Jakarta, AgaraNews.com // Presidium Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyatakan kekecewaan mendalam atas pembatalan sepihak agenda audiensi oleh pimpinan DPR RI dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Para mitra dari seluruh Indonesia yang telah hadir di Jakarta merasa diabaikan setelah pembatalan tersebut diumumkan secara mendadak (last minute), Selasa (6/10/2026).
Presidium mengungkapkan, pembangunan infrastruktur dapur SPPG MBG di berbagai daerah sepenuhnya menggunakan modal pribadi dari para mitra rakyat, bukan dari anggaran APBN. Investasi swadaya ini dilakukan karena adanya jaminan pengembalian modal serta insentif melalui Surat Keputusan (SK) dan portal resmi yang diterbitkan oleh BGN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, hingga saat ini realisasi komitmen pengembalian dana tersebut dinilai tidak jelas, sehingga memicu kerugian besar bagi para pelaku usaha di tingkat daerah.
Panglima Presidium Mitra SPPG MBG, *Sauluddin Awe*, menegaskan posisi para mitra.
“Kami adalah rakyat yang setia membantu pemerintah untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat pemerintah keterbatasan anggaran untuk membangun infrastruktur, rakyat secara swadaya bergotong royong menginvestasikan uang pribadinya demi membangun dapur SPPG MBG. Negara, melalui SK dan portal resmi BGN, telah menjamin pengembalian modal tersebut. Namun kenyataannya, hak-hak kami diabaikan dan komitmen itu dilanggar,” ujarnya di Jakarta.
Sauluddin menegaskan pihaknya saat ini sudah mengambil langkah hukum. Mitra dari Banten dan beberapa wilayah lainnya sudah resmi menggugat BGN secara perdata atas dugaan perbuatan melawan hukum, serta melaporkannya ke Ombudsman RI.
“Sidang akan segera dimulai dalam waktu dekat. Karena hari ini kami tidak diterima dan tidak ada konfirmasi dari pimpinan DPR maupun BGN, kami pastikan akan kembali mengepung Senayan pada Kamis, 8 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB dengan massa yang jauh lebih besar dari seluruh Indonesia. Jika aspirasi ini terus ditutupi dari Presiden, kami siap bergerak untuk menduduki Istana Negara. Negara wajib bertanggung jawab penuh atas investasi rakyat,” tegas Sauluddin Awe.
Saat ini, gerakan kemitraan mencatat terdapat potensi keterlibatan sekitar 41.000 titik dapur program gizi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27 titik dapur telah beroperasi penuh (running), sementara 13.000 titik lainnya masih tertahan dalam status moratorium.
Presidium menilai Presiden belum mendapatkan laporan yang akurat mengenai penderitaan dan kerugian finansial yang dialami oleh para mitra lokal di lapangan akibat birokrasi internal BGN.
Presidium mengimbau kepada seluruh rekan media untuk mengawal jalannya aksi damai nasional yang akan dipusatkan di Gedung DPR RI Senayan pada hari Kamis mendatang demi menuntut transparansi, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak investor rakyat.(Lia Hambali)
Reporter : Supriyadi
