ACEH TENGGARA – Agaranews.com// Ketika banjir datang, seorang warga kehilangan tempat tinggal. Ketika seorang lansia hidup seorang diri, ketika anak membutuhkan perlindungan, atau ketika warga miskin kesulitan mengakses layanan dasar, persoalan tersebut tidak selalu selesai hanya dengan memberikan bantuan.

Di balik setiap persoalan sosial, ada kebutuhan akan data yang akurat, koordinasi, pendampingan, hingga pemberdayaan agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan.

Kamis 12 November 2026

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara, Bahagiawati, mengatakan penanganan persoalan kesejahteraan sosial membutuhkan kerja bersama. Dinas Sosial, kata dia, tidak mungkin bekerja sendirian karena persoalan sosial bersinggungan dengan berbagai sektor dan kewenangan pemerintah.

“Persoalan sosial sangat luas dan tidak mungkin ditangani oleh Dinas Sosial secara sendiri-sendiri. Diperlukan kerja sama dengan berbagai instansi agar setiap permasalahan masyarakat dapat ditangani sesuai bidang dan kewenangan masing-masing,” ujar Bahagiawati.

Menurut dia, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan, perlindungan, rehabilitasi, serta pemberdayaan sosial kepada masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Program prioritas diarahkan pada penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penanganan warga terdampak bencana.

“Fokus kami adalah bagaimana masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah dapat memperoleh pelayanan dan perlindungan sosial. Mulai dari masyarakat miskin, lansia terlantar, penyandang disabilitas, anak-anak yang membutuhkan perlindungan, hingga masyarakat yang mengalami permasalahan sosial lainnya,” katanya.

Bantuan Bukan Satu-satunya Jawaban

Bahagiawati menegaskan, bantuan sosial penting, tetapi bukan satu-satunya jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana penerima manfaat dapat diberdayakan sehingga secara bertahap mampu berdiri sendiri dan meningkatkan taraf kehidupannya.

“Bantuan sosial bukan satu-satunya solusi. Pemerintah juga harus mendorong pemberdayaan agar masyarakat secara bertahap mampu mandiri dan meningkatkan taraf kehidupannya,” ujarnya.

Karena itu, kata dia, ketepatan data menjadi salah satu hal penting. Pendataan dan pemutakhiran informasi penerima manfaat harus dilakukan secara berkelanjutan agar program pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Saat Bencana, Pemerintah Harus Hadir

Persoalan lain yang membutuhkan kerja lintas instansi adalah penanganan bencana alam.

Bahagiawati menjelaskan, Dinas Sosial memiliki hubungan koordinasi yang erat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terutama ketika masyarakat terdampak banjir, tanah longsor maupun bencana lainnya.

BPBD memiliki peran dalam penanganan kebencanaan, termasuk koordinasi kedaruratan dan evakuasi. Sementara Dinas Sosial menangani aspek perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar dan dukungan bantuan logistik sesuai kewenangan serta ketersediaan bantuan.

“Ketika terjadi bencana seperti banjir dan tanah longsor, BPBD memiliki peran dalam penanganan kebencanaan, termasuk koordinasi kedaruratan dan evakuasi. Sementara Dinas Sosial berperan dalam aspek perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, serta dukungan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak sesuai kewenangan dan ketersediaan bantuan,” jelasnya.

Menurut Bahagiawati, koordinasi menjadi penting agar korban bencana tidak hanya dievakuasi, tetapi juga mendapatkan kebutuhan dasar selama berada dalam kondisi darurat.

Makanan, pakaian, tempat pengungsian dan kebutuhan dasar lainnya harus dapat dipetakan dengan cepat.

“Prinsipnya, ketika masyarakat mengalami musibah, pemerintah harus hadir. Penanganannya harus terkoordinasi sehingga kebutuhan masyarakat dapat diketahui dan ditindaklanjuti,” katanya.

Penertiban Harus Tetap Memperhatikan Sisi Kemanusiaan

Kolaborasi juga diperlukan antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terutama ketika petugas menemukan persoalan sosial di tengah pelaksanaan tugas menjaga ketertiban umum.

Bahagiawati mengatakan Satpol PP memiliki kewenangan dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. Namun, jika dalam pelaksanaan tugas ditemukan masyarakat terlantar atau warga yang membutuhkan penanganan sosial, maka Dinas Sosial perlu dilibatkan.

“Apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan masyarakat terlantar atau warga yang membutuhkan penanganan sosial, tentu diperlukan koordinasi dengan Dinas Sosial agar mereka mendapatkan asesmen, pendampingan, dan pelayanan yang sesuai,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa persoalan sosial harus dilihat dari sisi kemanusiaan.

Artinya, penanganan tidak semata-mata berhenti pada tindakan penertiban, tetapi juga harus melihat latar belakang serta kebutuhan orang yang bersangkutan.

Kesehatan, Administrasi Kependudukan hingga Pendidikan

Persoalan sosial juga kerap berjalan beriringan dengan persoalan kesehatan.

Karena itu, Dinas Sosial perlu membangun sinergi dengan Dinas Kesehatan, terutama untuk membantu masyarakat miskin, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan.

“Dinas Kesehatan memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sementara kami dari Dinas Sosial membantu dari sisi identifikasi permasalahan sosial dan memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial,” katanya.

Begitu pula dengan administrasi kependudukan.

Menurut Bahagiawati, kepemilikan dokumen seperti KTP dan kartu keluarga merupakan hal mendasar karena berkaitan dengan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan pemerintah.

Jika ditemukan warga rentan yang belum memiliki dokumen kependudukan, Dinas Sosial perlu berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memfasilitasi penyelesaiannya sesuai ketentuan.

“Dokumen kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga sangat penting. Karena itu, apabila ada masyarakat rentan yang belum memiliki dokumen kependudukan, perlu dilakukan koordinasi dengan Disdukcapil agar mereka dapat difasilitasi sesuai ketentuan,” ujarnya.

Sementara dalam bidang pendidikan, sinergi dibutuhkan untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar maupun anak yang membutuhkan perlindungan khusus tetap memperoleh hak pendidikan.

Kecamatan dan Kampung Jadi Ujung Tombak

Bahagiawati juga menilai pemerintah kecamatan dan pemerintah kampung memiliki posisi strategis dalam penanganan masalah sosial.

Mereka berada paling dekat dengan masyarakat sehingga lebih cepat mengetahui kondisi warga di lapangan.

“Kami ingin memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan perhatian. Karena itu, pendataan harus terus diperbarui dan koordinasi dengan pemerintah kampung serta kecamatan harus diperkuat,” katanya.

Dinas Sosial, lanjut dia, berupaya menghadirkan pelayanan yang adil, merata, transparan dan tepat sasaran dalam mendukung pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara.

Namun, upaya tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan.

Kondisi geografis wilayah, pemutakhiran data penerima manfaat, keterbatasan anggaran, sarana pendukung hingga kebutuhan sumber daya manusia menjadi sejumlah persoalan yang harus dihadapi.

“Kadang-kadang kebutuhan masyarakat di lapangan cukup banyak, sementara pelaksanaan program harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, kami membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh pihak,” ungkapnya.

Masyarakat Diminta Aktif Melapor

Bahagiawati mengajak masyarakat untuk tidak tinggal diam ketika menemukan warga yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Informasi dari masyarakat, kepala desa, perangkat kampung dan pemerintah kecamatan dinilai penting untuk mempercepat penanganan.

“Apabila ada warga terlantar, lansia yang membutuhkan perhatian, penyandang disabilitas, anak yang memerlukan perlindungan, maupun masyarakat terdampak bencana, silakan disampaikan melalui jalur pemerintahan setempat agar dapat kami tindak lanjuti sesuai kewenangan dan prosedur,” imbaunya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak yang menjanjikan bantuan sosial dengan meminta uang atau imbalan.

“Pengusulan bantuan harus melalui mekanisme resmi. Kami berharap masyarakat ikut mengawasi agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” tegasnya.

Pada akhirnya, kata Bahagiawati, persoalan kesejahteraan sosial bukan sekadar urusan satu dinas.

Diperlukan kerja bersama antara OPD, kecamatan, pemerintah kampung, lembaga sosial dan masyarakat. Masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi.

“Harapan kami, melalui kolaborasi ini, tidak ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial tetapi tidak mendapatkan perhatian. Dinas Sosial akan terus berupaya menjalankan tugas sesuai kewenangan, kemampuan anggaran, dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

“Sebab, membangun kesejahteraan masyarakat bukan hanya tugas Dinas Sosial, melainkan tanggung jawab kita bersama,” pungkas Bahagiawati. Ady