ACEH SINGKIL agaranews.com – Di balik angka-angka pencapaian kesehatan yang dilaporkan, tersimpan keresahan mendalam para bidan desa di Kabupaten Aceh Singkil. Tekanan target kuantitas yang tidak realistis diduga kuat mengorbankan kualitas pelayanan dan memaksa terjadinya manipulasi data kesehatan masyarakat.
Berdasarkan dokumen dan kesaksian yang diterima redaksi, Kamis (12/11/2026), bidan desa dituntut memeriksa 30 hingga 50 orang per hari. Padahal, secara medis dan logis, seorang bidan hanya mampu melayani 1 hingga 4 pasien per hari jika pemeriksaan dilakukan secara layak dan menyeluruh.
”Kenyataannya, banyak yang hanya mengambil data dari Kartu Keluarga (KK) tanpa memeriksa kondisi kesehatan secara langsung. Kasihan masyarakat, mereka jadi korban ambisi pencapaian target semata,” ungkap seorang bidan desa yang meminta identitasnya dirahasiakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tekanan ini bukan tanpa alasan. Bagi bidan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Surat Keterangan Penilaian Kinerja (SKP) adalah mata uang utama untuk bisa diangkat menjadi PNS. Jika target tidak tercapai dan SKP bermasalah, ancaman pemberhentian mengintai di depan mata.
Kondisi ini menciptakan dilema etis yang serius: memilih melayani masyarakat dengan berkualitas namun gagal target, atau mengejar angka di atas kertas dengan mengorbankan substansi pelayanan.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan adanya kesenjangan target dan realita lapangan yang berpotensi merugikan masyarakat ini. Redaksi.
