Soroti Dugaan Kerugian Dana Desa Kayu Laut TA 2023, Aliansi Pers dan Aktivis Akan Lapor ke Kejatisu dan Poldasu

LIA HAMBALI

- Redaksi

Sabtu, 21 November 2026 - 00:35 WIB

5048 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Panyabungan, AgaraNews.com – Mantan Penjabat (Pj) Kepala Desa Kayu Laut, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), berinisial IM (Ida Machrani, A.Md.Kep.), memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Madina atas pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Hingga melewati batas akhir tenggat waktu klarifikasi, yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan maupun penjelasan resmi.

Sikap tertutup ini memicu reaksi keras dari Aliansi Pers dan Aktivis Madina yang sebelumnya telah melayangkan surat konfirmasi lanjutan sekaligus somasi formil bernomor 35/Aliansi PA/Eks/XI/2026 tertanggal 5 November 2026.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua Tim Magrifatulloh bersama Ketua Forum Mahasiswa Pemuda Pemantau Pemerintah dan Pelayanan Publik (Forum MP4) Madina, Arif Azka Batubara kepada pers (19/11) , menyayangkan sikap tidak kooperatif tersebut. Menurut mereka, bungkamnya eks Pj Kades justru menghambat pemenuhan hak jawab dalam kerja jurnalistik dan merugikan kepentingan publik.

Rincian Temuan LHP Inspektorat Senilai Rp566,24 Juta

Berdasarkan dokumen LHP Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang merujuk pada Surat Bupati Madina Nomor 700/0804/Insp/2024 atas laporan pengaduan BPD Desa Kayu Laut, terdapat total nilai temuan pengelolaan Dana Desa Kayu Laut TA 2023 sebesar Rp566.241.280,00.

Temuan tersebut terbagi menjadi dua klaster utama yakni kegiatan yang dianggarkan Namun Diduga Tidak Direalisasikan (Rp272.304.682,00)

Sejumlah proyek fisik dan operasional yang dianggarkan pada tahap I dan II diduga tidak dilaksanakan di lapangan dan direkomendasikan untuk dikembalikan ke Rekening Kas Desa, meliputi pembangunan jalan usaha tani: Rp139.828.000,00, pembangunan sarana air bersih masyarakat: Rp 85.858.000,00

Program Desa Digital: Rp 25.000.000,00

Rehabilitasi irigasi persawahan: Rp 16.879.000,00

Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Rp 4.738.882,00

Penggunaan Anggaran Tanpa SPJ Sah (Rp 293.936.598,00)

Mereka menyebutkan, terdapat realisasi anggaran yang dinilai belum didukung oleh bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang sah dan memadai sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa.

“Persoalan temuan senilai Rp 566,24 juta lebih ini bukan masalah administratif biasa yang bisa diabaikan begitu saja. Publik berhak tahu ke mana anggaran desa mengalir dan sejauh mana kewajiban pengembalian kerugian keuangan desa dilaksanakan yang seyogianya dalam batas waktu 60 hari sesuai rekomendasi Inspektorat,” tegas Magrifatulloh bersama Arief Azka.

Dalam surat somasi mereka sebelumnya, tim investigasi juga mempertanyakan perkembangan informasi terkait pengaduan BPD bernomor 470/007/BPD.KL/2024 yang disebut telah masuk ke Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, serta menelusuri ada tidaknya dugaan intervensi dari oknum aparatur kecamatan dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Akibat upaya konfirmasi dan somasi formil tidak diindahkan hingga batas waktu yang ditentukan, mereka memastikan akan menempuh langkah lanjutan sesuai koridor hukum.

“Kita berencana mengambil langkah strategis lainnya beru pelaporan resmi kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan/atau Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu), serta mendesak klarifikasi tindak lanjut LHP kepada Bupati dan Inspektorat Madina, hingga menggelar aksi penyampaian pendapat secara damai di depan kantor instansi terkait” pungkas Arief Azka

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih membuka ruang seluas-luasnya bagi mantan Pj Kepala Desa Kayu Laut beserta pihak terkait lainnya untuk memberikan hak jawab maupun klarifikasi resmi guna keberimbangan informasi publik.(Lia Hambali)

Reporter : Magrifatulloh

Berita Terkait

Polsek Tamalate Buka Suara Terkait Kasus Penikaman Maut di CPI Lego‑Lego Makassar : Penyelidikan Terus Berjalan, Identitas Pelaku Masih Didalami
Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua : 25 Tahun Otsus Papua, Sampai Kapan Kami Menjadi Penonton di Negeri Sendiri,…???
Bupati Karo Buka Rapat Kerja Peningkatan Pelayanan Publik, Dorong Transformasi Budaya Birokrasi
Reaksi Polres Simalungun Evakuasi Korban Pohon Tumbang di Jalur Parapat–Siantar, Wujud Nyata Polisi Bersama Masyarakat
Penanganan Profesional Satlantas Polres Simalungun di Lokasi Kecelakaan Kereta Api Tabrak Mobil di Sinaksak, Polisi Bersama Masyarakat Bantu Padamkan Api dan Evakuasi
Polres Simalungun Ucapkan Selamat Hari Anak Sedunia, Tegaskan Polri Berintegritas, Humanis dan Dekat dengan Masyarakat
Dr. dr. Andre Yulius, S.Th., M.PdK., MH., CPLA :Branding Bukan Semata Soal Tampilan Menarik, Konten Viral, atau Pencitraan Mewah
UU PERAMPASAN ASET DALAM PUSARAN KEKUASAAN : Menakar Efektivitas Pemulihan Aset, Menolak Instrumentalisasi Hukum

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 01:35 WIB

Polsek Tamalate Buka Suara Terkait Kasus Penikaman Maut di CPI Lego‑Lego Makassar : Penyelidikan Terus Berjalan, Identitas Pelaku Masih Didalami

Sabtu, 21 November 2026 - 01:29 WIB

Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua : 25 Tahun Otsus Papua, Sampai Kapan Kami Menjadi Penonton di Negeri Sendiri,…???

Sabtu, 21 November 2026 - 01:14 WIB

Bupati Karo Buka Rapat Kerja Peningkatan Pelayanan Publik, Dorong Transformasi Budaya Birokrasi

Sabtu, 21 November 2026 - 01:10 WIB

Reaksi Polres Simalungun Evakuasi Korban Pohon Tumbang di Jalur Parapat–Siantar, Wujud Nyata Polisi Bersama Masyarakat

Sabtu, 21 November 2026 - 01:05 WIB

Penanganan Profesional Satlantas Polres Simalungun di Lokasi Kecelakaan Kereta Api Tabrak Mobil di Sinaksak, Polisi Bersama Masyarakat Bantu Padamkan Api dan Evakuasi

Sabtu, 21 November 2026 - 00:51 WIB

Dr. dr. Andre Yulius, S.Th., M.PdK., MH., CPLA :Branding Bukan Semata Soal Tampilan Menarik, Konten Viral, atau Pencitraan Mewah

Sabtu, 21 November 2026 - 00:48 WIB

UU PERAMPASAN ASET DALAM PUSARAN KEKUASAAN : Menakar Efektivitas Pemulihan Aset, Menolak Instrumentalisasi Hukum

Sabtu, 21 November 2026 - 00:40 WIB

Angga Alkautsar, Sekretaris Komisariat PMII Institut Nahdlatul Ulama (ISTNU) Aceh, Minta Pemerintah Tangani Pemulihan dan Pencegahan Banjir Bandang di Gayo Lues dengan Serius

Berita Terbaru