Tanah Karo, AgaraNews.com // Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Edmond N. Purba, S.H., M.H., beserta seluruh jajaran mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Konsekuensi Berlakunya SEMA Nomor 04 Tahun 2026 terhadap Upaya Hukum Banding dan Kasasi atas Putusan Bebas” secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah strategis untuk mengkaji, memahami, dan menyelaraskan pemahaman yuridis terkait implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terbaru dalam penanganan perkara pidana. Khususnya menyangkut mekanisme upaya hukum terhadap putusan bebas yang selama ini menjadi salah satu isu penting dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.
Dalam FGD tersebut, para peserta mendapatkan pemaparan mendalam mengenai latar belakang diterbitkannya SEMA Nomor 04 Tahun 2026, ruang lingkup berlakunya, hingga konsekuensi yuridis yang ditimbulkan terhadap kewenangan penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi atas putusan bebas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pembahasan juga menyoroti bagaimana SEMA tersebut memengaruhi strategi penuntutan, penyusunan memori banding dan kasasi, serta upaya menjaga konsistensi penegakan hukum agar tetap selaras dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Edmond N. Purba, S.H., M.H., menyambut baik pelaksanaan FGD ini. Menurutnya, forum diskusi seperti ini sangat penting agar seluruh jajaran Kejaksaan tidak salah dalam menafsirkan aturan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
“Kita harus terus meng-update pemahaman hukum. SEMA ini membawa konsekuensi yang sangat penting bagi penanganan perkara. Jangan sampai ada kekeliruan dalam mengambil langkah hukum terhadap putusan bebas,” ujar Edmond.
Ia menegaskan, Kejaksaan Negeri Karo berkomitmen untuk terus meningkatkan ketajaman analisis hukum, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Melalui keikutsertaan dalam forum ini, jajaran Kejari Karo diharapkan mampu menerapkan SEMA Nomor 04 Tahun 2026 secara tepat, cermat, dan akuntabel dalam setiap penanganan perkara pidana di wilayah Kabupaten Karo.
“Penegakan hukum harus dilakukan dengan cermat, profesional, dan berkeadilan. Tidak boleh ada langkah hukum yang diambil tanpa dasar yuridis yang kuat,” tambahnya.
Selain itu, kegiatan FGD ini juga menjadi ajang untuk bertukar pandangan antar satuan kerja Kejaksaan di berbagai daerah. Setiap peserta dapat menyampaikan pengalaman, kendala, serta solusi yang dihadapi di lapangan dalam menyikapi putusan bebas.
Dengan adanya penyelarasan pemahaman ini, Kejaksaan Negeri Karo optimis dapat mewujudkan penegakan hukum yang semakin berkualitas, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat.
Ke depan, Kejari Karo akan terus mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kapasitas, baik melalui FGD, pelatihan, maupun diskusi hukum lainnya, sebagai bentuk komitmen untuk menjadi institusi penegak hukum yang modern, profesional, dan berintegritas.
“Kami di Kejaksaan Negeri Karo akan terus belajar dan berbenah. Tujuannya satu, memberikan pelayanan hukum terbaik dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat Karo,” pungkas Edmond.(Lia Hambali)




























