Jakarta, AgaraNews.com // Peringatan 98 Tahun Sumpah Pemuda dimanfaatkan IKA 98, GERAK 98, dan 98 Garis Lucu untuk menggelar diskusi dan evaluasi terbuka terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diskusi digelar di kawasan Matraman, Jakarta, Kamis (30/10/2026).
Forum yang menghadirkan aktivis 98 dan perwakilan mahasiswa ini membahas berbagai isu mulai dari demokrasi, penegakan hukum, ekonomi kerakyatan, pendidikan, hingga moral generasi muda.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah pembicara menilai kondisi gerakan mahasiswa hari ini memiliki kemiripan dengan situasi 1998. Hal itu terkait pola pengamanan aksi yang dinilai melibatkan personel dalam jumlah besar serta terbatasnya akses massa aksi untuk menyampaikan pendapat di titik-titik sentral pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perwakilan mahasiswa yang hadir, M. Rizki, menyampaikan bahwa tantangan gerakan saat ini bukan hanya soal aksi turun ke jalan, tetapi juga bagaimana mengonsolidasikan berbagai elemen gerakan agar tidak terpecah. Menurutnya, ke depan gerakan mahasiswa, komunitas, dan organisasi kepemudaan perlu melebur menjadi gerakan rakyat yang lebih luas.
“Keadaannya per hari ini sudah hampir mirip sekali dengan keadaan 98, dari mulai pengamanan. Realita di gerakan hari ini memang harus melebur menjadi satu,” ujarnya dalam forum tersebut.
Isu program prioritas pemerintah turut menjadi sorotan. Beberapa pembicara menilai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tujuan baik, namun perlu evaluasi menyeluruh terkait sasaran dan tata kelola. Mereka menilai kebutuhan mendesak pelajar SMA saat ini adalah akses pendidikan gratis dan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
Sementara untuk Koperasi Desa Merah Putih, pembicara mengingatkan prinsip koperasi menurut pemikiran Bung Hatta adalah semangat membangun diri sendiri dan gotong royong. Pembangunan fisik koperasi, menurut mereka, harus diiringi dengan kesiapan usaha dan relevansi dengan kebutuhan ekonomi desa, agar tidak menjadi bangunan kosong.
Di bidang ekonomi, forum mencatat klaim pertumbuhan ekonomi perlu dibarengi dengan kondisi riil di lapangan, seperti harga bahan pokok dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Janji penciptaan 19 juta lapangan kerja disebut masih menjadi pekerjaan rumah.
Pada sesi refleksi kebangsaan, pembicara senior 98 menekankan pentingnya kembali pada tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Mereka menilai semangat tersebut harus menjadi ukuran utama evaluasi pemerintahan.
Forum juga membahas isu demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. Beberapa pembicara menyampaikan pandangan kritis terkait dugaan pelanggaran konstitusi dan mendorong DPR menggunakan hak konstitusional seperti hak angket untuk menjawab pertanyaan publik. Pandangan tersebut merupakan pernyataan pembicara dalam forum dan masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari pihak terkait.
Di akhir diskusi, para peserta menegaskan komitmen untuk terus mengawal agenda reformasi 98. Selain isu kekuasaan dan korupsi, mereka juga menyoroti persoalan moral generasi muda seperti maraknya judi online dan pinjaman online yang dinilai merusak ekonomi keluarga di perkampungan.
“Semangat Sumpah Pemuda 1928 dan semangat Reformasi 1998 itu sama, tidak pernah percaya bahwa perubahan hanya akan datang dari elit. Perubahan datang dari kekuatan rakyat sendiri,” kata salah satu aktivis senior 98 dalam penutup diskusi.
Forum ditutup dengan seruan untuk menjaga persatuan pemuda lintas organisasi dan terus membuka ruang dialog kritis yang berbasis data, konstitusi, dan kepentingan rakyat. (Lia Hambali)
