BABAK PENTING,..!!! Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar & Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo, 4 Jenderal Sudah Jadi Tersangka, Siapa Aktor Intelektualnya?

LIA HAMBALI

- Redaksi

Kamis, 19 November 2026 - 19:53 WIB

5031 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta , AgaraNews.com // Proses pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak penting.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro menyatakan pihaknya menggelar perkara secara internal pada Kamis (19/11/2026).

Gelar perkara ini melibatkan penyidik Tipidum, Biro Wasidik, Divisi Propam, Itwasum, Kompolnas, serta para ahli. Tujuannya adalah mendalami fakta dan bukti baru yang ditemukan dalam penyidikan dugaan makar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedural yaitu penyidik Tipidum, Biro Wasidik, Div Propam, Itwasum dan Kompolnas juga bersama Ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan,” kata Susatyo.

Menurut rencana, expose lebih lanjut akan dilakukan di Kejaksaan Agung pada Jumat.

Keterkaitan Penyadapan dan Dugaan Makar Semakin Nyata

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan bahwa keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan dugaan makar semakin terlihat. Penyidik telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk perkara makar, meskipun belum ada penetapan tersangka baru.

Yusril menekankan bahwa gelar perkara hari ini penting untuk melihat hubungan antar pelaku serta keterkaitan kedua perkara tersebut. Hasilnya bisa berupa penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada, atau bahkan penetapan tersangka baru, asalkan didukung alat bukti yang cukup.

“Hasil gelar perkara itu bisa saja berujung pada penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada, atau mungkin juga menetapkan tersangka baru. Tetapi, semuanya harus didasarkan pada alat bukti yang cukup,” ujar Yusril.

Dorongan Usut Aktor Intelektual

Yusril juga mendorong penyidik untuk menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual di balik kasus ini. Menurutnya, perkara makar biasanya melibatkan perencanaan yang lebih luas, tidak hanya pelaku di lapangan.

“Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak lain.”

Hingga saat ini, empat perwira tinggi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik, yaitu:

1. Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo

2. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution

3. Irjen Pol Eko Hadi Santoso

4. Irjen Pol Slamet Uliandi

Dua di antaranya, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso, telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui sidang kode etik.

Apa yang Diharapkan dari Gelar Perkara?

Gelar perkara hari ini diharapkan dapat memperkuat konstruksi perkara, khususnya terkait motif dan tujuan penyadapan. Penyidik masih mendalami apakah hasil sadapan digunakan untuk kepentingan yang mengarah pada upaya melumpuhkan atau menghambat Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Publik terus menunggu perkembangan selanjutnya, terutama apakah akan ada penetapan tersangka baru atau penerapan pasal makar secara resmi terhadap para tersangka yang sudah ada.

Kasus ini terus menjadi sorotan nasional karena melibatkan mantan pejabat tinggi kepolisian dan menyentuh isu keamanan negara serta integritas institusi.

Bareskrim Libatkan Kompolnas, Sudah Periksa 59 Saksi!

Bareskrim Polri melakukan gelar perkara dugaan tindak pidana makar secara internal yang menjerat mantan Kapolri Listyo Sigit dan tiga petinggi lainnya pada Kamis 19 November 2026. Gelar perkara itu melibatkan Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) untuk memastikan penanganan berjalan objektif.

“Karena ini adalah kejahatan serius, sehingga hasil dari apa yang kami lakukan tentunya kami laksanakan gelar perkara secara internal untuk memastikan juga kami juga mengundang juga dari Kompolnas,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Kamis 19 November 2026.

Sejak laporan polisi terbit pada 11 November 2026, penyidik telah memeriksa 59 orang saksi. Selain itu, penyidik menggeledah sejumlah lokasi, termasuk posko di Cipete, untuk mengumpulkan dokumen dan barang bukti.

Susatyo menjelaskan pembuktian makar tidak sederhana. Penyidik harus menganalisis tiga hal, yakni perbuatan pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan.

“Semua yang kami lakukan pemeriksaan itu adalah by document,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pasal yang disangkakan tidak berubah, yakni Pasal 191 dan/atau 193 dan/atau 196 juncto Pasal 160 dan Pasal 20 KUHP. Menurut Susatyo, semua tersangka kasus penyadapan ilegal juga sudah diperiksa sebagai saksi.

“Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi,” kata Susatyo.

Kemudian selanjutnya penyidik akan menggelar ekspose bersama tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejagung. Ia menegaskan akan terbuka memberikan keterangan resmi kepada masyarakat, termasuk soal kemungkinan tersangka baru dan perkembangan penanganan kasus ini selanjutnya.(Supriyadi/Lia Hambali)

Berita Terkait

GEGER TANJUNG PRIOK,..!!! Polisi Bongkar Peredaran 11,67 Kg Sabu Senilai Rp 11 Miliar, Kurir Gelisah Saat Lewat X-Ray Langsung Diciduk
Slamet Uliandi Bakal Jadi Perwira Tinggi Polri Pertama yang Disidang Etik Secara Online Usai Terbit Perpol Baru
Ketua Umum APKOMINDO Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Syamsul Bahri sebagai Ketua Umum GWI
PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta Berkolaborasi dengan DAMRI Perkuat Budaya Keselamatan Berkendara
Cegah Narkoba Masuk Desa, Polsek dan Forkopimcam Lawe Alas Minta Orang Tua Awasi Pergaulan Anak
Ketika Mimbar Dakwah Kehilangan Adab : Analisis Kritis Polemik Habib Alwi Assegaf dan KH M Cholil Nafis 
Melalui Dialog Keselamatan Transportasi, Jasa Raharja Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Tingkatkan Keselamatan dan Penanganan Korban Kecelakaan
Ops Zebra Toba 2026, Sat Lantas Polres Batu Bara Tertibkan 52 Sepeda Motor Berknalpot Brong di SMK Negeri 1 Air Putih

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 20:10 WIB

GEGER TANJUNG PRIOK,..!!! Polisi Bongkar Peredaran 11,67 Kg Sabu Senilai Rp 11 Miliar, Kurir Gelisah Saat Lewat X-Ray Langsung Diciduk

Kamis, 19 November 2026 - 20:03 WIB

Slamet Uliandi Bakal Jadi Perwira Tinggi Polri Pertama yang Disidang Etik Secara Online Usai Terbit Perpol Baru

Kamis, 19 November 2026 - 19:59 WIB

Ketua Umum APKOMINDO Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Syamsul Bahri sebagai Ketua Umum GWI

Kamis, 19 November 2026 - 19:56 WIB

PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta Berkolaborasi dengan DAMRI Perkuat Budaya Keselamatan Berkendara

Kamis, 19 November 2026 - 19:53 WIB

BABAK PENTING,..!!! Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar & Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo, 4 Jenderal Sudah Jadi Tersangka, Siapa Aktor Intelektualnya?

Kamis, 19 November 2026 - 19:47 WIB

Ketika Mimbar Dakwah Kehilangan Adab : Analisis Kritis Polemik Habib Alwi Assegaf dan KH M Cholil Nafis 

Kamis, 19 November 2026 - 19:39 WIB

Melalui Dialog Keselamatan Transportasi, Jasa Raharja Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Tingkatkan Keselamatan dan Penanganan Korban Kecelakaan

Kamis, 19 November 2026 - 19:32 WIB

Ops Zebra Toba 2026, Sat Lantas Polres Batu Bara Tertibkan 52 Sepeda Motor Berknalpot Brong di SMK Negeri 1 Air Putih

Berita Terbaru