Papua, AgaraNews.com – Aliansi Peduli Pengusaha Papua menyoroti pola pelaksanaan dan pembagian paket pekerjaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dinilai perlu dievaluasi secara serius. Persoalan yang menjadi sorotan adalah praktik main kontraktor dan subkontraktor yang selama ini dikaitkan dengan alasan pembinaan pengusaha asli Papua.
Aliansi menilai, pola yang mengatasnamakan pembinaan tersebut justru berpotensi menimbulkan ketergantungan, persaingan tidak sehat, bahkan konflik di antara sesama pengusaha Papua.
Menurut Aliansi, pembinaan semestinya menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian pengusaha lokal, bukan justru menempatkan mereka dalam posisi yang terus bergantung kepada kontraktor utama untuk mendapatkan pekerjaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan sampai pembinaan hanya menjadi istilah yang digunakan untuk membenarkan pola pembagian pekerjaan yang tidak memberikan ruang kemandirian bagi pengusaha Papua. Kami tidak ingin pengusaha Papua terus disibukkan dengan konflik subkontrak, sementara kesempatan usaha yang lebih besar justru tidak terbuka secara transparan,” demikian sikap Aliansi Peduli Pengusaha Papua.
Aliansi juga mempertanyakan pola distribusi paket pekerjaan yang dinilai belum transparan. Dari tahun ke tahun, persoalan yang sama disebut terus berulang. Pengusaha asli Papua merasa hanya mendapatkan pekerjaan dalam skala kecil, sementara paket pekerjaan lainnya, termasuk kegiatan melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL), diduga lebih banyak diarahkan kepada pihak-pihak tertentu.
Persoalan ini semakin serius ketika muncul informasi dan keluhan mengenai dugaan pembagian peluang pekerjaan melalui jalur bawah tangan serta dugaan praktik transaksional.
Aliansi menegaskan bahwa informasi tersebut perlu dibuka dan diperiksa secara objektif. Jika terdapat praktik pengondisian atau transaksi yang melanggar ketentuan, aparat pengawasan dan penegak hukum harus melakukan pemeriksaan.
KONFLIK SESAMA PENGUSAHA JANGAN MENJADI POLA PEMBINAAN
Ketua Aliansi Peduli Pengusaha Papua, Emus Kogoya, menegaskan bahwa pengusaha asli Papua tidak membutuhkan pola pembinaan yang justru berpotensi memecah persatuan.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal untuk berkembang secara mandiri, memperoleh pekerjaan secara adil, dan memiliki kemampuan bersaing dalam dunia usaha.
Sementara itu, Sekretaris Aliansi, Andarias Lemauk, mempertanyakan transparansi distribusi paket pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR. Ia menilai mekanisme pembagian pekerjaan harus dapat diketahui secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan dan konflik di antara pengusaha lokal.
Senada dengan itu, anggota Aliansi, Faya Naa, mengingatkan agar sesama pengusaha Papua tidak terus dipertentangkan hanya karena persoalan kesempatan mendapatkan pekerjaan.
Ia menegaskan bahwa pengusaha Papua seharusnya dibangun menjadi kekuatan ekonomi yang solid, bukan disibukkan dengan persaingan dan konflik akibat sistem distribusi pekerjaan yang tidak jelas.
ALIANSI DESAK EVALUASI DAN TRANSPARANSI DINAS PUPR
Atas persoalan tersebut, Aliansi Peduli Pengusaha Papua meminta Dinas PUPR dan pemerintah daerah untuk:
1. Mengevaluasi pola kerja sama main kontraktor dan subkontraktor yang mengatasnamakan pembinaan.
2. Membuka informasi distribusi paket pekerjaan secara transparan dan akuntabel.
3. Menjelaskan mekanisme penentuan penyedia, termasuk kegiatan melalui Penunjukan Langsung.
4. Menindaklanjuti dugaan praktik transaksional dan pengondisian pekerjaan berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi.
5. Memberikan kesempatan yang adil kepada pengusaha asli Papua untuk berkembang dan bekerja secara mandiri sesuai ketentuan yang berlaku.
Aliansi menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak pembangunan maupun kerja sama usaha yang sah. Namun, mereka menolak segala bentuk praktik yang berpotensi merugikan pengusaha lokal, menciptakan ketergantungan, dan memecah persatuan masyarakat Papua.
“Cukup sudah pengusaha Papua disibukkan dengan konflik subkontrak atas nama pembinaan. Kami ingin kesempatan yang adil, bukan sekadar janji pemberdayaan. Kami ingin mandiri, bukan terus bergantung. Kami ingin menjadi bagian utama pembangunan di tanah sendiri, bukan hanya menjadi penonton,” tegas Aliansi Peduli Pengusaha Papua.
Aliansi berharap pemerintah daerah dan Dinas PUPR segera memberikan penjelasan resmi atas berbagai persoalan yang disampaikan. Transparansi dan keadilan dalam distribusi pekerjaan dinilai menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan serta memperkuat ekonomi pengusaha asli Papua.(Lia Hambali)
NARASUMBER:
– Emus Kogoya – Ketua Aliansi Peduli Pengusaha Papua
– Andarias Lemauk – Sekretaris Aliansi Peduli Pengusaha Papua
– Faya Naa – Anggota Aliansi Peduli Pengusaha Papua
ALIANSI PEDULI PENGUSAHA PAPUA





























