BPK Bongkar Hibah Partai di Aceh Tenggara Berubah Jadi Transfer ke Desa, Rp535 Juta Salah Klasifikasi di Aceh Tenggara

AGARA NEWS

- Redaksi

Rabu, 18 November 2026 - 02:13 WIB

5069 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ACEH TENGGARA — Kesalahan penganggaran sebesar Rp535.264.900 ditemukan di Dinas Perikanan dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025. Kesalahan itu bukan sekadar salah ketik. Ia mengubah klasifikasi belanja, mengaburkan jenis belanja yang sebenarnya, dan membuat Laporan Realisasi Anggaran tidak lagi menggambarkan realitas penggunaan uang daerah.

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025 menyajikan anggaran Belanja Daerah sebesar Rp1.389.533.265.834 dengan realisasi sebesar Rp1.198.788.571.324,87 atau 86,27 persen dari anggaran. Di balik angka besar itu, hasil pemeriksaan atas dokumen Perubahan APBK Tahun Anggaran 2025 dan Penjabaran Perubahan APBK Tahun Anggaran 2025 serta dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten beserta perubahannya serta register atau dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) menunjukkan terdapat kesalahan klasifikasi penganggaran belanja.

Hasil pemeriksaan atas dokumen Perubahan DPA dan dokumen SP2D-LS secara uji petik diketahui terdapat kesalahan realisasi belanja pada dua SKPK sebesar Rp535.264.900. Rinciannya memperlihatkan pola yang sama: belanja yang dianggarkan pada satu objek, direalisasikan pada objek yang berbeda.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di Dinas Perikanan, kegiatan Pembangunan Unit Pakan Mandiri BBI yang di DPA dianggarkan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp148.151.100 justru direalisasikan pada Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan. Di BPKD, Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Aceh Tenggara (Kewajiban 2024) sebesar Rp72.770.700 yang di DPA dianggarkan pada Belanja Hibah Bantuan Partai Politik justru direalisasikan pada Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa. Pola yang sama terulang pada Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Aceh Tenggara (Kewajiban 2024) sebesar Rp16.192.000, yang juga berpindah dari Belanja Hibah menjadi Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa. Terakhir, Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, kepada Himpunan Masjid Kecamatan Tanoh Alas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp150.000.000, yang di DPA dianggarkan pada Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, juga direalisasikan pada Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa.

Bagaimana mungkin belanja modal berubah menjadi belanja pemeliharaan? Bagaimana mungkin hibah kepada partai politik dan hibah kepada lembaga nirlaba berubah menjadi transfer bantuan keuangan ke desa? Apakah ini sekadar salah input kode rekening, atau ada kesengajaan untuk menyembunyikan jenis belanja yang sebenarnya? Dan jika kesalahan sebesar Rp535 juta saja bisa lolos dari verifikasi berlapis, berapa banyak lagi kesalahan serupa pada SP2D yang tidak diuji petik?

Hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Dinas Perikanan diketahui bahwa kesalahan realisasi belanja terjadi karena kesalahan input kode rekening belanja saat membuat dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sebelum diusulkan ke Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D. BPK menyebut Kabid Perbendaharaan menjelaskan bahwa tidak pernah melakukan pengecekan kebenaran kode rekening belanja saat verifikasi dokumen SPP. Pengakuan itu justru membuka persoalan yang lebih besar. Kesalahan input yang seharusnya tertangkap pada verifikasi justru dibiarkan lolos karena verifikasi tidak pernah dilakukan.

BPK menyebut masalah tersebut disebabkan karena empat hal. Pertama, Sekretariat Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) tidak melakukan verifikasi RKA-SKPK dan rancangan DPA-SKPK sesuai ketentuan. Kedua, Kepala SKPK terkait selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak menyusun RKA-SKPK dan DPA-SKPK sesuai ketentuan. Ketiga, Kabid Perbendaharaan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Perikanan tidak melakukan verifikasi SPP-LS sesuai ketentuan. Keempat, Bendahara Pengeluaran BPKD dan Dinas Perikanan tidak menginput kode rekening belanja sesuai ketentuan saat mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS. Temuan ini tercantum dalam LHPK BPK Nomor 14.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026, yang dipublikasikan pada 12 Agustus 2026.

Kegagalan itu berlapis dan sistemik. TAPK yang seharusnya menjadi penjaga terakhir atas kebenaran RKA dan DPA justru tidak memverifikasi. Kepala SKPK yang seharusnya menyusun RKA dan DPA dengan benar justru tidak menyusunnya sesuai ketentuan. Kabid Perbendaharaan yang seharusnya memverifikasi SPP-LS justru tidak pernah mengecek kode rekening. Bendahara yang seharusnya menginput kode dengan benar justru salah input. Ketika empat lapis pengawasan itu sama-sama gagal, maka kesalahan Rp535 juta pun melenggang menjadi SP2D dan tercatat sebagai realisasi yang sah di atas kertas.

Padahal regulasi sudah tegas. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 104, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan DPA-SKPK merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pelaksanaan belanja. Belanja hanya dapat dilaksanakan setelah DPA disahkan dan harus sesuai dengan kode rekening yang ditetapkan.

Kewajiban itu diperkuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mewajibkan PA menyusun RKA-SKPK berdasarkan klasifikasi belanja yang benar, TAPK memverifikasi RKA-SKPK dan rancangan DPA-SKPK, serta PPK dan Bendahara melakukan verifikasi dan penginputan kode rekening secara cermat. Sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2024, menegaskan bahwa setiap belanja wajib diklasifikasikan berdasarkan kode rekening yang telah ditetapkan, dan kesalahan klasifikasi merupakan pelanggaran terhadap sistem penganggaran.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 dan Pasal 18, menegaskan bahwa setiap pengeluaran harus didasarkan pada bukti yang sah dan sesuai dengan peruntukannya. Ketika belanja modal direalisasikan sebagai belanja pemeliharaan, maka bukti pengeluaran itu tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam DPA. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menegaskan bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang andal dan sesuai dengan klasifikasi yang benar. Kesalahan klasifikasi Rp535 juta membuat LRA tidak andal.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kini harus menjawab dengan bukti, bukan sekadar dalih salah input. Apakah kesalahan Rp535 juta itu akan dikoreksi dalam laporan keuangan? Apakah ada sanksi bagi TAPK, PA, Kabid Perbendaharaan, PPK, dan Bendahara yang lalai? Apakah akan dilakukan verifikasi ulang terhadap seluruh SP2D-LS yang diterbitkan pada 2025, bukan hanya yang diuji petik? Dan jaminan apa yang diberikan agar kesalahan klasifikasi tidak terulang pada APBK berikutnya?

Selama pertanyaan itu tidak dijawab, salah penganggaran Rp535 juta ini bukan sekadar salah kode rekening. Ia adalah cermin dari penganggaran yang tidak diverifikasi, verifikasi yang tidak pernah dilakukan, dan pengawasan yang berhenti di atas kertas.

(TIM INVESTIGASI)

Berita Terkait

BPK: TAPK Aceh Tenggara Tidak Verifikasi RKA-DPA, Rp13,1 Miliar Belanja Operasi Aceh Tenggara Salah Sasaran
BPK Ungkap Dinas PUPR, Disparpora, RSU, dan Disdikbud Aceh Tenggara Salah Klasifikasi Rp18,4 Miliar di Aceh Tenggara
Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Resmikan Ruangan Terbuka Serbaguna Mahkamah Syar’iyah Kutacane
Bupati Salim Fakhry Pimpin Upacara HKN ke-62 di Aceh Tenggara, Kepala Puskesmas Terima Penghargaan
Baitul Mal Agara Endos Muzakki Kesadaran Berzakat, Imfaq dan Imfaq.
Safari Subuh Jadi Ruang Kebersamaan, Kapolres Aceh Tenggara Bersama Forkopimda Perkuat Sinergi dengan Masyarakat
Dinas Koperasi UMKM Agara Akan Bantu Pelaku Usaha Kecil Menengah Alat dan Barang.
Persaingan Ketat PSU Pilpengkut Mendabe, Rahmadin Selian Unggul 11 Suara atas Hadirin

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 22:21 WIB

Kapolres Simalungun Melayat ke Rumah Duka Ayahanda Sekjen Karang Taruna, Wujud Polri Humanis dan Dekat dengan Masyarakat

Selasa, 17 November 2026 - 21:48 WIB

RT02 RW 014 Cikarang Griya Pratama Dipertanyakan, Warga Soroti Minimnya Sosialisasi dan Apresiasi Kinerja Roland Judita Pemberhentian Ketua RT 

Selasa, 17 November 2026 - 21:43 WIB

KAKI Jatim Dukung Kapolda Dekananto Eko Purnomo Pecat Anggota Polisi Melacur Dalam Penanganan Perkara

Selasa, 17 November 2026 - 21:32 WIB

Perkuat Pemahaman Hukum, Kejari Karo Ikuti FGD Nasional Bahas Konsekuensi SEMA Nomor 04 Tahun 2026 Soal Banding dan Kasasi Putusan Bebas

Selasa, 17 November 2026 - 21:26 WIB

Dipimpin Kasi Intel Dona Martinus Sebayang,.! Kejari Karo Terus Kawal BUMDes di Tiga Panah : Cegah Penyimpangan Sejak Dini,..!!!

Selasa, 17 November 2026 - 21:20 WIB

Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Resmikan Ruangan Terbuka Serbaguna Mahkamah Syar’iyah Kutacane

Selasa, 17 November 2026 - 21:10 WIB

Bupati Salim Fakhry Pimpin Upacara HKN ke-62 di Aceh Tenggara, Kepala Puskesmas Terima Penghargaan

Selasa, 17 November 2026 - 20:16 WIB

Babinsa Koramil 0201-16/TM Bantu Evakuasi Truk Terbalik di Jalan Lintas Medan–Lubuk Pakam

Berita Terbaru