Aceh Tenggara Agaranews.com Dugaan penyalahgunaan dana desa di Desa Terutung Payung Hilir, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, memicu keresahan masyarakat. Hingga kini, warga menilai belum ada langkah tegas dari pihak berwenang, mulai dari pemerintah daerah hingga aparat penegak hukum (APH), meskipun persoalan tersebut disebut sudah lama mencuat ke publik.
Sejumlah warga mengaku kecewa dengan sikap diam para pihak terkait. Mereka menilai indikasi penyimpangan penggunaan dana desa sudah cukup jelas, bahkan merujuk pada temuan yang pernah disampaikan dalam laporan resmi pemeriksaan (LHP). Namun demikian, belum terlihat adanya tindak lanjut hukum yang signifikan.
“Ini bukan lagi isu baru. Kami sudah mengadu ke bupati ke Kajari. Tapi sampai sekarang belum ada tindakan nyata. Kami jadi bertanya-tanya, ada apa sebenarnya?” ujar Kamaludin alias Jonson Silalahi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Mereka mempertanyakan peran pemerintah daerah, termasuk bupati, serta aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan inspektorat daerah yang dinilai belum memberikan kejelasan atas penanganan kasus tersebut.
Menurut warga, dana desa seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun jika dikelola secara tidak transparan, hal ini justru merugikan masyarakat desa itu sendiri.
“Kalau memang tidak ada masalah, seharusnya dijelaskan secara terbuka. Tapi kalau ada pelanggaran, ya harus diproses hukum. Jangan sampai kepercayaan masyarakat hilang,” tambahnya
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara maupun aparat penegak hukum terkait perkembangan penanganan dugaan tersebut.
Masyarakat berharap adanya transparansi dan langkah tegas dari lembaga berwenang, agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Mereka juga membuka kemungkinan untuk melaporkan kasus ini ke lembaga yang lebih tinggi jika tidak ada kejelasan di tingkat daerah.
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih di daerah, sekaligus menguji sejauh mana keberpihakan aparat terhadap kepentingan masyarakat.
