Bupati Karo Buka Rapat Kerja Peningkatan Pelayanan Publik, Dorong Transformasi Budaya Birokrasi

LIA HAMBALI

- Redaksi

Sabtu, 21 November 2026 - 01:14 WIB

5045 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tanah Karo, AgaraNews.com — Bupati Karo, Brigjen Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., membuka secara resmi Rapat Kerja Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2026 dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara, Herdensi, S.Sos., M.SP., sebagai Narasumber. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rakoetta Brahmana, Kantor Bupati Karo, pada Kamis (19/11/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Karo menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, diperlukan ikhtiar berkelanjutan, transformasi sistem, perbaikan tata kelola, serta perubahan mindset dan budaya kerja birokrasi dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani.

Ia menambahkan bahwa birokrasi yang baik, bersih, sederhana, dan fleksibel didukung tata kelola yang cepat serta sumber daya manusia aparatur yang berkualitas, akan melahirkan pelayanan publik prima dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara regional maupun nasional.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan teknologi informasi dalam pelayanan publik agar akses layanan semakin mudah bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, paradigma lama yang bersifat egosektoral harus ditinggalkan dan digantikan dengan orientasi pada pelayanan.

Pelaksanaan pelayanan publik ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. Sebagai langkah implementasi di daerah, Pemerintah Kabupaten Karo telah menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 060/0820/ORG/2025 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Melalui instruksi tersebut, perangkat daerah diminta menjalankan sejumlah langkah strategis, antara lain:

1. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan.

2. Mempublikasikan komponen service delivery pada tempat layanan, papan pengumuman, dan media sosial perangkat daerah.

3. Menetapkan dan mempublikasikan maklumat layanan pada tempat layanan serta media sosial perangkat daerah.

4. Menempatkan SDM yang kompeten dengan mengenakan identitas dan pakaian dinas sesuai ketentuan.

5. Membentuk tim pelaksana pengelola pengaduan, mempublikasikan informasi tata cara pengaduan, menyediakan sarana pengaduan, serta menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat.

6. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan mempublikasikan hasilnya secara berkala di tempat layanan dan media sosial perangkat daerah.

7. Melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik hingga unit terkecil yang menjadi kewenangannya, serta melakukan evaluasi pelayanan publik sesuai ketentuan.

Rapat kerja ini turut dihadiri juga oleh Kepala Biro Organisasi Provinsi Sumatera Utara atau yang mewakili, para kepala perangkat daerah, serta peserta rapat kerja.(Lia Hambali)

Sumber : Diskominfo

Berita Terkait

Polsek Tamalate Buka Suara Terkait Kasus Penikaman Maut di CPI Lego‑Lego Makassar : Penyelidikan Terus Berjalan, Identitas Pelaku Masih Didalami
Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua : 25 Tahun Otsus Papua, Sampai Kapan Kami Menjadi Penonton di Negeri Sendiri,…???
Reaksi Polres Simalungun Evakuasi Korban Pohon Tumbang di Jalur Parapat–Siantar, Wujud Nyata Polisi Bersama Masyarakat
Penanganan Profesional Satlantas Polres Simalungun di Lokasi Kecelakaan Kereta Api Tabrak Mobil di Sinaksak, Polisi Bersama Masyarakat Bantu Padamkan Api dan Evakuasi
Polres Simalungun Ucapkan Selamat Hari Anak Sedunia, Tegaskan Polri Berintegritas, Humanis dan Dekat dengan Masyarakat
Dr. dr. Andre Yulius, S.Th., M.PdK., MH., CPLA :Branding Bukan Semata Soal Tampilan Menarik, Konten Viral, atau Pencitraan Mewah
UU PERAMPASAN ASET DALAM PUSARAN KEKUASAAN : Menakar Efektivitas Pemulihan Aset, Menolak Instrumentalisasi Hukum
Angga Alkautsar, Sekretaris Komisariat PMII Institut Nahdlatul Ulama (ISTNU) Aceh, Minta Pemerintah Tangani Pemulihan dan Pencegahan Banjir Bandang di Gayo Lues dengan Serius

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 01:35 WIB

Polsek Tamalate Buka Suara Terkait Kasus Penikaman Maut di CPI Lego‑Lego Makassar : Penyelidikan Terus Berjalan, Identitas Pelaku Masih Didalami

Sabtu, 21 November 2026 - 01:29 WIB

Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua : 25 Tahun Otsus Papua, Sampai Kapan Kami Menjadi Penonton di Negeri Sendiri,…???

Sabtu, 21 November 2026 - 01:14 WIB

Bupati Karo Buka Rapat Kerja Peningkatan Pelayanan Publik, Dorong Transformasi Budaya Birokrasi

Sabtu, 21 November 2026 - 01:10 WIB

Reaksi Polres Simalungun Evakuasi Korban Pohon Tumbang di Jalur Parapat–Siantar, Wujud Nyata Polisi Bersama Masyarakat

Sabtu, 21 November 2026 - 01:05 WIB

Penanganan Profesional Satlantas Polres Simalungun di Lokasi Kecelakaan Kereta Api Tabrak Mobil di Sinaksak, Polisi Bersama Masyarakat Bantu Padamkan Api dan Evakuasi

Sabtu, 21 November 2026 - 00:51 WIB

Dr. dr. Andre Yulius, S.Th., M.PdK., MH., CPLA :Branding Bukan Semata Soal Tampilan Menarik, Konten Viral, atau Pencitraan Mewah

Sabtu, 21 November 2026 - 00:48 WIB

UU PERAMPASAN ASET DALAM PUSARAN KEKUASAAN : Menakar Efektivitas Pemulihan Aset, Menolak Instrumentalisasi Hukum

Sabtu, 21 November 2026 - 00:40 WIB

Angga Alkautsar, Sekretaris Komisariat PMII Institut Nahdlatul Ulama (ISTNU) Aceh, Minta Pemerintah Tangani Pemulihan dan Pencegahan Banjir Bandang di Gayo Lues dengan Serius

Berita Terbaru