Medan, AgaraNews.com // Perjuangan mencari keadilan yang ditempuh Riki Agasi kembali menemui jalan terjal. Setelah dinyatakan menang telak di sidang praperadilan, gugatan ganti rugi atas 44 hari penahanan yang dialaminya justru ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan.
Kisah ini bermula saat Riki Agasi yang mengaku sebagai korban curas, justru ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 44 hari di Polsek Medan Area, Polrestabes Medan, Polda Sumut berdasarkan laporan balik.
Merasa menjadi korban salah tangkap, kuasa hukumnya Datuk Nikmat Gea, SH, kemudian menempuh jalur praperadilan.
Menang Praperadilan, Hakim Perintahkan Pulihkan Hak
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perlawanan hukum itu berhasil. Dalam Putusan Praperadilan Nomor 62/Pid.Pra/2024/PN.Mdn tertanggal 19 November 2024, Hakim Tunggal mengabulkan permohonan Riki Agasi.
Dalam amar putusannya, hakim secara tegas menyatakan penetapan tersangka terhadap Riki Agasi TIDAK SAH dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta memerintahkan termohon untuk memulihkan hak-haknya baik secara moril maupun materil.
Berbekal putusan praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, pihak korban kemudian mengajukan upaya lanjutan berupa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum / Ganti Rugi Nomor 40/Pdt.G/2026/PN.Mdn ke Pengadilan Negeri Medan.
Gugatan tersebut diajukan sebagai bentuk pertanggungjawaban negara atas kerugian moril dan materil selama 44 hari kliennya ditahan secara tidak sah.
Sidang Berbulan-bulan, Akhirnya Ditolak
Namun, harapan untuk mendapatkan keadilan substantif kembali pupus.
“Setelah kami ajukan tuntutan ganti rugi melalui sidang gugatan, sidang berjalan beberapa bulan, putusan sempat ditunda-tunda dan alhasil ditolak oleh majelis hakim dengan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (Tidak Dapat Diterima),” ujar Datuk Nikmat Gea, SH, Jumat (23/10/2026).
Penolakan gugatan tersebut sangat disayangkan, mengingat putusan praperadilan sebelumnya sudah jelas dan tegas memerintahkan pemulihan hak kliennya.
Ironisnya, menurut pihak korban, hingga kini sepeda motor milik Riki Agasi yang menjadi objek perkara awal diduga masih berada di tangan terlapor berinisial MAAP alias AP dan belum dikembalikan, meski status tersangka terhadap Riki Agasi telah gugur demi hukum.
Minta Atensi Presiden, Kapolri, dan Mahkamah Agung
Atas putusan penolakan tersebut, Riki Agasi melalui kuasa hukumnya memohon perhatian dan atensi serius dari Presiden RI Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, dan Mahkamah Agung RI.
“Kami memohon agar dikaji ulang atas penolakan gugatan ganti rugi secara moril dan materil oleh Hakim PN Medan tersebut. Klien kami sudah dinyatakan tidak sah jadi tersangka di praperadilan, seharusnya haknya dipulihkan,” tegas Datuk Nikmat Gea.
Ia berharap keadilan substantif dapat ditegakkan dan hak-haknya sebagai warga negara yang telah dirugikan selama 44 hari ditahan dapat dipulihkan sepenuhnya sesuai amanat putusan praperadilan.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak PN Medan belum memberikan keterangan resmi terkait pertimbangan hukum penolakan gugatan tersebut.(Lia Hambali)





























