Medan, AgaraNews .com // Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, di dampingi Plt. BKAD, Sri Harmonista Br. Kaban, ST, M.Eng., Sekretaris Bappelitbang, Hasyim Siregar, S.STP., M.Si., Hadiri Sosialisasi Pembiayaan dan Penjaminan Infrastruktur Daerah melalui PT. SMI dan PT. PII Provinsi di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumut , Medan (Senin, 24 Nopember 2025).
Kegiatan sosialisasi ini menjadi momentum percepatan pembangunan infrastruktur se-daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan siap membantu kabupaten/kota yang memanfaatkan pendanaan alternatif non-APBD untuk pembangunan daerah.
Langkah ini menjadi strategi penting agar pembangunan di Sumut tetap berjalan meskipun terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penyesuaian TKD tahun depan untuk pemerintah daerah di Sumut mencapai sekitar Rp 4,7 triliun, terdiri dari penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,5 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,2 triliun. Jika dibandingkan tahun 2025, DBH turun hingga 59%, sementara DAU turun sekitar 12%.
Situasi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Saat ini, skema pembiayaan paling banyak digunakan yaitu melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), yang merupakan dua BUMN di bawah Kementerian Keuangan.
“Mungkin bisa kita bantu untuk pembayaran bunganya, apakah nanti setengah-setengah atau berapa persen, jadi BKP (Bantuan Keuangan Provinsi) tidak bulat langsung ke daerah,” ujar Bobby Nasution dalam Sosialisasi Pembiayaan dan Penjamin Infrastruktur Daerah.
Menurut Bobby, infrastruktur menjadi permasalahan utama hampir di semua daerah. Selain itu, infrastruktur juga menjadi janji paling sering diucapkan para calon kepala daerah saat kampenye politik.
“Konektivitas antar kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, ini janji yang paling sering diucapkan. Kami mencoba memfasilitasi agar SMI dan PII bisa meng-guidance, memberikan informasi kepada kita tentang skema kerja samanya,” lanjut Bobby.
Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI Faaris Pranawa menjelaskan, bahwa terdapat enam provinsi di Pulau Sumatera yang menjadi debitur aktif PT SMI, termasuk Sumut. Total nilai proyek pembiayaan publik di Pulau Sumatera mencapai Rp2,76 triliun. Sementara itu, di Sumut terdapat enam kabupaten/kota yang menjadi debitur dengan total komitmen sekitar Rp956,2 miliar.
“Pembangunan jalan menjadi proyek yang paling dominan dalam pemanfaatan pembiayaan PT SMI di Sumut, dan ini merupakan proyek yang sangat penting untuk pembangunan daerah,” ungkap Faaris.
Sosialisasi ini dihadiri oleh bupati/wali kota se-Sumut, Plt Direktur Utama PT PII Andre Permana, Kepala Kanwil DJKN Sumut Nofiansyah, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, para Kepala BKAD, serta Kepala Bappelitbang se-Sumut.
Diakhir pertemuan Bupati Karo memerintahkan Plt. Kepala BKAD dan Sekretaris Bappedalitbang untuk mengkaji lebih dalam peluang kerja sama dengan PT. SMI dan PT. PII serta mempelajari daerah yang telah berhasil menjalankan skema ini dan daerah yang justru mengalami masalah keuangan jangka panjang.
Berdasarkan pengalaman beberapa tahun terakhir terdapat beberapa situasi yang sangat membebani keuangan daerah seperti pandemi covid-19, pendanaan Pilkada dan terakhir adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat. Hal ini menyebabkan beberapa daerah yang sudah mengajukan pinjaman praktis tidak memiliki ruang fiskal yang stabil lagi. Pengalaman tersebut mungkin saja terjadi di tahun tahun berikutnya sehingga perlu kesiapan yang matang. ( Lia Hambali)
(Sumber : DISKOMINFO)
