Aceh Tenggara, Agaranews.com |Dugaan adanya persengkokolan oknum Kepala BPBD Aceh Tenggara dengan oknum bendahara rutin kantor, Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Provinsi Aceh, diminta untuk melakukan penyelidikan anggaran rutin sejak tahun 2024-2025.
Pasalnya berdasarkan hasil informasi yang dihimpun belum lama ini dari beberapa pegawai BPBD setempat menyebut bahwa anggaran dana rutin kantor hanya diketahui oleh Kalaksa dan oknum bendahara saja. Sehingga banyak para pegawai disini mengeluh lantaran loyalitas oknum Kalaksa sangat rendah terhadap staf. Karena beliau hanya loyalitasnya tinggi kepada pimpinan atas saja. Ujar beberapa oknum staf dengan nada kecewa.
Mereka mencontohkan, kami sejak terjadinya musibah banjir yang melanda wilayah Aceh Tenggara beverage waktu yang lalu, kerap mengantarkan bantuan kepada masyarakat korban bencana, namun kami jarang sekali mendapat biaya operasional lapangan, sehingga banyak keluhan teman teman saat mengantar bantuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena pengelolaan dana rutin di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tenggara kian memunculkan tanda tanya besar. Bukan hanya soal dugaan penyimpangan, tetapi juga lemahnya sistem pengawasan yang terkesan dibiarkan mandul. Tambah mereka.
Untuk itu selama kepemimpinan M.Hasbi sebagai Kalaksa BPBD, banyak para pegawai disini mengeluh, lantaran penggunaan anggaran dana rutin selama ini tidak jelas.
Pantauan wartawan di kantor BPBD Aceh Tenggara jalan Kutacane -Medan terlihat banyak kendaraan roda dua maupun roda empat rusak dan tidak terawat. Dikhawatirkan akan menjadi besi tua.
Menanggapi hal itu ketua Lsm Kaliber Aceh, Zoel Kanedi angkat bicara, di tengah alokasi anggaran rutin yang terus berjalan, publik justru disuguhi fakta memprihatinkan: kendaraan dinas rusak berat menumpuk tanpa perawatan, fasilitas operasional minim, dan kesiapsiagaan bencana yang jauh dari kata ideal. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa dana rutin tidak memiliki arah penggunaan yang jelas. Katanya
Ketua KALIBER Aceh, atau ZK Agara, secara tegas menyoroti kaburnya aliran dana tersebut. Ia menyebut, hingga saat ini tidak ada transparansi konkret terkait peruntukan anggaran rutin selain laporan administratif semata.
“Yang ada hanya SPJ di atas kertas. Tidak ada keterbukaan ke publik, tidak ada output yang bisa dirasakan. Ini bukan lagi sekadar kelalaian, ini kegagalan sistem pengawasan,” tegasnya.
Menurutnya, lemahnya fungsi kontrol internal maupun eksternal membuka ruang lebar bagi praktik penyalahgunaan anggaran. Pengawasan yang seharusnya menjadi benteng justru terlihat tumpul dan tidak berdaya.
“Di mana peran pengawasan? Kenapa dana rutin bisa terus cair tanpa evaluasi nyata? Ini yang harus dijawab. Kalau pengawasan berjalan, mustahil kondisi aset seperti ini dibiarkan,” lanjutnya.
Situasi ini memunculkan dugaan serius bahwa dana rutin hanya berputar dalam siklus administratif tanpa akuntabilitas riil. Tidak adanya kejelasan program, kegiatan, maupun hasil konkret menjadi indikasi kuat adanya ketidaktertiban dalam tata kelola anggaran.
KALIBER Aceh pun mendesak Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tidak hanya fokus pada dugaan korupsi yang kasat mata, tetapi juga mengusut akar masalah dari lemahnya pengawasan yang berpotensi melahirkan praktik-praktik menyimpang.
“Jangan hanya kejar pelaku di hilir, tapi bongkar juga sistem di hulunya. Kalau pengawasan terus lemah, kasus seperti ini akan terus berulang,” tegas ZK Agara.
Ia juga mengingatkan bahwa ketidakjelasan penggunaan dana rutin adalah bentuk pengabaian terhadap hak publik untuk tahu. Dalam konteks anggaran bencana, hal ini bahkan bisa berujung pada risiko besar bagi keselamatan masyarakat.
“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Kalau tidak jelas digunakan untuk apa, maka patut diduga ada yang disembunyikan. APH harus berani masuk dan bongkar semuanya,” tutupnya.
Sorotan ini menjadi tekanan serius terhadap pemerintah daerah dan aparat pengawas agar tidak lagi bermain aman dalam persoalan yang menyangkut transparansi dan keselamatan publik.
Sampai berita ini dikirimkan ke meja redaksi media kbbacehnews.com belum mendapat klarifikasi dari M Hasbi sebagai Kalaksa. Kemudian Marzuki selaku bendahara enggan memberikan penjelasan, kendatipun saat dihubungi lewat WhatsApp aktif.[Hidayat]
