Jakarta Utara, AgaraNews. Com //.Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol. Erick Frendriz memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak/Perdagangan Orang (Kasatres PPA/PPO) Polres Metro Jakarta Utara di Aula Lantai 6 Polres Metro Jakarta Utara, Senin (29/6/2026).
Dalam prosesi tersebut, jabatan Kasatres PPA/PPO diserahterimakan dari Kompol Ni Luh Sri Arsini kepada AKBP Armayni. Upacara berlangsung sesuai tata upacara kedinasan yang meliputi pengucapan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara sumpah dan fakta integritas, serta pembacaan doa.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan acara pisah sambut.
Sejumlah pejabat utama Polres Metro Jakarta Utara, Wakapolres, serta para kapolsek jajaran turut menghadiri kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Kapolres Metro Jakarta Utara menyampaikan apresiasi kepada Kompol Ni Luh Sri Arsini atas pengabdian selama memimpin satuan tersebut. Ia juga menyambut AKBP Armayni yang akan melanjutkan kepemimpinan di Satres PPA/PPO.
“Terima kasih kepada Kompol Ni Luh Sri Arsini yang telah membangun pondasi PPA/PPO Polres Metro Jakarta Utara. Selamat datang kepada AKBP Armayni,” kata Erick Frendriz dalam sambutannya.
Kapolres juga mengingatkan seluruh personel agar menjaga komunikasi dan meningkatkan disiplin, termasuk menghadiri kegiatan analisa dan evaluasi (anev) yang dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.
Selain itu, ia memberikan motivasi kepada personel Satres PPA/PPO agar tetap bersemangat menjalankan tugas meskipun satuan tersebut masih tergolong baru di lingkungan Polres Metro Jakarta Utara.
Usai penyampaian sambutan, acara dilanjutkan dengan pemberian cinderamata kepada Kompol Ni Luh Sri Arsini sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi selama bertugas, kemudian ditutup dengan ramah tamah bersama para peserta.
Serah terima jabatan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui rotasi jabatan, diharapkan regenerasi kepemimpinan dapat berjalan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan perempuan, anak, dan tindak pidana perdagangan orang.(Lia Hambali)
