para pemuda pada 1928 perlu diterjemahkan ke dalam tindakan nyata untuk menjawab tantangan bangsa saat ini. Keterlibatan pemuda, katanya, harus hadir dalam proses pembangunan, bukan sebatas kegiatan seremonial atau partisipasi simbolis.

“Pemuda harus menjadi salah satu pemangku kepentingan dalam pembangunan nasional. Bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga ikut mengawal kebijakan dan memastikan program pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan,” demikian pesan yang disampaikan Putri dalam momentum Hari Sumpah Pemuda.

KNPI pun mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperluas ruang partisipasi generasi muda. Sejumlah agenda yang menjadi perhatian meliputi pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan usaha mikro, serta percepatan pembangunan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Pemuda Diminta Ikut Mengawasi Program Makan Bergizi Gratis

Salah satu agenda yang disoroti Putri adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang ditujukan untuk mendukung pemenuhan gizi peserta didik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Menurut dia, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau luasnya jangkauan penerima manfaat. Pelaksanaan di lapangan juga harus mendapat perhatian, mulai dari keterbukaan informasi hingga pengawasan agar program berjalan sesuai sasaran dan ketentuan yang berlaku.

“MBG adalah instrumen untuk meningkatkan kualitas SDM melalui asupan makanan bergizi bagi peserta didik,” ujar Putri.

Ia menilai, luasnya jangkauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan sistem pengawasan yang menyeluruh. Karena itu, partisipasi masyarakat dan pemuda dinilai penting untuk melengkapi mekanisme pengawasan yang dijalankan pemerintah.

Putri juga mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan. Dengan akses informasi yang memadai, masyarakat dapat ikut memahami pelaksanaan program sekaligus memberikan masukan apabila ditemukan persoalan di lapangan.

“Pembaruan produk hukum dalam tata laksana program MBG perlu melibatkan stakeholder, termasuk masyarakat dan pemuda dalam fungsi pengawasan,” katanya.

Bagi KNPI, keterlibatan generasi muda dalam pengawasan program publik merupakan bentuk partisipasi konkret dalam pembangunan. Pemuda diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong transparansi, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas, tanpa mengabaikan mekanisme serta kewenangan lembaga yang berwenang.

Ekonomi Kerakyatan Harus Tumbuh dari Desa

Selain pengawasan MBG, Putri menyoroti pentingnya memperkuat ekonomi kerakyatan di tengah tekanan ekonomi global. Ia berpandangan, pembangunan nasional perlu ditopang oleh kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar aktivitas ekonomi di tingkat lokal tetap tumbuh dan memiliki daya tahan.

KNPI mendorong penguatan ekonomi mikro melalui percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan Koperasi Desa (Kopdes), serta integrasi program-program tersebut dengan SPPG.

Menurut Putri, keterhubungan berbagai program ekonomi dapat membuka peluang usaha baru, memperluas partisipasi masyarakat, dan menggerakkan perekonomian di tingkat desa.

Penguatan ekonomi kerakyatan, dalam pandangannya, tidak cukup dilakukan melalui penyediaan program. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelaksanaannya, termasuk melalui kegiatan ekonomi produktif dan pengembangan usaha lokal.

“KNPI mendorong pemerintah untuk menjadikan pemuda sebagai salah satu stakeholder pembangunan dalam mengawal semua program yang berbasis ekonomi kerakyatan,” tegasnya.

Putri juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kerja sama menghadapi tekanan ekonomi global. Ia secara khusus menyoroti peran dunia usaha dalam menjaga stabilitas pasar modal Indonesia dan mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Dari Penerima Manfaat Menjadi Penggerak Pembangunan

Bagi Putri, tantangan pembangunan Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya memiliki gagasan, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mewujudkannya.

Pemuda perlu dilibatkan dalam perumusan kebijakan, pengawasan program pemerintah, serta pengembangan sektor ekonomi produktif. Ruang partisipasi tersebut juga perlu diperkuat dalam agenda hilirisasi dan berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

Dengan keterlibatan yang lebih luas, generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi penonton ketika kebijakan dirancang dan dijalankan. Mereka juga dapat menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, mengidentifikasi persoalan, dan ikut mendorong perbaikan pelaksanaan program.

Karena itu, KNPI meminta pemerintah membuka ruang kolaborasi yang lebih nyata bagi organisasi kepemudaan dan berbagai elemen generasi muda. Pelibatan tersebut perlu diwujudkan melalui mekanisme yang jelas agar partisipasi pemuda tidak berhenti pada undangan menghadiri kegiatan atau menyampaikan pendapat secara formal.

Momentum Sumpah Pemuda, menurut Putri, menjadi kesempatan untuk memperkuat kembali semangat persatuan sekaligus mempertegas tanggung jawab generasi muda terhadap masa depan bangsa.

Pesan utama yang ingin ditegaskan KNPI adalah pembangunan nasional harus memberi tempat bagi pemuda untuk ikut menentukan arah, mengawasi pelaksanaan, dan memastikan manfaat kebijakan dirasakan masyarakat.

Dengan demikian, pemuda tidak sekadar menjadi kelompok yang menikmati hasil pembangunan, tetapi juga bagian dari kekuatan yang merancang, mengawal, dan menggerakkan perubahan.

Bagi KNPI, semangat Sumpah Pemuda harus diwujudkan melalui partisipasi nyata: memberi ruang kepada generasi muda untuk berkontribusi, memperkuat ekonomi kerakyatan, dan memastikan pembangunan berjalan secara transparan serta bertanggung jawab. Red