Banda Aceh, AgaraNews.com – Banjir yang kembali melanda Kabupaten Aceh Singkil pada November 2026 menjadi perhatian serius Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Banda Aceh. Bencana yang berdampak terhadap ribuan keluarga tersebut dinilai perlu menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan penanggulangan bencana, khususnya dalam memperkuat upaya mitigasi.
Ketua Kaderisasi PC PMII Kota Banda Aceh, Muliyadi Syahputra, mengatakan persoalan banjir tidak seharusnya hanya dilihat dari bagaimana pemerintah menangani keadaan darurat ketika air telah menggenangi permukiman warga.
Menurutnya, perhatian terhadap pengurangan risiko bencana sebelum banjir terjadi juga harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Banjir memang merupakan fenomena alam yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari curah hujan, kondisi geografis, kapasitas sungai, hingga perubahan lingkungan. Namun, besarnya dampak yang dirasakan masyarakat juga berkaitan dengan bagaimana risiko bencana dikenali, dipetakan, dan diantisipasi sejak awal,” demikian pandangan Muliyadi dalam tulisan opininya.
Ia menilai, selama ini perhatian publik terhadap banjir kerap terpusat pada penanganan setelah bencana terjadi, seperti evakuasi warga, penyaluran bantuan logistik, penyediaan tempat pengungsian, hingga pemulihan kondisi masyarakat.
Padahal, menurutnya, mitigasi merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Upaya tersebut mencakup perencanaan wilayah, pengelolaan lingkungan, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
Muliyadi menyebutkan, banjir di Aceh Singkil bukanlah persoalan baru. Pada Maret 2024, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) melaporkan banjir yang merendam 20 desa di enam kecamatan dengan dampak terhadap 831 kepala keluarga atau 3.375 jiwa.
Selain itu, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Singkil melalui Statistik Potensi Desa 2024 mencatat sebanyak 44 dari 119 desa mengalami bencana banjir.
Sementara itu, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal PLOS ONE pada Oktober 2024 mencatat 290 kejadian banjir yang diberitakan di Aceh Singkil sepanjang periode 2011–2018.
Data tersebut, kata Muliyadi, menunjukkan bahwa persoalan banjir perlu dilihat melalui perspektif jangka panjang dan tidak cukup ditangani dengan pendekatan kedaruratan semata.
“Ketika suatu wilayah berulang kali mengalami banjir, pembahasan mengenai mitigasi seharusnya menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan. Bukan berarti setiap kejadian banjir dapat dicegah sepenuhnya, tetapi risiko dan dampaknya harus terus diupayakan agar tidak membebani masyarakat dengan kerugian yang sama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muliyadi menyoroti keberadaan dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024.
Menurutnya, dokumen tersebut merupakan salah satu landasan penting bagi pemerintah daerah dalam mengenali ancaman, kerentanan, serta kapasitas wilayah dalam menghadapi bencana.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberadaan dokumen perencanaan tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak diterjemahkan ke dalam kebijakan dan tindakan nyata.
Pemetaan kawasan rawan banjir, misalnya, harus terintegrasi dengan perencanaan tata ruang, pembangunan permukiman, pemeliharaan drainase, pengelolaan sungai, hingga penentuan jalur evakuasi.
Begitu pula dengan sistem peringatan dini. Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir harus mendapatkan informasi yang cepat, jelas, dan mudah dipahami sehingga dapat mengambil langkah penyelamatan ketika potensi bencana meningkat.
Dalam pandangannya, persoalan banjir di Aceh Singkil juga perlu dikaji melalui aspek lingkungan dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
Ia merujuk pada penelitian dalam jurnal PLOS ONE tahun 2024 yang menemukan hubungan statistik antara kejadian banjir yang diberitakan dengan curah hujan, tutupan pohon, serta luas perkebunan kelapa sawit di Aceh Singkil.
Meski demikian, Muliyadi mengingatkan bahwa hubungan statistik tersebut tidak serta-merta membuktikan satu faktor tertentu sebagai penyebab langsung banjir di setiap lokasi.
Karena itu, diperlukan kajian hidrologi dan lingkungan yang lebih spesifik untuk mengetahui kondisi sungai, sedimentasi, perubahan tutupan lahan, kapasitas aliran, serta berbagai faktor lain yang berpengaruh terhadap risiko banjir.
Menurutnya, mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik. Perlindungan lingkungan, keseimbangan ekosistem, dan pengelolaan daerah aliran sungai juga harus menjadi perhatian pemerintah.
Muliyadi menegaskan, banjir November 2026 seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan penanggulangan bencana.
Ia berharap perhatian terhadap mitigasi tidak hanya muncul ketika banjir menjadi perbincangan publik, tetapi terus dilakukan secara konsisten, termasuk ketika air telah surut dan aktivitas masyarakat kembali normal.
Menurutnya, keberhasilan penanggulangan bencana tidak semata-mata diukur dari kecepatan pemerintah menyalurkan bantuan atau menangani keadaan darurat. Lebih dari itu, keberhasilan juga harus dilihat dari sejauh mana pemerintah mampu mengurangi risiko dan meminimalkan kerugian masyarakat sebelum bencana kembali terjadi.
“Jangan sampai setiap banjir hanya melahirkan kesibukan baru setelah air datang, sementara pekerjaan mengurangi risiko justru terlupakan ketika air telah surut,” tutupnya.(Lia Hambali)
Penulis : Muliyadi Syahputra
Ketua Kaderisasi PC PMII Kota Banda Aceh




























