Opini, AgaraNews.com – Sidang Etik terhadap terduga pelanggar kini bisa digelar secara daring atau online usai Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Perpol baru. Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri kini dapat digelar secara online usai Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) baru. Dengan adanya beleid baru ini, Irjen Slamet Uliandi yang menderita stroke bisa disidang etik tanpa harus menghadiri secara langsung. SLame bisa menjalani persidangan secara online dari tempat perawatannya.
Aturan teranyar itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sebelumnya, aturan lama soal pelaksanaan sidang etik belum memfasilitasi persidangan etik secara online. Kini, hal itu diatur dalam Pasal 59 Ayat (2) yang memungkinkan terduga pelanggar dapat menghadiri sidang secara langsung maupun melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berikut bunyi Pasal 59 Ayat (2): Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP. Perpol tersebut ditetapkan pada 16 November 2026 dan ditandatangani Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.Dengan peraturan baru itu, Slamet Ulliandi berpotensi menjadi perwira tinggi pertama di lingkungan Polri yang menjalani persidangan etik secara daring. Seperi diketahui, selama ini sidah etik terhadap Slamet selalu tertunda-tunda karena yang bersangkutan tak bisa dihadirkan di persidangan karena sakit stroke yang dideritanya. Slamet juga tak menjalani penahanan karena kondisinya tersebut.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Perpol baru ini efektif berlaku untuk sidang etik di Divisi Propam Polri terhitung sejak diteken 16 November 2026. “Untuk mekanisme pada sidang ya berikutnya. Rekan-rekan, tadi saat bersama Pak Menko Polkam, Pak Kadiv Humas sudah menyampaikan untuk Bapak LSP akan dilaksanakan pada pekan depan,” kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Rabu (18/11/2026).
Trunoyudo menambahkan, susunan majelis KKEP yang akan memimpin sidang tersebut mengacu pada Perpol Nomor 4 Tahun 2026. “Tepatnya di Pasal 42 ya, Pasal 42 huruf c kalau tidak salah. Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan,” ucap dia.
Tak hanya mengatur pelaksanaan sidang secara daring, Perpol baru itu juga mengatur susunan majelis KKEP. Hal itu dituangkan dalam Pasal 42 bahwa majelis terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota. Penjabarannya, Pangkat ketua dan anggota majelis harus setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.
Dengan begitu, susunan majelis akan lebih leluasa menyidangkan terduga pelanggar yang berpangkat bintang empat atau jenderal polisi seperti Listyo Sigit Prabowo. Aturan ini menjadi krusial karena bisa diimplementasikan dalam sidang etik Listyo Sigit Prabowo. Listyo dijadwalkan menjalani sidang KKEP pada pekan depan terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sementara untuk Slamet Uliandi, aturan baru ini memungkinkan pelaksanaan sidang etik secara in absentia atau tanpa menghadirkan pelanggar. Alternatifnya yakni sidang etik bisa dilakukan secara daring atau online karena yang bersangkutan masih mengidap stroke akut.
Sebagai informasi, kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi. Dalam proses etiknya, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sementara itu, Listyo dijadwalkan menjalani sidang etik pekan depan. Adapun sidang etik Slamet Uliandi belum dijadwalkan karena kondisi stroke yang diidapnya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar, yang akan didalami melalui gelar perkara oleh penyidik Polri pada Kamis (19/11).
Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mengatakan keterkaitan antara dugaan tindak pidana penyadapan dan makar semakin terlihat setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Gelar perkara diperlukan untuk mengungkap hubungan antara para pihak yang terlibat serta keterkaitan kedua dugaan tindak pidana tersebut.
“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut,” ujar Yusril.
Ia menjelaskan gelar perkara kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri. Forum tersebut diharapkan memberikan ruang bagi penyidik, para ahli, dan penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan masing-masing sehingga proses penanganan perkara berlangsung transparan dan terbuka.
Yusril menegaskan penerbitan SPDP tidak serta-merta berarti seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka tetap harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup.
“Hasil gelar perkara itu bisa saja berujung pada penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada, atau mungkin juga menetapkan tersangka baru. Tetapi, semuanya harus didasarkan pada alat bukti yang cukup,” ujar dia.
Terkait barang bukti, Yusril mengungkapkan penyidik menemukan adanya upaya penghapusan sebagian data dari komputer. Namun, sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak-pihak terkait telah berhasil disita dan masih dalam proses pendalaman.
“Memang ada upaya menghapus sebagian data dari komputer. Tetapi, sebagian besar rekaman pembicaraan dari ponsel pihak-pihak terkait sudah berhasil disita dan sekarang sedang didalami lebih lanjut,” kata Yusril.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa berdasarkan kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, tindak pidana makar mencakup tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan. Karena itu, penyidik perlu mengungkap seluruh rangkaian perbuatan, termasuk tujuan dan motif di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden.
Menurut dia, penyidik perlu mendalami berbagai kemungkinan tujuan tindakan tersebut, mulai dari niat membunuh Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas kepala negara, hingga memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai,” ujar Yusril.
Pemerintah, kata dia, akan terus memantau perkembangan penanganan perkara dan mendukung aparat penegak hukum mengungkap seluruh fakta serta pihak yang terlibat. Proses hukum diharapkan berjalan profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan. (Supriyadi/Lia Hambali)




























