Kutacane — agaranews.com// Suasana khidmat menyelimuti ruang rapat paripurna DPRK Aceh Tenggara, Senin (31/3/2026), saat Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry, berdiri menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Di hadapan para wakil rakyat, Forkopimda, kepala OPD, dan undangan lainnya, laporan itu bukan sekadar dokumen formal, melainkan refleksi perjalanan satu tahun pemerintahan yang sarat kerja, harapan, dan tantangan.
Dengan nada tenang namun penuh makna, Bupati menegaskan bahwa LKPJ adalah bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa setiap program yang dijalankan sepanjang 2025 adalah upaya nyata pemerintah dalam menjawab kebutuhan rakyat, meski belum seluruhnya sempurna.
“LKPJ ini bukan hanya laporan angka dan capaian, tetapi juga cerita tentang kerja keras, harapan, serta komitmen kami untuk terus berbuat lebih baik bagi masyarakat Aceh Tenggara,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pemaparannya, Bupati menyoroti pembangunan infrastruktur yang terus digenjot sebagai urat nadi kemajuan daerah. Jalan, fasilitas umum, dan akses wilayah disebut menjadi prioritas demi membuka keterisolasian dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, sektor pertanian yang menjadi sandaran hidup mayoritas masyarakat juga mendapat perhatian serius. Pemerintah daerah berupaya memperkuat ketahanan ekonomi petani melalui berbagai program, meski diakui tantangan di lapangan masih cukup besar.
Tak kalah penting, peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan terus diupayakan. Bupati menekankan bahwa pelayanan yang baik bukan hanya target kinerja, melainkan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi.
Namun di balik capaian itu, Bupati juga menyampaikan pengakuan jujur atas berbagai kekurangan. Ia menyadari masih ada ketimpangan pembangunan dan pelayanan yang perlu dibenahi secara serius.
“Kami tidak menutup mata. Masih ada harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terjawab. Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk bekerja lebih keras ke depan,” katanya dengan nada reflektif.
Ia pun mengajak DPRK dan seluruh elemen masyarakat untuk terus berjalan bersama, memperkuat sinergi demi pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
Sementara itu, pimpinan DPRK Aceh Tenggara menyampaikan apresiasi atas penyampaian LKPJ tersebut. Laporan ini akan dibahas lebih lanjut oleh komisi-komisi sebagai bagian dari fungsi pengawasan, sebelum menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting, bukan hanya sebagai agenda rutin tahunan, tetapi juga ruang evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif demi memastikan arah pembangunan tetap berpihak kepada rakyat.
Di akhir sidang, terselip harapan besar agar sinergi yang terbangun mampu melahirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah dan DPRK diharapkan terus menjaga komitmen bersama untuk mewujudkan Aceh Tenggara yang tidak hanya maju secara pembangunan, tetapi juga adil dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat. Ady
