Aceh Tenggara – Agaranews.com Kasus dugaan penyimpangan di Desa Terutung Payung Hilir, Kecamatan Bambel, kini bukan lagi sekadar persoalan administrasi. Ini telah berubah menjadi skandal yang menguji integritas pemerintah daerah secara terang-terangan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat tertanggal 5 Februari 2026 sudah secara jelas mengungkap adanya pelanggaran oleh kepala desa. Dalam logika hukum dan tata kelola pemerintahan yang sehat, temuan tersebut seharusnya menjadi dasar kuat untuk tindakan tegas, termasuk penghentian atau pemblokiran dana desa.
Namun yang terjadi justru sebaliknya.
Di tengah status yang masih bermasalah, kepala desa tersebut diduga tetap leluasa mengakses dan menarik dana desa tahap I tahun 2026. Fakta ini memunculkan satu pertanyaan besar: apakah sistem pengawasan benar-benar berjalan, atau justru sengaja “dilumpuhkan”?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masyarakat kini tidak lagi hanya kecewa—mereka marah.
“Kalau sudah jelas ada temuan, kenapa tidak dihentikan? Kenapa masih bisa cair? Ini bukan kelalaian lagi, ini seperti ada yang bermain,” ungkap Kamaludin alias Jonson Silalahi dengan nada tinggi.
Sorotan tajam kini mengarah langsung kepada Bupati Aceh Tenggara. Sikap diam di tengah persoalan yang semakin terang benderang memunculkan berbagai spekulasi liar. Publik mulai bertanya: apakah ini bentuk ketidakmampuan, ketidakpedulian, atau justru ada kepentingan tertentu yang sedang dijaga?
Lebih mencurigakan lagi, masa pembinaan selama 60 hari yang diberikan kepada kepala desa tersebut telah lama berakhir. Bahkan sudah melewati batas waktu tambahan, namun tidak ada kejelasan hasil, tidak ada transparansi, dan tidak ada langkah konkret yang diumumkan ke publik.
Dalam situasi seperti ini, diam bukan lagi netral—diam adalah sikap.
Jika benar dana desa tetap dicairkan di tengah status bermasalah, maka patut diduga ada celah besar dalam sistem pengawasan, atau bahkan kemungkinan keterlibatan oknum-oknum yang memberikan “jalan aman” bagi kepala desa tersebut.
“Jangan sampai masyarakat menyimpulkan bahwa hukum hanya berlaku bagi yang lemah. Kalau yang bermasalah justru dilindungi, ini berbahaya bagi masa depan pemerintahan desa,” tegas warga lainnya.
Kasus ini kini berkembang menjadi ujian serius bagi kredibilitas pemerintah daerah. Publik menuntut transparansi total: ke mana aliran dana desa tersebut, bagaimana tindak lanjut LHP Inspektorat, dan siapa saja pihak yang bertanggung jawab jika terjadi pembiaran.
Jika tidak segera dijawab dengan tindakan nyata, maka bukan hanya satu kepala desa yang dipertanyakan—melainkan seluruh sistem pemerintahan di Aceh Tenggara.
Dan ketika kepercayaan publik runtuh, yang tersisa hanyalah kecurigaan.
