Timika, AgaraNews.com // Ketua Forum Sahabat JOEL Tujuh Suku, Esau Dolame, meminta Pemerintah Kabupaten Mimika membuka akses pengembangan kompetensi dan jenjang karier secara adil bagi ASN Amungme, Kamoro, lima suku kekerabatan, dan Orang Asli Papua (OAP) lainnya.
Menurutnya, meritokrasi harus memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang, bukan hanya menilai siapa yang sudah siap menduduki jabatan.
Esau menyoroti pentingnya pemerataan kesempatan pengembangan karier bagi ASN OAP di lingkungan Pemkab Mimika. Ia menilai, penerapan sistem merit dalam penataan birokrasi harus diikuti kebijakan nyata yang memberikan ruang kepada putra-putri asli Papua untuk meningkatkan kompetensi, mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, serta mempersiapkan diri menduduki jabatan strategis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Persoalan yang perlu menjadi perhatian, kata Esau, bukan hanya siapa yang akan menduduki jabatan kepala OPD yang saat ini masih berstatus Pelaksana Tugas (PLT) maupun Pelaksana Harian (PLH), tetapi juga bagaimana pemerintah daerah membangun jalur pengembangan karier ASN secara berkelanjutan dan berkeadilan.
“Kalau kita berbicara tentang meritokrasi, tentu kita sepakat bahwa jabatan harus diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kinerja, integritas, dan persyaratan yang berlaku. Tetapi pertanyaan kami, bagaimana anak-anak asli Papua bisa memenuhi standar tersebut apabila kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan mempersiapkan diri justru sangat terbatas? Bagaimana mereka bisa maju kalau ruang untuk berkembang saja tidak diberikan secara proporsional?” ujar Esau.
Meritokrasi Harus Dimulai dari Kesempatan yang Setara
Esau mengingatkan bahwa Bupati Mimika, Johannes Rettob, sebelumnya telah menyampaikan komitmen membangun birokrasi profesional melalui penerapan sistem merit dan manajemen talenta ASN. Bahkan, dalam kegiatan Profiling ASN Tahun 2026 yang dibuka pada 26 Agustus 2026, Bupati menegaskan bahwa penempatan ASN harus didasarkan pada proses, kompetensi, kinerja, serta data yang objektif.
Menurut Esau, komitmen tersebut patut didukung. Namun, penerapannya harus dipastikan memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh ASN, termasuk ASN OAP.
“Jangan sampai kita hanya melihat hasil akhirnya. Misalnya, seseorang belum masuk kelompok talenta yang dipersyaratkan, lalu tidak dapat dipertimbangkan untuk menduduki jabatan. Tetapi apakah selama ini orang tersebut sudah diberikan kesempatan mengikuti pelatihan, pendidikan, pembinaan, dan pengembangan kompetensi? Ini yang harus dilihat juga,” tegasnya.
Pertanyakan Kesempatan Mengikuti PKP, PKA, dan PKN
Esau secara khusus menyoroti akses ASN OAP untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan pemerintah, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN). Ia menyebut beberapa program penting:
1. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)
3. Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II
4. Diklat teknis dan fungsional
5. Pendidikan formal melalui tugas belajar dan beasiswa
6. Assessment, coaching, mentoring, dan penugasan pengembangan kepemimpinan
“Yang kami pertanyakan, setiap tahun ada kesempatan mengikuti PKP, PKA, maupun PKN. Tetapi siapa saja yang mendapatkan kesempatan itu? Apakah sudah ada pemerataan? Jangan sampai yang terus mendapatkan kesempatan adalah kelompok-kelompok tertentu, sementara anak-anak Amungme, Kamoro, lima suku kekerabatan, dan Papua asli lainnya jarang sekali diikutsertakan,” ungkapnya.
Ia meminta BKPSDM Kabupaten Mimika membuka informasi mengenai perencanaan kebutuhan peserta, kriteria seleksi, jumlah ASN yang diusulkan, serta pemerataan peserta diklat berdasarkan kelompok jabatan.
Jika Belum Memenuhi Syarat, Pemerintah Harus Menyiapkan
Esau menegaskan Forum Sahabat JOEL Tujuh Suku tidak meminta jabatan diberikan tanpa mempertimbangkan kemampuan, kepangkatan, pendidikan, dan ketentuan kepegawaian. Namun, apabila ada ASN OAP yang belum memenuhi persyaratan, pemerintah seharusnya tidak berhenti pada penilaian belum layak, melainkan menyiapkan program pembinaan.
“Jangan hanya mengatakan mereka belum memenuhi syarat. Pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk membantu mereka memenuhi syarat tersebut? Kalau pendidikan menjadi kendala, sekolahkan. Kalau kompetensi menjadi kendala, berikan pelatihan. Kalau pengalaman menjadi kendala, berikan penugasan dan pembinaan,” katanya.
Jangan Sampai Menjadi Anak Tiri di Negeri Sendiri
Esau juga menyampaikan keprihatinannya apabila putra-putri asli Papua harus melalui ketegangan dengan pimpinan, bahkan sampai melakukan aksi protes atau pemalangan kantor, hanya untuk memperjuangkan kesempatan pengembangan karier.
“Apakah harus menunggu ada yang ribut dengan atasan, sampai balik meja atau melakukan pemalangan kantor, baru kesempatan diberikan? Kami juga ingin berkembang, kami juga ingin menjadi pemimpin, dan kami juga ingin mengabdi untuk membangun daerah kami sendiri,” ujarnya.
“Kami tidak ingin anak-anak asli Papua merasa seperti anak tiri di negeri sendiri. Kami tidak meminta jabatan diberikan cuma-cuma. Kami hanya meminta kesempatan yang adil untuk belajar, mengikuti pelatihan, meningkatkan kompetensi, membangun pengalaman, dan berkompetisi secara profesional,” tegas Esau.
Minta BKPSDM Membuka Peta Pengembangan Karier ASN OAP
Atas persoalan tersebut, Forum Sahabat JOEL Tujuh Suku meminta Bupati Mimika bersama Sekda dan BKPSDM mengambil langkah konkret:
Pertama, melakukan pemetaan menyeluruh terhadap ASN OAP yang berpotensi dikembangkan menuju jabatan pengawas, administrator, hingga JPT Pratama.
Kedua, membuka akses dan pemerataan kesempatan mengikuti PKP, PKA, PKN dengan mekanisme seleksi yang transparan.
Ketiga, menyusun program afirmasi pengembangan kapasitas ASN OAP melalui pendidikan formal, beasiswa, tugas belajar, coaching, dan mentoring.
Keempat, menyampaikan data agregat pemerataan peserta diklat berdasarkan jenjang jabatan serta keterwakilan ASN OAP.
Kelima, memastikan hasil profiling ASN ditindaklanjuti dengan program pengembangan kompetensi, bukan hanya menjadi data pemetaan.
Keenam, mempercepat evaluasi dan pengisian jabatan kepala OPD yang masih berstatus PLT maupun PLH sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kalau pemerintah ingin memiliki banyak calon pemimpin yang kompeten, maka siapkan orang-orangnya sejak sekarang. Kami ingin melihat anak-anak Amungme, Kamoro, lima suku kekerabatan, dan Papua lainnya juga memiliki kesempatan menjadi kepala dinas, kepala badan, dan menduduki jabatan strategis di Kabupaten Mimika,” tutup Esau.(Lia Hambali)
Reporter : Maru





























