Ketika Mimbar Dakwah Kehilangan Adab : Analisis Kritis Polemik Habib Alwi Assegaf dan KH M Cholil Nafis 

LIA HAMBALI

- Redaksi

Kamis, 19 November 2026 - 19:47 WIB

5024 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Menimbang Etika Ulama, Otoritas Keagamaan, Kebebasan Berpendapat, dan Tanggung Jawab Moral Seorang Pendakwah di Ruang Publik

Oleh: Umar Faruq

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Opini, AgaraNews. Com // PENDAHULUAN : Polemik antara Habib Alwi bin Abdurrahman Assegaf dan KH. M. Cholil Nafis bukan sekadar perselisihan personal antara dua tokoh agama. Peristiwa ini merupakan persoalan yang lebih luas mengenai etika komunikasi keagamaan, tanggung jawab seorang pendakwah, otoritas moral ulama, serta hubungan antara kebebasan berekspresi dan kewajiban menjaga kehormatan sesama manusia.

Dakwah Islam pada hakikatnya merupakan aktivitas menyampaikan kebenaran, mengajak manusia kepada kebaikan, serta membangun peradaban yang berlandaskan akhlak. Oleh karena itu, seorang pendakwah tidak cukup hanya memiliki kemampuan berbicara, pengetahuan agama, atau pengikut yang banyak. Ia juga dituntut memiliki tanggung jawab moral terhadap setiap perkataan yang disampaikan kepada masyarakat.

Mimbar dakwah bukan panggung untuk mempertontonkan superioritas pribadi, merendahkan kelompok tertentu, atau membangun popularitas melalui kontroversi. Mimbar merupakan ruang pendidikan moral dan spiritual yang semestinya menghadirkan keteladanan.

Kronologi polemik ini bermula dari beredarnya rekaman ceramah Habib Alwi yang memuat pernyataan mengenai tarif ceramah, santriwati, serta jamaah perempuan lanjut usia. Pernyataan tersebut kemudian menuai kritik karena dinilai tidak mencerminkan kepatutan dan kesantunan seorang pendakwah.

KH. M. Cholil Nafis kemudian menyampaikan kritik dan imbauan agar masyarakat tidak lagi mengundang atau menghadiri majelis Habib Alwi. Persoalan semakin berkembang setelah beredarnya rekaman tanggapan Habib Alwi yang menurut sejumlah pemberitaan memuat ungkapan keras terhadap MUI serta pernyataan yang merendahkan posisi KH. Cholil Nafis.

Pada 19 November 2026, MUI juga diberitakan mengambil langkah mengundang Habib Alwi untuk melakukan tabayun. Langkah tersebut penting sebagai upaya menyelesaikan persoalan melalui dialog dan klarifikasi, bukan dengan memperpanjang pertentangan di ruang publik.

KETIKA PERBEDAAN PENDAPAT BERUBAH MENJADI PERSOALAN ETIKA

Persoalan mendasar dalam polemik ini adalah apakah perbedaan pandangan keagamaan harus diselesaikan melalui argumentasi ilmiah dan adab, atau justru melalui penghinaan, tantangan personal, dan pertarungan pengaruh.

Dalam tradisi keilmuan Islam, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar. Bahkan, perbedaan dapat menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan memperkuat pemahaman terhadap suatu persoalan. Namun, perbedaan pendapat tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan etika dan merendahkan martabat orang lain.

Seseorang boleh tidak setuju terhadap pendapat seorang kiai, ulama, atau pejabat organisasi keagamaan. Akan tetapi, ketidaksetujuan tersebut harus disampaikan melalui argumentasi yang jelas, bukan dengan penghinaan atau serangan personal.

Di sinilah letak persoalan yang perlu dievaluasi. Apabila seseorang merasa memiliki kapasitas keilmuan yang lebih tinggi, maka semestinya kapasitas tersebut dibuktikan melalui argumentasi, referensi, dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui pernyataan bahwa orang lain bukan tandingannya.

GELAR DAN NASAB BUKAN KEKEBALAN MORAL

Salah satu persoalan yang harus dibicarakan secara terbuka adalah kecenderungan sebagian masyarakat menempatkan gelar, nasab, keturunan, atau simbol kehormatan keagamaan di atas ukuran perilaku dan tanggung jawab moral.

Dalam Islam, kehormatan seseorang tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan akhlak. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya: Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.

Ayat tersebut memberikan landasan bahwa kemuliaan manusia tidak semata-mata ditentukan oleh keturunan, identitas sosial, atau pengakuan masyarakat, melainkan oleh ketakwaan.

Seseorang yang memiliki nasab terhormat tetap memiliki kewajiban menjaga perilaku. Demikian pula seseorang yang memiliki jabatan keagamaan harus bersedia menerima kritik apabila tindakannya dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tidak boleh ada standar ganda. Apabila seorang kiai dikritik karena perkataannya, seorang habib pun harus bersedia menerima kritik atas perkataannya. Sebaliknya, kritik kepada seorang habib juga harus disampaikan dengan argumentasi dan adab.

Kehormatan nasab tidak menghapus kewajiban akhlak. Jabatan keagamaan tidak menghilangkan kewajiban introspeksi. Popularitas tidak dapat menggantikan kualitas keteladanan.

ANALISIS ETIKA DAKWAH: HUMOR TIDAK BOLEH MENGORBANKAN MARTABAT MANUSIA

Humor merupakan bagian dari komunikasi sosial dan dapat digunakan dalam kegiatan dakwah. Akan tetapi, humor tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mempermalukan, merendahkan, atau menjadikan kelompok tertentu sebagai objek pelecehan verbal.

Seorang pendakwah harus memahami bahwa perempuan, santri, jamaah lanjut usia, dan seluruh kelompok masyarakat memiliki martabat yang wajib dihormati.

Dalam komunikasi publik, maksud pembicara dan dampak perkataan merupakan dua hal yang harus dinilai secara terpisah. Seseorang boleh saja mengatakan bahwa dirinya sedang bercanda, tetapi alasan tersebut tidak otomatis menghapus tanggung jawab moral atas dampak perkataannya.

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Artinya: Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam.

(HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menegaskan bahwa kebebasan berbicara harus berjalan bersama tanggung jawab moral. Seorang pendakwah tidak hanya mengajarkan akhlak melalui materi ceramah, tetapi juga melalui cara berbicara, bersikap, dan memperlakukan orang lain.

ANALISIS KELEMBAGAAN: MUI BUKAN ARENA PERTARUNGAN EGO PERSONAL

Polemik ini juga menyentuh persoalan yang lebih luas, yaitu kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia.

MUI merupakan wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim yang memiliki peran dalam pembinaan kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, kritik terhadap pengurus MUI merupakan sesuatu yang dimungkinkan dalam kehidupan demokratis. Namun, kritik harus disampaikan dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebaliknya, pengurus MUI juga harus mampu membedakan kritik kelembagaan dengan persoalan personal. Pernyataan seorang pengurus tidak selalu identik dengan keputusan resmi organisasi. Karena itu, masyarakat perlu mendapatkan kejelasan mengenai apakah suatu pernyataan merupakan pandangan pribadi atau sikap kelembagaan.

MUI juga perlu menjelaskan mekanisme penyelesaian persoalan etik dalam kegiatan dakwah, termasuk bagaimana melakukan pembinaan terhadap pendakwah yang menyampaikan materi kontroversial.

Langkah tabayun yang diberitakan pada 19 November 2026 merupakan langkah yang patut diapresiasi. Namun, tabayun harus benar-benar menjadi ruang klarifikasi, bukan sekadar formalitas untuk meredam pemberitaan.

ANALISIS HUKUM: KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN TANGGUNG JAWAB ATAS UCAPAN

Dalam perspektif hukum Indonesia, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Hal tersebut dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun, kebebasan tersebut harus tetap memperhatikan hak orang lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai tindak pidana pencemaran dalam Pasal 433. Meskipun demikian, tidak setiap ungkapan kasar, perdebatan, atau kritik otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Penilaian hukum harus dilakukan dengan memeriksa konteks pernyataan, sasaran ucapan, bentuk tuduhan, maksud, alat bukti, serta terpenuhi atau tidaknya seluruh unsur tindak pidana.

Oleh sebab itu, dalam polemik Habib Alwi dan KH. Cholil Nafis, tidak tepat apabila langsung menyimpulkan bahwa salah satu pihak telah melakukan tindak pidana hanya berdasarkan potongan video yang beredar.

Pendekatan yang lebih tepat adalah melakukan pemeriksaan terhadap rekaman utuh, memberikan kesempatan klarifikasi, serta mengutamakan penyelesaian etik dan kelembagaan. Apabila kemudian ditemukan dugaan pelanggaran hukum, penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

PERSPEKTIF SOSIOLOGI AGAMA: JANGAN SAMPAI UMAT MENJADI KORBAN PERTARUNGAN TOKOH

Persoalan yang paling mengkhawatirkan dari konflik ini adalah dampaknya terhadap masyarakat.

Dalam kehidupan sosial, tokoh agama memiliki posisi strategis sebagai figur rujukan moral. Perkataan dan perilakunya dapat membentuk persepsi, solidaritas, bahkan polarisasi sosial.

Ketika dua figur keagamaan terlibat perselisihan terbuka, masyarakat berpotensi terpecah menjadi kelompok pendukung masing-masing. Akibatnya, umat lebih sibuk membela figur daripada mengkaji kebenaran argumentasi.

Kritik terhadap perilaku seseorang juga dapat bergeser menjadi serangan terhadap identitas kelompok, keturunan, atau organisasi. Pada akhirnya, persoalan etika dakwah justru tenggelam oleh pertarungan popularitas dan pengaruh.

Kondisi seperti ini harus dihindari. Umat Islam harus mampu menghormati ulama tanpa mengkultuskan manusia, menghargai keturunan tanpa menempatkan nasab di atas akhlak, serta menerima kritik tanpa membalasnya dengan penghinaan.

EVALUASI TERHADAP KEDUA BELAH PIHAK

Analisis yang objektif tidak boleh hanya menempatkan satu pihak sebagai objek kritik.

Terhadap Habib Alwi Assegaf, apabila rekaman ceramah dan tanggapan yang beredar benar serta sesuai konteks, terdapat dua persoalan yang patut dievaluasi. Pertama, kepatutan materi ceramah yang menjadikan santriwati dan jamaah perempuan sebagai sasaran candaan. Kedua, penggunaan bahasa yang dinilai merendahkan lembaga dan menyerang pribadi tokoh lain ketika merespons kritik.

Seorang pendakwah semestinya mampu membuktikan kapasitas keilmuannya melalui argumentasi, bukan melalui pernyataan bahwa orang lain bukan tandingannya.

Terhadap KH. M. Cholil Nafis, kritik juga harus ditempatkan secara proporsional. Hak seorang pengurus MUI untuk menyampaikan penilaian terhadap materi dakwah harus dihormati. Namun, seruan untuk tidak mengundang seseorang sebagai penceramah perlu dibedakan antara imbauan moral, pendapat pribadi, dan keputusan kelembagaan.

Kritik yang kuat harus tetap memberikan ruang bagi klarifikasi dan hak jawab.

Dengan demikian, prinsip yang harus dipegang adalah tidak ada tokoh yang kebal kritik, tetapi tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penghinaan tanpa dasar.

REKOMENDASI DAN LANGKAH PENYELESAIAN

Pertama, MUI perlu menuntaskan proses tabayun dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak untuk menjelaskan duduk persoalan. Dialog harus diarahkan untuk menemukan kebenaran dan memperbaiki hubungan, bukan untuk mempermalukan salah satu pihak.

Kedua, perlu ada klarifikasi terbuka mengenai pernyataan yang menjadi kontroversi. Apabila terdapat perkataan yang terbukti merendahkan martabat orang lain, permintaan maaf secara terbuka merupakan bentuk tanggung jawab moral.

Ketiga, perlu ada komitmen bersama untuk menjaga etika dakwah. Tokoh agama, pengasuh majelis taklim, dan seluruh pendakwah harus membangun standar kepatutan dalam penyampaian materi ceramah.

Keempat, masyarakat harus menghindari penyebaran potongan video tanpa konteks. Rekaman lengkap perlu dijadikan dasar penilaian agar tidak terjadi manipulasi persepsi maupun penghakiman sepihak.

Kelima, penyelesaian tidak boleh berubah menjadi permusuhan antar kelompok. Perbedaan pandangan antara tokoh agama tidak boleh dijadikan alasan untuk memecah ukhuwah Islamiyah.

KESIMPULAN: MARWAH DAKWAH LEBIH BESAR DARIPADA EGO SEORANG TOKOH

Polemik Habib Alwi Assegaf dan KH. M. Cholil Nafis memberikan pelajaran penting bagi kehidupan keagamaan Indonesia.

Seorang pendakwah tidak cukup hanya memiliki gelar, pengikut, pengalaman, atau pengakuan sosial. Ia juga harus memiliki kemampuan menjaga lisan, menghormati sesama, serta mempertanggungjawabkan setiap perkataannya.

Pengalaman mengajar selama puluhan tahun merupakan sesuatu yang patut dihargai. Akan tetapi, pengalaman tersebut bukan alasan untuk menutup ruang kritik.

Demikian pula jabatan dalam organisasi keagamaan bukanlah legitimasi untuk menghakimi seseorang tanpa memberikan ruang klarifikasi.

Kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling terkenal, siapa yang memiliki pengikut paling banyak, siapa yang paling tinggi nasabnya, atau siapa yang paling lama berdiri di atas mimbar. Kebenaran harus diuji melalui argumentasi, keilmuan, fakta, dan akhlak.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 125:

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

Artinya: Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik.

Ayat tersebut semestinya menjadi pedoman bagi setiap orang yang menjadikan dakwah sebagai profesi, pengabdian, maupun jalan perjuangan.

Mimbar dakwah bukan tempat membangun kesombongan, melainkan tempat menumbuhkan kesadaran. Bukan tempat mempermalukan manusia, melainkan tempat memuliakan kemanusiaan. Bukan tempat mempertontonkan siapa yang paling tinggi kedudukannya, melainkan tempat membuktikan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap ilmu dan akhlaknya.

Jika seorang pendakwah tidak mampu menjaga kehormatan orang lain, sudah sepatutnya ia melakukan evaluasi terhadap cara berdakwahnya.

Sebab, marwah Islam tidak bergantung pada kemenangan seorang tokoh dalam perdebatan, tetapi pada kemuliaan ajaran yang disampaikan dan keteladanan orang-orang yang membawanya.

Jangan sampai umat kehilangan kepercayaan kepada mimbar dakwah hanya karena para pemegang mimbar gagal menjaga adabnya sendiri.(Supriyadi/ Lia Hambali)

UMAR FARUQ

(Praktisi Hukum dan Analis Sosial Keagamaan)

Berita Terkait

Ketua Umum APKOMINDO Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Syamsul Bahri sebagai Ketua Umum GWI
PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta Berkolaborasi dengan DAMRI Perkuat Budaya Keselamatan Berkendara
BABAK PENTING,..!!! Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar & Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo, 4 Jenderal Sudah Jadi Tersangka, Siapa Aktor Intelektualnya?
Cegah Narkoba Masuk Desa, Polsek dan Forkopimcam Lawe Alas Minta Orang Tua Awasi Pergaulan Anak
Melalui Dialog Keselamatan Transportasi, Jasa Raharja Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Tingkatkan Keselamatan dan Penanganan Korban Kecelakaan
Ops Zebra Toba 2026, Sat Lantas Polres Batu Bara Tertibkan 52 Sepeda Motor Berknalpot Brong di SMK Negeri 1 Air Putih
140 PEJUANG KARO DILEPAS ; Bupati Antonius Ginting Lepas Kontingen Karo ke FORPROVSU 2026 di Medan, Target Harumkan Nama Karo,..!!! 
DLH Aceh Tenggara Bersihkan Sampah Liar di Tugu Pahlawan, Ahmad Yani Ajak Warga Tak Buang Sampah Sembarangan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 19:59 WIB

Ketua Umum APKOMINDO Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Syamsul Bahri sebagai Ketua Umum GWI

Kamis, 19 November 2026 - 19:56 WIB

PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta Berkolaborasi dengan DAMRI Perkuat Budaya Keselamatan Berkendara

Kamis, 19 November 2026 - 19:53 WIB

BABAK PENTING,..!!! Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar & Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo, 4 Jenderal Sudah Jadi Tersangka, Siapa Aktor Intelektualnya?

Kamis, 19 November 2026 - 19:49 WIB

Cegah Narkoba Masuk Desa, Polsek dan Forkopimcam Lawe Alas Minta Orang Tua Awasi Pergaulan Anak

Kamis, 19 November 2026 - 19:47 WIB

Ketika Mimbar Dakwah Kehilangan Adab : Analisis Kritis Polemik Habib Alwi Assegaf dan KH M Cholil Nafis 

Kamis, 19 November 2026 - 19:32 WIB

Ops Zebra Toba 2026, Sat Lantas Polres Batu Bara Tertibkan 52 Sepeda Motor Berknalpot Brong di SMK Negeri 1 Air Putih

Kamis, 19 November 2026 - 19:04 WIB

140 PEJUANG KARO DILEPAS ; Bupati Antonius Ginting Lepas Kontingen Karo ke FORPROVSU 2026 di Medan, Target Harumkan Nama Karo,..!!! 

Kamis, 19 November 2026 - 18:26 WIB

DLH Aceh Tenggara Bersihkan Sampah Liar di Tugu Pahlawan, Ahmad Yani Ajak Warga Tak Buang Sampah Sembarangan

Berita Terbaru