Jakarta, AgaraNews. Com //Operasi Patuh Jaya 2026 resmi digelar selama 14 hari di Jakarta dan sekitarnya, terhitung sejak 26 Oktober hingga 8 November 2026 mendatang. Sebanyak 2.938 personel gabungan dikerahkan dalam operasi tersebut.
Hal itu disampaikan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto saat memimpin apel gelar pasukan di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Senin (26/10/2026).
“Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari, mulai dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 8 November 2026, dengan melibatkan 2.938 personel gabungan, di mana Polri ada 2.798, 80 dari TNI, 30 dari Dishub DKI Jakarta, dan 30 dari Satpol PP,” kata Komjen Dadang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dadang menjelaskan bahwa operasi kali ini mengusung tema ‘Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan’. Menurutnya, keselamatan lalu lintas harus diwujudkan bersama, baik petugas maupun masyarakat.
“Dalam hal ini, instansi terkait, tokoh masyarakat, orang tua, guru, dan masyarakat itu sendiri perlu membangun kepatuhan yang lahir dari kesadaran murni dari dalam diri pribadi. Oleh karena itu, cara bertindak operasi ini lebih dominan pada upaya preemtif dan preventif,” ujarnya.
7 Pelanggaran Prioritas Jadi Sasaran
Dadang merinci, ada sejumlah pelanggaran yang menjadi sasaran prioritas dalam Operasi Patuh Jaya 2026.
“Adapun yang menjadi sasaran prioritas meliputi: pengendara motor tanpa helm SNI, tidak memakai sabuk pengaman, penggunaan ponsel saat berkendara, pelanggaran rambu atau marka, menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan, dan melawan arus,” ungkapnya.
Petakan Titik Rawan dan Wajibkan Video Bodycam
Dadang berpesan kepada seluruh anggota yang bertugas untuk melakukan pendataan dan pemetaan titik rawan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas untuk mengidentifikasi akar masalahnya.
“Identifikasi akar masalahnya, apakah kurangnya rambu peringatan, minimnya pengawasan, faktor rekayasa lalu lintas, kondisi jalan rusak, kurangnya penerangan lampu jalan,” imbuhnya.
“Petakan dan identifikasi pelanggaran kasat mata seperti tidak memakai helm. Catat identitas, alamat rumah, atau asal sekolah bagi pelanggar yang masih berstatus pelajar. Cari tahu akar masalahnya melalui pendekatan humanis, apakah karena faktor ekonomi tidak mampu membeli helm atau sekadar rendahnya kesadaran masyarakat,” sambungnya.
Dia juga menegaskan agar anggota mengedepankan cara bertindak yang tegas, humanis, tetapi sesuai aturan. Dadang mewajibkan adanya dokumentasi video untuk setiap penindakan yang dilakukan.
“Harus dilakukan dengan menggunakan video, baik itu melalui bodycam atau rekaman HP. Di sini petugas menggunakannya sebagai bahan pengawasan, akuntabilitas, dan evaluasi. Kemudian mewajibkan pengawasan melekat oleh Provost untuk mengawasi kedisiplinan personel,” jelasnya.
Bukan Sekadar Tilang, Tapi Edukasi Berkelanjutan
Dadang menekankan bahwa tujuan operasi ini bukan hanya untuk menindak pelanggar, tetapi juga untuk membangun kesadaran masyarakat akan tertib lalu lintas.
“Prioritaskan pendidikan dan pencegahan, tetapi tegakkan hukum dengan tegas, adil, dan konsisten terhadap pelanggaran yang membahayakan keselamatan,” kata Dadang.
Hasil penindakan akan berupa basis data pelanggar, termasuk alamat rumah dan sekolah bagi pelajar. Data tersebut akan ditindaklanjuti melalui kunjungan edukasi oleh Bhabinkamtibmas dan fungsi Dikmas Lantas.
“Kunjungan ini bukan untuk mengintimidasi, tetapi sebagai bentuk pembinaan agar para pelanggar memahami risiko dari tindakan mereka dan meningkatkan kesadaran untuk tidak mengulanginya,” kata Dadang.
Untuk pelajar, Polda Metro Jaya juga akan menjalankan program Polisi Peduli Sekolah untuk memberikan pembinaan berkelanjutan, termasuk terkait tawuran.
TNI dan Dishub DKI Turut Dikerahkan
Dukungan juga datang dari TNI dan Pemprov DKI. Kasdam Jaya Mayjen TNI Putra Widyawinaya mengatakan pihaknya mengerahkan 80 personel untuk mendukung operasi selama dua minggu.
“Kami mengerahkan total 80 personel untuk melaksanakan kegiatan selama dua minggu. Ini juga merupakan momen yang baik bagi TNI untuk mendisiplinkan anggota TNI sendiri yang mungkin tidak sesuai aturan,” kata Putra.
Sementara Kadishub DKI Jakarta Budi Awaluddin menyatakan pihaknya mendukung penuh operasi gabungan tersebut.
“Kami menempatkan 1.426 personel di titik-titik yang telah kami petakan, 90 di antaranya merupakan titik kemacetan. Oleh karena itu, kami akan bekerja sama dengan polisi untuk melaksanakan operasi tersebut,” kata Budi.
Ia berharap dengan adanya Operasi Patuh Jaya 2026 dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.(Lia Hambali)
