Jakarta , AgaraNews.com // Proses pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak penting.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro menyatakan pihaknya menggelar perkara secara internal pada Kamis (19/11/2026).
Gelar perkara ini melibatkan penyidik Tipidum, Biro Wasidik, Divisi Propam, Itwasum, Kompolnas, serta para ahli. Tujuannya adalah mendalami fakta dan bukti baru yang ditemukan dalam penyidikan dugaan makar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedural yaitu penyidik Tipidum, Biro Wasidik, Div Propam, Itwasum dan Kompolnas juga bersama Ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan,” kata Susatyo.
Menurut rencana, expose lebih lanjut akan dilakukan di Kejaksaan Agung pada Jumat.
Keterkaitan Penyadapan dan Dugaan Makar Semakin Nyata
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan bahwa keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan dugaan makar semakin terlihat. Penyidik telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk perkara makar, meskipun belum ada penetapan tersangka baru.
Yusril menekankan bahwa gelar perkara hari ini penting untuk melihat hubungan antar pelaku serta keterkaitan kedua perkara tersebut. Hasilnya bisa berupa penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada, atau bahkan penetapan tersangka baru, asalkan didukung alat bukti yang cukup.
“Hasil gelar perkara itu bisa saja berujung pada penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada, atau mungkin juga menetapkan tersangka baru. Tetapi, semuanya harus didasarkan pada alat bukti yang cukup,” ujar Yusril.
Dorongan Usut Aktor Intelektual
Yusril juga mendorong penyidik untuk menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual di balik kasus ini. Menurutnya, perkara makar biasanya melibatkan perencanaan yang lebih luas, tidak hanya pelaku di lapangan.
“Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak lain.”
Hingga saat ini, empat perwira tinggi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik, yaitu:
1. Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo
2. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution
3. Irjen Pol Eko Hadi Santoso
4. Irjen Pol Slamet Uliandi
Dua di antaranya, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso, telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui sidang kode etik.
Apa yang Diharapkan dari Gelar Perkara?
Gelar perkara hari ini diharapkan dapat memperkuat konstruksi perkara, khususnya terkait motif dan tujuan penyadapan. Penyidik masih mendalami apakah hasil sadapan digunakan untuk kepentingan yang mengarah pada upaya melumpuhkan atau menghambat Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Publik terus menunggu perkembangan selanjutnya, terutama apakah akan ada penetapan tersangka baru atau penerapan pasal makar secara resmi terhadap para tersangka yang sudah ada.
Kasus ini terus menjadi sorotan nasional karena melibatkan mantan pejabat tinggi kepolisian dan menyentuh isu keamanan negara serta integritas institusi.
Bareskrim Libatkan Kompolnas, Sudah Periksa 59 Saksi!
Bareskrim Polri melakukan gelar perkara dugaan tindak pidana makar secara internal yang menjerat mantan Kapolri Listyo Sigit dan tiga petinggi lainnya pada Kamis 19 November 2026. Gelar perkara itu melibatkan Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) untuk memastikan penanganan berjalan objektif.
“Karena ini adalah kejahatan serius, sehingga hasil dari apa yang kami lakukan tentunya kami laksanakan gelar perkara secara internal untuk memastikan juga kami juga mengundang juga dari Kompolnas,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Kamis 19 November 2026.
Sejak laporan polisi terbit pada 11 November 2026, penyidik telah memeriksa 59 orang saksi. Selain itu, penyidik menggeledah sejumlah lokasi, termasuk posko di Cipete, untuk mengumpulkan dokumen dan barang bukti.
Susatyo menjelaskan pembuktian makar tidak sederhana. Penyidik harus menganalisis tiga hal, yakni perbuatan pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan.
“Semua yang kami lakukan pemeriksaan itu adalah by document,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pasal yang disangkakan tidak berubah, yakni Pasal 191 dan/atau 193 dan/atau 196 juncto Pasal 160 dan Pasal 20 KUHP. Menurut Susatyo, semua tersangka kasus penyadapan ilegal juga sudah diperiksa sebagai saksi.
“Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi,” kata Susatyo.
Kemudian selanjutnya penyidik akan menggelar ekspose bersama tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejagung. Ia menegaskan akan terbuka memberikan keterangan resmi kepada masyarakat, termasuk soal kemungkinan tersangka baru dan perkembangan penanganan kasus ini selanjutnya.(Supriyadi/Lia Hambali)




























