BLANGKEJEREN(5/8/2026),— Alokasi anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues mencatatkan angka Rp 27,7 miliar dalam tahun anggaran berjalan. Dana aspirasi tersebut terdistribusi melalui 25 usulan anggota legislatif dengan besaran yang bervariasi.
Anggaran ini ditargetkan untuk mengintervensi sejumlah sektor krusial, mulai dari pemulihan infrastruktur pedesaan hingga penguatan ketahanan pangan di tingkat akar rumput.
Berdasarkan dokumen rekapitulasi anggaran yang dihimpun, distribusi dana pokok-pokok pikiran ini memperlihatkan rentang pagu yang cukup lebar diantara para dewan perwakilan rakyat tersebut.
Porsi anggaran terbesar dikuasai oleh H Ali Husin SH dengan alokasi mencapai Rp 3,8 miliar. Di bawahnya, H Muhammad Rauh SE dan Fahmi Sahab SPd masing-masing mengelola pagu sebesar Rp 2,5 miliar. Sementara itu, Muhammad El Amin mencatatkan alokasi dana aspirasi senilai Rp 1,5 miliar.
Hampir separuh dari total anggota legislatif Gayo Lues tercatat mengantongi alokasi dana Pokir yang berada pada angka flat, yakni sebesar Rp 1 miliar. Kelompok legislator yang mengelola pagu satu miliar rupiah ini dihuni oleh Tampan Hawari Amru, Rasif, H Khalidin, Hasanudin, Ardiansyah Putra, Mustahil, Iskandar, Ridwansyah, Abdussalam, Drs H Abdul Karim MM, Ilyas, serta Abd Karim.
Selebihnya, alokasi dana aspirasi terbagi ke dalam kelompok anggaran di bawah Rp 1 miliar. Anggota dewan H Ibnu Hasim SSos MM tercatat mengantongi pagu senilai Rp 650 juta, disusul oleh Hj Salamah dengan total anggaran Rp 550 juta.
Sementara itu, tujuh legislator lainnya mendapatkan porsi anggaran seragam masing-masing senilai Rp 600 juta. Mereka adalah Deddy Yoviansyah SST MSi, Rajali, Yun Imanullah, Ali Amran, Syaripuddin, Muhammad Nur SSos, dan Taufiq Ariwibowo SAP.
Jika ditinjau dari substansi kegiatannya, dana Pokir yang diklaim sebagai hilirisasi dari jaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing ini menyasar sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik.
Alokasi anggaran tersebut nantinya disalurkan melalui sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) mitra kerja dewan.
Sektor penunjang utama dalam draf Pokir kali ini didominasi oleh proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), seperti pemeliharaan jalan, penahan tebing, dan normalisasi desa.
Selain itu, sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan juga mendominasi, tercermin dari masifnya usulan pengadaan bibit pertanian, seperti durian musangking, durian duri hitam, hingga kakau melalui Dinas Pertanian.
Intervensi sosial lainnya juga terlihat pada program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman guna membenahi kawasan kumuh perkotaan di Negeri Seribu Bukit tersebut.
Agar artikel ini makin berbobot khas Kompas, apakah Anda ingin saya menambahkan:
Perspektif pengamat kebijakan publik atau anggaran mengenai keadilan distribusi dana Pokir ini?
