SERANG, Agaranews.com — Ketahanan pangan bukan semata-mata soal seberapa banyak beras diproduksi atau pupuk tersedia di pasaran. Lebih dari itu, ketahanan pangan membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk mahasiswa, untuk memastikan petani mendapat pendampingan, subsidi tepat sasaran, dan hasil pertanian memiliki nilai ekonomi yang lebih baik.
Semangat itulah yang mengemuka dalam Seminar Ketahanan Pangan bertema “Mewujudkan Pangan Berdaulat, Kontribusi Pemuda bagi Ketahanan Pangan” yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), di Ruang Student Centre 03, Kampus Utama Sindangsari, Serang, Rabu (28/10/2026).
Seminar tersebut mempertemukan akademisi, pelaku usaha lokal, dan mahasiswa untuk membahas berbagai persoalan pangan, mulai dari ancaman perubahan iklim, distribusi hasil pertanian, regenerasi petani, hingga pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pesan penting yang disampaikan dalam forum itu adalah mahasiswa tidak cukup hanya menjadi penonton. Mereka diharapkan hadir langsung di tengah masyarakat, membantu petani memahami kebijakan pemerintah, sekaligus mengawal agar berbagai program ketahanan pangan benar-benar memberikan manfaat.
Ketahanan pangan masih menghadapi tantangan
Dosen Teknologi Pangan Untirta, Rifqi Ahmad Riyanto, S.Si., M.Sc., mengawali pembahasan dengan memaparkan kondisi ketahanan pangan Indonesia berdasarkan Global Food Security Index (GFSI) 2022.
Dalam indeks tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 113 negara dengan skor 60,2. Dari sejumlah indikator, keterjangkauan pangan relatif kuat dengan peringkat ke-44. Namun, aspek keberlanjutan dan adaptasi masih menjadi pekerjaan rumah karena berada di peringkat ke-83.
Rifqi menjelaskan, ketahanan pangan tidak bisa hanya diukur dari ketersediaan bahan makanan. Ada empat dimensi yang harus berjalan beriringan, yakni ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan.
Tantangan itu juga terlihat di tingkat daerah. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional 2026 yang diterbitkan Badan Pangan Nasional mencatat masih terdapat sejumlah wilayah di Banten yang menghadapi kerentanan pangan.
Di sisi produksi, Indonesia sebenarnya mencatat perkembangan positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada 2025 meningkat 13,29 persen menjadi 34,69 juta ton.
Namun, peningkatan produksi belum otomatis menyelesaikan persoalan pangan apabila distribusinya belum merata.
“Peningkatan produksi beras perlu diiringi dengan pemerataan distribusi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Rifqi.
Ia juga mengingatkan ancaman perubahan iklim yang dapat memengaruhi produktivitas pertanian. BMKG memprakirakan awal musim hujan 2026/2027 mundur di 529 zona musim atau mencakup 61,08 persen luas daratan Indonesia, di tengah kondisi El Niño yang sangat kuat.
Selain persoalan produksi dan cuaca, pemborosan makanan juga menjadi perhatian. Rifqi memperkirakan jumlah makanan yang terbuang di Indonesia mencapai 23–48 juta ton per tahun.
Karena itu, menurut dia, menjaga ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petani, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen.
“Setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga ketahanan pangan lokal,” katanya.
Gula aren lokal bisa naik kelas
Jika persoalan ketahanan pangan dihadapkan pada tantangan produksi dan distribusi, peluang pengembangannya justru dapat ditemukan dari kekuatan produk lokal.
Ketua Koperasi Anugerah Aren Banten Nusantara (ARENTA), Sarnata, S.P., mengajak generasi muda melihat sektor agribisnis sebagai peluang usaha sekaligus ruang kontribusi nyata bagi masyarakat.
Ia mencontohkan potensi gula aren dari wilayah Lebak, Serang, dan Pandeglang. Produk tersebut memiliki peluang pasar yang besar, tetapi masih menghadapi kendala dalam distribusi, daya tahan produk, dan pemasaran.
Gula aren, misalnya, rentan rusak, pecah, atau meleleh ketika dikirim ke daerah yang jauh. Selama ini, pemasaran sejumlah produk juga masih bergantung pada pasar tradisional.
Menurut Sarnata, salah satu cara mengatasi persoalan tersebut adalah melakukan diversifikasi atau pengembangan produk agar memiliki nilai tambah.
“Produk gula aren yang semula bernilai Rp20.000 dapat dikembangkan menjadi produk olahan dengan nilai jual hingga Rp80.000,” ujarnya.
Ia menilai, pengembangan produk tidak cukup hanya mengandalkan kualitas bahan baku. Pelaku usaha juga harus memahami perizinan, termasuk persyaratan BPOM sesuai kategori produk, serta membangun model bisnis yang tepat.
Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah mengembangkan pola bisnis business to business (B2B) untuk memperluas jangkauan pemasaran ke luar Banten.
“Dalam membangun bisnis, diperlukan perencanaan dan struktur yang jelas sejak awal,” kata Sarnata.
Ia juga mengingatkan bahwa dua tahun pertama merupakan periode penting bagi pelaku usaha untuk mengevaluasi keberlanjutan bisnis, termasuk menentukan apakah usaha layak diteruskan atau perlu mengubah strategi.
Pengalaman ARENTA menjadi salah satu contoh bahwa agribisnis dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Usaha yang dirintisnya kini telah membina 175 petani aren sebagai penyedia bahan baku.
Mahasiswa diminta ikut mengawal pupuk bersubsidi
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah regenerasi petani. Sebab, keberlanjutan ketahanan pangan sangat bergantung pada kemampuan sektor pertanian menarik minat generasi muda.
Ketua BEM Fakultas Pertanian (Faperta) Untirta 2026, Rafii Rizqi Ramadhan, menilai ketahanan pangan harus dibangun dari hulu hingga hilir.
Ia menguraikan tiga pilar utama ketahanan pangan, yakni ketersediaan fisik, aksesibilitas ekonomi, dan pemanfaatan pangan.
Namun, sektor pertanian masih menghadapi persoalan regenerasi. Sebagian petani memiliki latar belakang pendidikan rata-rata sekolah dasar (SD), dengan usia rata-rata sekitar 40 tahun.
Sementara itu, berdasarkan Sensus Pertanian 2023, jumlah petani milenial berusia 19–39 tahun tercatat sekitar 6,18 juta orang atau 21,93 persen dari keseluruhan petani Indonesia.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya keterlibatan generasi muda untuk memperkuat sektor pertanian, tidak hanya melalui kegiatan produksi, tetapi juga pendampingan, inovasi, dan pengawasan kebijakan.
Salah satu isu yang disoroti Rafii adalah penyaluran pupuk bersubsidi melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Ia menyinggung Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 yang menjadi dasar kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kopdes. Dalam implementasinya, mahasiswa dinilai perlu ikut mengawal agar koperasi benar-benar berfungsi sebagai saluran distribusi yang membantu petani, bukan justru menimbulkan persoalan baru.
Pengawasan diperlukan agar pupuk bersubsidi diterima petani yang berhak, sesuai kebutuhan, dan tidak menyimpang dari ketentuan.
Adapun persyaratan penebusan pupuk bersubsidi tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, antara lain menggunakan KTP dan terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Penyaluran pupuk di Banten baru 53 persen
Rafii juga memaparkan data penyaluran pupuk bersubsidi di Banten. Dari total alokasi 2026 sebesar 135.377 ton, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 71.472 ton atau sekitar 53 persen hingga 26 Oktober 2026.
Penyaluran tersebut terdiri dari 35.193 ton urea dan 35.765 ton NPK. Sementara itu, stok pupuk bersubsidi di Banten tercatat mencapai 15.786 ton, dengan sisa alokasi yang masih dapat ditebus petani.
Menurut Rafii, angka tersebut perlu dibaca secara menyeluruh. Belum terserapnya seluruh alokasi pupuk tidak serta-merta menunjukkan adanya persoalan distribusi. Ada sejumlah faktor yang perlu diperhatikan, seperti kondisi cuaca, kebutuhan aktual petani, serta keterdaftaran dalam sistem e-RDKK.
Secara nasional, hingga 27 Oktober 2026, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 7,41 juta ton atau sekitar 75 persen dari total alokasi 9,8 juta ton. Penyaluran tersebut didukung kapasitas produksi pupuk sebesar 14,8 juta ton per tahun dan stok pupuk bersubsidi mencapai 1,33 juta ton.
“Petani di Banten masih membutuhkan pupuk bersubsidi untuk mendukung kegiatan pertanian,” kata Rafii.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa persoalan pertanian tidak boleh hanya dilihat dari ketersediaan pupuk.
“Kegagalan panen tidak hanya disebabkan oleh persoalan pupuk bersubsidi, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya,” ujarnya.
Faktor cuaca, kondisi lahan, ketersediaan air, dan kemampuan petani dalam mengelola usaha tani juga harus menjadi perhatian.
Mahasiswa didorong turun langsung ke kelompok tani
Di tengah ancaman perubahan iklim dan potensi kemarau panjang, pengelolaan sumber daya air menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan produksi pertanian.
Rafii menyinggung sejumlah langkah pemerintah untuk menjaga pasokan air, termasuk operasi modifikasi cuaca. Selain itu, Program Manunggal Air yang dijalankan TNI dinilai memiliki potensi untuk membantu petani, terutama di wilayah yang lahan pertaniannya masih bergantung pada curah hujan.
Peluang tersebut, menurut dia, dapat dijajaki bersama kelompok tani dan pemerintah daerah agar manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat pertanian di Banten.
Ia juga mendorong mahasiswa mengambil peran yang lebih konkret. Tidak harus menunggu menjadi pejabat atau pengambil kebijakan, mahasiswa dapat memulai kontribusi dari kegiatan sederhana, seperti membantu petani memahami mekanisme pendaftaran RDKK, mendorong keikutsertaan dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), hingga mengawal pelaksanaan program Kopdes Merah Putih.
Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya hadir dalam ruang diskusi akademik, tetapi juga menjadi bagian dari solusi atas persoalan yang dihadapi petani.
Seminar tersebut menjadi pengingat bahwa mewujudkan pangan berdaulat membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, BUMN, akademisi, mahasiswa, petani, pelaku usaha, dan generasi muda memiliki tanggung jawab masing-masing untuk memperkuat sektor pangan.
Dari pengembangan produk lokal seperti gula aren, regenerasi petani, hingga pengawasan pupuk bersubsidi, seluruh upaya tersebut perlu berjalan beriringan.
Harapannya, kolaborasi yang dibangun tidak berhenti pada seminar dan diskusi, tetapi berlanjut menjadi gerakan nyata di lapangan. Sebab, ketahanan pangan yang kuat tidak hanya ditentukan oleh banyaknya hasil panen, melainkan juga oleh kesejahteraan petani dan kemampuan masyarakat menjaga keberlanjutan pangan dari hulu hingga hilir.
