Labuhanbatu, AgaraNews. Com // Babinsa Koramil 01/Aek Kanopan Kodim 0209/Labuhanbatu, Sertu Saluri, menghadiri Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2026 di Aula Kantor Desa Perkebunan Labuhan Haji, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Senin (29/6/2026). Kehadiran Babinsa merupakan bentuk pendampingan TNI dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Musyawarah diikuti Kepala Desa Perkebunan Labuhan Haji Supriadi, S.H., Babinsa Sertu Saluri, Pendamping Desa Isma, perwakilan Ketua BPD Dina, serta seluruh kepala dusun. Forum tersebut membahas dan menetapkan calon penerima BLT Dana Desa berdasarkan hasil musyawarah bersama agar bantuan benar-benar diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria.
Danramil 01/Aek Kanopan Mayor Inf Parlindungan Sinaga, S.H., mengatakan kehadiran Babinsa bertujuan memastikan seluruh proses berlangsung terbuka, objektif, dan sesuai aturan sehingga keputusan yang dihasilkan dapat diterima seluruh masyarakat.
“Babinsa hadir untuk mendampingi pemerintah desa agar proses penetapan KPM berjalan transparan, adil, dan kondusif. Musyawarah merupakan langkah terbaik dalam menentukan penerima bantuan sehingga tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Dandim 0209/Labuhanbatu Letkol Kav Hanung Kaptiaji, S.Sos., M.I.P., menegaskan bahwa TNI melalui Babinsa akan terus mengawal berbagai program pemerintah yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. “Babinsa memiliki peran strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat. Kami berharap setiap program bantuan sosial dilaksanakan secara terbuka, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga, sekaligus menjaga situasi yang aman, tertib, dan harmonis di lingkungan desa,” tegas Dandim.
Melalui pendampingan Babinsa dalam Musdes tersebut, Kodim 0209/Labuhanbatu terus menunjukkan komitmennya mendukung pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus memastikan program-program kesejahteraan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat.(Lia Hambali)
