Nias, Agaranews.net — Program pembangunan jamban sehat di Desa Sisobahili Ulugawo, Kecamatan Ulugawo, Kabupaten Nias, yang disebut-sebut dianggarkan pada tahun 2024, kembali menjadi sorotan masyarakat.
Pasalnya, sejumlah warga mempertanyakan kejelasan realisasi program tersebut. Bahan material yang sebelumnya diperuntukkan untuk pembangunan jamban sehat disebut masih terbengkalai hingga kondisinya mengalami kerusakan dan oleh warga disebut telah “menjadi batu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah seorang masyarakat Desa Sisobahili Ulugawo, SA.Z, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Ia mempertanyakan tindak lanjut pemerintah, khususnya pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Nias, terkait program yang menurutnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Kami prihatin melihat kondisi ini. Jangan sampai anggaran negara sudah dikeluarkan, tetapi pekerjaannya tidak jelas dan materialnya dibiarkan begitu saja, ujar SA.Z.
Menurut SA.Z, dirinya bersama masyarakat sebelumnya telah menjalani proses survei terkait program jamban sehat tersebut. Namun, hingga kini ia mengaku belum melihat adanya hasil maupun tindakan nyata dari pihak terkait.
Ia juga menyebut masih terdapat persoalan pembayaran upah yang menurutnya belum terselesaikan. Selain itu, SA.Z mempertanyakan adanya nama penerima program yang disebut sudah tercantum, namun pembangunan jamban di lokasi penerima belum juga terealisasi.
Karena belum mendapatkan kejelasan, SA.Z menyatakan akan menyampaikan pengaduan secara resmi kepada pihak terkait.
Kalau tidak ada respons, kami akan membuat pengaduan khusus dan datang ke kantor Perkim Kabupaten Nias untuk meminta penjelasan. Katanya.
Sementara itu, saat media ini melakukan konfirmasi ke kantor Dinas Perkim Kabupaten Nias, Kabid Perkim Abdiel Gulö, ST, memberikan penjelasan berbeda.
Abdiel menyampaikan bahwa kegiatan jamban sehat yang dipersoalkan tersebut sudah selesai.
Pernyataan tersebut menjadi penting untuk dikonfirmasi lebih lanjut, mengingat masih adanya keluhan masyarakat mengenai material, pembayaran upah, serta sejumlah nama penerima yang disebut belum mendapatkan pembangunan jamban.
Dengan adanya perbedaan informasi antara keluhan masyarakat dan keterangan pihak Perkim, masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status pekerjaan, jumlah penerima, realisasi anggaran, serta kondisi pembangunan jamban sehat tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat masih menunggu kejelasan dan tindak lanjut dari pihak terkait. (Dika)
