ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Panyabungan, AgaraNews.com // Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menggunakan alat berat jenis ekskavator di kawasan Parlampungan, Aek Manggis, dan sekitarnya kian tak terkendali. Eksploitasi ilegal ini tidak hanya menghancurkan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS), tetapi juga disinyalir merambah masuk ke kawasan berstatus Register Hutan Lindung yang memicu ancaman bencana ekologis serius bagi masyarakat.
Berdasarkan penelusuran tim lapangan, deru mesin ekskavator terus mengeruk material tanah dan alur sungai dan hutan tanpa mengantongi izin resmi.
Sejumlah sumber menyebutkan adanya sosok berinisial IHW warga Parlampungan Padang Silojongan yang diduga kuat berperan sebagai korlap (kordonator lapangan), pengendali lapangan, penyuplai kebutuhan operasional, sekaligus penghubung pemodal alat berat di titik-titik tambang ilegal tersebut.
Menyikapi kondisi darurat lingkungan ini, Ketua Forum MP4 (Mahasiswa Pemuda Pemantau Pemerintahan dan Pelayanan Publik) Arief Azka Batubara dalam keterangan pers di Panyabungan (22/11) mengecam keras pembiaran terhadap praktik kejahatan lingkungan yang terorganisir tersebut.
“Ini bukan lagi sekadar penambangan rakyat biasa, melainkan kejahatan lingkungan terstruktur yang menggunakan alat berat dan modal besar. Kerusakan DAS di Parlampungan hingga Aek Manggis sudah di ambang batas. Jika hutan lindung dan bantaran sungai terus diobrak-abrik, masyarakat di hilir yang akan menanggung tumbal banjir bandang dan longsor,” tegas Arief Azka Batubara.
Arief Azka yang mantan aktivis HMI Sumut ini, mendesak aparat penegak hukum hingga Kapolda Sumatera Utara, hingga Balai Gakkum KLHK, agar tidak hanya menyasar operator di lapangan, melainkan membongkar jaringan di baliknya.
” Kapoldasu harus segera turun tangan. Jangan hanya berani menangkap pekerja atau operator di lapangan yang hanya mencari upah. APH harus menyentuh aktor intelektualnya, pemilik ekskavator, pemodal, dan penyuplai BBM-nya. Usut tuntas dugaan keterlibatan oknum berinisial IHW maupun pihak-pihak lain yang membekingi perusakan hutan lindung ini,” tambahnya lugas.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Lingkungan (AMPEL), Dahler Lubis, menegaskan bahwa aktivitas PETI di kawasan hutan lindung merupakan pelanggaran berat terhadap UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
“Negara tidak boleh kalah oleh mafia tambang. Fakta di lapangan menunjukkan kerusakan ekologis yang nyata dan sistematis. Kami dari AMPEL bersama sejumlah aktivis lingkungan lainnya sedang merampungkan seluruh data koordinat, dokumentasi alat berat, serta peta dugaan perambahan kawasan register hutan lindung di Parlampungan-Aek Manggis untuk segera kami layangkan secara resmi ke Mabes Polri, Kementerian LHK, dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan,” ujar Dahler Lubis.
Dahler juga mengingatkan agar tidak ada pihak mana pun yang mencoba menghalang-halangi proses penegakan hukum maupun memutarbalikkan fakta di tengah masyarakat.
“Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika dalam waktu dekat alat berat tidak ditarik dan aktor intelektualnya tidak diproses hukum, kami akan menggelar aksi massa besar-besaran untuk mendesak evaluasi total kinerja penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Mandailing Natal,” pungkasnya.
Ketika dikonfirmasi langsung kepada IHW melalui pesan elektronik guna memenuhi prinsip keberimbangan informasi terkait dugaan keterlibatan dalam aktivitas PETI, dia pun langsung mengelak. “Tidak ada aku main PETI, apalagi jual BBM apalagi di Hutan Lindung” dalihnya
Hal ini kontras dengan hasil investigasi media dan keterangan sumber terpercaya yang berhasil dihimpun oleh media. .”Olo..100 persen ia (iya, 100 persen IHW korlap PETI” ungkap salah satu warga kepada pers.(Lia Hambali)
Reporter: Magrifatulloh





























