Pidie, AgaraNews.com // Kasus Dugaan Penganiayaan oleh Wakil Bupati Pidie Jaya Naik ke Tahap Penyidikan, Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya Minta Proses Hukum Dikawal hingga Tuntas.
Pidie Jaya, 5 November 2025 — Kasus dugaan penganiayaan terhadap Kepala SPPG Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, Muhammad Reza, oleh Wakil Bupati Pidie Jaya Hasan Basri, resmi naik ke tahap penyidikan. Keputusan tersebut diambil setelah digelarnya gelar perkara di Aula PPA Ditreskrimum Polda Aceh pada Selasa, 4 November 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peningkatan status perkara ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi kuat terjadinya tindak pidana penganiayaan, sebagaimana hasil gelar perkara tersebut. Karena melibatkan pejabat publik setingkat wakil bupati, proses pemeriksaan terhadap Hasan Basri akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Namun hingga kini, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya dinilai belum menunjukkan sikap dan integritasnya dalam menanggapi kasus tersebut.
Ketiadaan pernyataan resmi dari lembaga legislatif daerah itu menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, bahwa DPRK Pidie Jaya lebih berperan sebagai “Dewan Perwakilan Keluarga” daripada sebagai wakil rakyat yang sejati.
Ketua Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya, Dedi Saputra, menegaskan bahwa masyarakat harus mengawal kasus ini hingga tuntas, agar keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Pidie Jaya untuk bersama-sama mengawal kasus ini. Ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan integritas pejabat publik.
Tindakan kekerasan dan arogansi tidak boleh dibiarkan, apalagi dilakukan oleh seorang wakil bupati. Ini sangat memalukan, terutama bagi kami generasi penerus,” tegas Dedi.
Diketahui, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Wakil Bupati Hasan Basri terhadap Muhammad Reza di dapur MBG Yayasan Pionir Gampong Sagoe, Trienggadeng, pada Kamis (30/10/2025), bukan kali pertama.
Sebelumnya, Hasan Basri juga pernah dikabarkan melakukan kekerasan terhadap Kasatpol PP-WH Pidie Jaya.
Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya menegaskan bahwa setiap pejabat publik wajib menjadi teladan, bukan justru menunjukkan sikap premanisme yang mencoreng martabat pemerintahan daerah.
“Kami akan terus memantau proses hukum ini dan menuntut agar penegak hukum bertindak profesional serta transparan dalam menangani kasus yang melibatkan Wakil Bupati Pidie Jaya,” tutup Dedi Saputra.( Lia Hambali/ Tim)
