KABUPATEN BANDUNG – Pemerintah Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, terus mendorong pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mengembangkan usaha beras melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan menyerap hasil panen petani setempat.
Kepala Desa Soreang, Hendra Wardana, mengatakan bahwa realisasi anggaran Dana Desa mengacu pada hasil Musyawarah Desa (Musdes) dan perencanaan yang telah disepakati bersama.
Hal tersebut disampaikannya saat ditemui wartawan belum lama ini. Menurutnya, penggunaan Dana Desa diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga berbagai program pelayanan dan pemberdayaan warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam bidang pembangunan infrastruktur, Pemerintah Desa Soreang mengalokasikan kegiatan pengecoran jalan di sejumlah wilayah, yakni RW 2, RW 3, RW 4, dan RW 7.
Sementara itu, di sektor pendidikan, anggaran dialokasikan untuk membantu pembayaran honorarium guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Pada bidang kesehatan, pemerintah desa mendukung kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi masyarakat di 24 RW. Adapun untuk kepedulian terhadap lingkungan, pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk pengadaan roda sampah guna membantu pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat.
Untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT), menurut Hendra, bantuan diberikan kepada 24 keluarga penerima manfaat, dengan alokasi satu penerima dari setiap RW.
Selain itu, pemerintah desa juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan kerawanan sosial, termasuk kebutuhan yang berkaitan dengan bencana.
“Realisasi anggaran Dana Desa mengacu kepada hasil Musdes dan hasil perencanaan desa,” ujar Hendra.
BUMDes Serap Hasil Panen Petani Lokal
Selain pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat, Pemerintah Desa Soreang juga berupaya memperkuat perekonomian warga melalui penyertaan modal kepada BUMDes untuk mengembangkan usaha pembelian beras dan gabah dari petani lokal.
Menurut Hendra, usaha tersebut diharapkan dapat membantu petani memperoleh akses permodalan sekaligus memberikan peluang pemasaran bagi hasil panen mereka.
Ia menuturkan, selama ini sebagian petani masih bergantung kepada tengkulak ketika membutuhkan modal untuk kegiatan pertanian. Melalui BUMDes, pemerintah desa berupaya menghadirkan alternatif agar petani dapat memperoleh dukungan modal dan memiliki peluang untuk menjual hasil panennya.
“Kalau di kita itu beras asli Soreang. Kita tampung dari para petani. Biasanya para petani kalau pinjam modal itu kepada tengkulak. Karena BUMDes punya modal, kita bantu. Nanti dibayar setelah panen,” tutur Hendra.
Ia mengatakan, usaha beras yang dijalankan BUMDes mulai mendapat perhatian dari sejumlah pihak. Bahkan, menurutnya, beberapa anggota dewan telah membeli beras dari BUMDes dengan jumlah keseluruhan mencapai sekitar empat ton.
Kendati demikian, Hendra mengakui bahwa usaha BUMDes tersebut belum masuk dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menegaskan bahwa usaha BUMDes bukan merupakan usaha pribadi, melainkan usaha yang dikelola untuk kepentingan masyarakat. Keuntungan yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat bagi warga serta mendukung peningkatan perekonomian desa.
“BUMDes ini bukan usaha pribadi. Keuntungannya untuk masyarakat,” tegasnya.
Terkait harga, Hendra menyebutkan bahwa beras yang dijual melalui BUMDes tidak melebihi harga pasaran sehingga tetap dapat dijangkau oleh masyarakat.
Menurutnya, keberadaan BUMDes diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal, terutama dengan memanfaatkan potensi pertanian yang dimiliki Desa Soreang.
Kades Berharap SPPG MBG Bermitra dengan Petani dan BUMDes
Hendra juga menyoroti peluang ekonomi yang dapat berkembang melalui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga berpotensi membuka pasar bagi hasil pertanian masyarakat.
Ia menyebutkan, saat ini terdapat satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Soreang. Sementara itu, di wilayah Kecamatan Soreang, menurut keterangannya, terdapat sekitar 22 SPPG.
“Kalau di Desa Soreang ada satu SPPG. Kalau untuk Kecamatan Soreang, ada 22 SPPG,” katanya.
Hendra berharap keberadaan SPPG dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya para petani dan pelaku usaha lokal.
Menurutnya, kebutuhan bahan pangan untuk program MBG seharusnya dapat menjadi peluang bagi petani untuk memasarkan hasil produksi mereka, mulai dari beras, sayuran, hingga komoditas pangan lainnya.
“Sebenarnya keberadaan SPPG ini untuk membantu perekonomian masyarakat. Beras dari petani, sayur dari petani, dan lain-lain,” ujarnya.
Selain itu, ia turut menyoroti kondisi Pasar Soreang yang menurut pengamatannya masih sepi. Ia berharap program MBG dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dan perputaran ekonomi masyarakat.
“Kenapa Pasar Soreang sepi? Kita ingin dengan adanya program MBG ini, ekonomi masyarakat bisa meningkat,” ungkapnya.
Karena itu, Hendra berharap pengelola SPPG yang berada di wilayah Desa Soreang dapat membuka peluang kerja sama dengan masyarakat, petani, maupun BUMDes dalam pemenuhan kebutuhan bahan pangan.
Menurutnya, kemitraan tersebut dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. SPPG memperoleh pasokan bahan pangan, petani memiliki peluang pasar yang lebih luas, sedangkan BUMDes dapat berperan dalam menampung dan mendistribusikan hasil pertanian lokal.
Ia berharap peluang kerja sama tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga potensi pertanian dan usaha masyarakat Desa Soreang dapat berkembang seiring pelaksanaan program MBG.
“Harapan kita, SPPG bisa bekerja sama dengan masyarakat dan BUMDes, sehingga program ini benar-benar bisa memberikan manfaat bagi perekonomian warga,” pungkas Hendra.
(SAIPULLAH)
