Jakarta, Agara News.Com // Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (*KNPI*), Haris Pertama,SH, MH mengapresiasi Komitmen Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam mengawal Pengesahan UU Perampasan Aset.
Hal ini dikatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (*DPP KNPI Energy of Harmoni*) Haris Pertama,SH, MH Saat dihubungi Agara News.Com Melalui Selularnya dari Jakarta oo Jumat,20/11/2026 Sekitar Pukul 14.30 Wib
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Haris Pertama,SH, MH menilai Dasco telah menunjukkan Keteladanan seorang Pemimpin yang tidak hanya mampu mendengarkan Aspirasi Rakyat, tetapi Juga Konsistensi menunaikan janji dan Tanggung jawab Politiknya.
DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna pada Kamis (19/11/2026), lebih cepat dari tenggat 15 Desember 2026 yang sebelumnya disampaikan Dasco saat menerima perwakilan Massa Demonstran di Kompleks Parlemen, Senayan, pada 27 Agustus 2026.
“Dasco telah membuktikan bahwa janji kepada Rakyat bukan sekadar Retorika Politik. Di tengah Keraguan Publik terhadap komitmen para Elite Politik, beliau mampu menunjukkan Konsistensi antara Perkataan dan Tindakan. Bahkan, janjinya ditunaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan,” Ujar Haris Pertama,SH, MH.
Menurut Haris Pertama,SH, MH keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang memiliki kepekaan terhadap Aspirasi Masyarakat, kemampuan membangun Konsensus Politik, serta keberanian mengambil Keputusan Strategis untuk Kepentingan Bangsa dan Negara.
“Tidak semua pemimpin mampu mengubah Aspirasi Masyarakat menjadi keputusan Politik yang Konkret. Dasco menunjukkan bahwa Kepercayaan Rakyat harus dijawab dengan Kerja Nyata, bukan sekadar Pernyataan. Inilah karakter Kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia,” Tegasnya.
Haris menilai pengesahan UU Perampasan Aset merupakan langkah bersejarah dalam memperkuat Agenda Pemberantasan Korupsi di Era Pemerintahan Presiden Jenderal (Purn) H.Prabowo Subianto. Kehadiran Regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat Pemulihan Aset Hasil Kejahatan, mengembalikan Kerugian Negara, sekaligus mempersempit Ruang bagi Pelaku tindak Pidana untuk menikmati Hasil Kejahatannya.
“Korupsi bukan hanya merugikan Keuangan Negara, tetapi juga merampas kesempatan Rakyat untuk memperoleh Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, dan Kehidupan yang lebih Sejahtera. Karena itu, Pemberantasan Korupsi tidak boleh berhenti pada penghukuman Pelaku, tetapi harus memastikan Aset Hasil Kejahatan dapat dirampas Melalui Mekanisme Hukum yang Adil dan dikembalikan untuk Kepentingan Negara serta Masyarakat,” Ungkap Haris Pertama,SH,MH.
KNPI juga mendorong Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (*APH*) untuk memastikan Implementasi UU Perampasan Aset berjalan secara Konsistensi, Transparan, Akuntabel, dan tanpa Tebang Pilih, dengan tetap Menjunjung Tinggi Kepastian Hukum.
Haris Pertama,SH, MH menegaskan bahwa Keberhasilan Dasco bersama Pimpinan DPR, seluruh Fraksi, dan Pemerintah dalam menuntaskan Agenda Legislasi tersebut harus menjadi Momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap Lembaga Negara.
“Bangsa ini membutuhkan Pemimpin yang menjadikan Amanah Rakyat sebagai Tanggung Jawab, bukan sekadar Modal Politik. Dasco telah memberikan Teladan bahwa Kehormatan Seorang Pemimpin tidak terletak pada Tingginya Jabatannya, tetapi pada Kemampuannya menepati Janji dan Memperjuangkan Kepentingan Rakyat,” Pungkas Haris Pertama,SH, MH Menutup.
Laporan: Sofyan Parinduri BA -Kabiro





























