Rabat, AgaraNews.com // Berakhirnya mandat Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) merupakan perkembangan penting dalam perjalanan panjang persoalan Sahara Maroko. Peristiwa ini tidak hanya memiliki dimensi politik dan diplomatik, tetapi juga menyangkut masa depan keamanan, stabilitas, persatuan wilayah, serta kesejahteraan masyarakat Sahrawi yang telah mengalami dampak konflik selama puluhan tahun.
Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, memandang perkembangan tersebut sebagai momentum bersejarah yang perlu disikapi secara bijaksana oleh Pemerintah Kerajaan Maroko. Menurutnya, perjuangan panjang Maroko untuk menyatukan wilayah utara dan selatan negaranya memasuki babak baru. Namun, keberhasilan diplomasi dan perjuangan teritorial harus diikuti langkah-langkah nyata untuk menjamin keamanan dan kehidupan masyarakat di seluruh kawasan Sahara Maroko.
Wilson Lalengke menekankan bahwa terdapat dua tanggung jawab besar yang tidak boleh diabaikan. Pertama, Pemerintah Maroko harus memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat setelah berakhirnya kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB. Kedua, persoalan kemanusiaan masyarakat Sahrawi yang masih berada di kamp-kamp pengungsi Tindouf, Aljazair, harus memperoleh perhatian serius dari pemerintah Maroko dan komunitas internasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
*Momentum Persatuan Wilayah dan Perjuangan Diplomasi*
Dalam pernyataan resmi Istana Kerajaan Maroko (Royal Office) pada Jumat, 30 Oktober 2026, disebutkan bahwa Dewan Keamanan PBB tidak memperpanjang mandat MINURSO dalam sidangnya pada hari Jumat tersebut. Pemerintah Maroko menyambut perkembangan itu sebagai langkah penting menuju penyelesaian definitif persoalan Sahara Maroko di lingkungan PBB.
Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa kehadiran personel, kendaraan, peralatan, dan simbol-simbol MINURSO di wilayah selatan Kerajaan diperkirakan akan berakhir dalam beberapa hari berikutnya. Dengan demikian, berakhirlah satu babak kehadiran misi yang telah berlangsung selama 35 tahun.
Wilson Lalengke menilai perkembangan ini sebagai puncak dari perjuangan panjang Kerajaan Maroko untuk memperkuat kesatuan wilayah nasionalnya. Ia memandang bahwa penyatuan kawasan utara dan selatan merupakan bagian penting dari cita-cita kebangsaan Maroko, yakni membangun sebuah negara yang utuh, berdaulat, dan memiliki keterhubungan pembangunan dari satu kawasan ke kawasan lainnya, hingga wilayah perbatasan selatan.
Menurut Wilson Lalengke, keberhasilan diplomasi tidak boleh hanya diukur dari perubahan sikap lembaga internasional atau berakhirnya suatu misi penjaga perdamaian. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, sejahtera, dan bermartabat. Oleh karena itu, ia berharap momentum ini dapat menjadi kesempatan bagi Maroko untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperluas pelayanan publik, meningkatkan kesempatan kerja, serta memperkuat hubungan sosial dan ekonomi antar kawasan.
Ia juga mengingatkan bahwa berakhirnya mandat MINURSO tidak boleh ditafsirkan sebagai hilangnya tanggung jawab untuk menjaga perdamaian. Sebaliknya, situasi tersebut menuntut tanggung jawab yang lebih besar dari semua pihak.
*Tantangan Keamanan Setelah Penarikan MINURSO*
Persoalan berikutnya yang menjadi perhatian alumnus PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu adalah kemungkinan munculnya ketidakpastian keamanan setelah personel militer dan unsur pendukung MINURSO meninggalkan wilayah penugasannya. Selama lebih dari tiga dekade, MINURSO menjalankan sejumlah fungsi, antara lain memantau gencatan senjata, mengamati perkembangan militer, mengurangi risiko eskalasi konflik, serta mendukung kegiatan pengurangan ancaman ranjau dan bahan peledak.
PBB sendiri menjelaskan bahwa misi tersebut berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik dan membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan proses politik berjalan. (JS)
