BLANGKEJEREN — Tata kelola pengadaan herbisida Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2026 patut dicurigai. Belanja racun rumput senilai Rp 1,944 miliar untuk 10.182 liter diduga kuat sengaja dipecah menjadi belasan paket kecil agar lolos dari tender terbuka.
Penelusuran pada SiRUP LKPP menemukan 11 paket herbisida di Dinas Pertanian Gayo Lues. Sembilan paket dieksekusi lewat Pengadaan Langsung, hanya dua lewat E-Purchasing. Padahal barangnya seragam: herbisida kontak 1.848 liter senilai Rp 277,2 juta dan herbisida sistemik 8.334 liter senilai Rp 1,666 miliar.
Modus splitting terlihat dari pagu yang sengaja disetel mepet di bawah Rp 200 juta, batas maksimal Pengadaan Langsung barang sesuai Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021. Ada tujuh paket yang dikunci di kisaran Rp 195 juta hingga Rp 198 juta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Contohnya, paket Herbisida Sistemik untuk Jagung (DAU, RUP 67431536) dipatok persis Rp 198 juta untuk 990 liter. Hanya selisih Rp 2 juta dari batas wajib lelang. Paket Kegiatan Prioritas Lainnya (RUP 67564040) dipatok Rp 196 juta untuk 980 liter.
Paket Kembar, Satu MAK, Satu Detik
Kejanggalan paling telanjang ada pada APBD Perubahan 2026. Dua paket kembar memakai satu kode MAK yang sama persis: 3.27.02.2.02.0004.5.1.02.01.001.00002.
Paket pertama, RUP 67525682, Pengadaan Herbisida Sistemik Tanaman Hortikultura, 975 liter, Rp 195 juta. Paket kedua, RUP 67525690, Pengadaan Herbisida Sistemik Hortikultura — hanya dihilangkan kata “Tanaman” — 975 liter, Rp 195 juta.
Keduanya diumumkan pada tanggal, jam, menit, hingga detik yang sama: 22 Juli 2026 pukul 16:16:24 WIB.
Jika digabung, nilainya Rp 390 juta untuk 1.950 liter. Mutlak tidak bisa Pengadaan Langsung. Pemecahan ini melanggar Pasal 20 ayat (2) Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pola sama terulang pada MAK 3.27.02.2.01.0001.5.1.02.01.001.00002 untuk Kegiatan Prioritas Lainnya APBDP 2026. Tiga paket Pengadaan Langsung dipecah di satu rekening itu: RUP 67284944 Rp 195 juta (975 liter sistemik), RUP 67564031 Rp 195 juta (1.300 liter kontak), dan RUP 67564040 Rp 196 juta (980 liter sistemik). Dua paket terakhir tayang serentak 26 Juli 2026 pukul 22:04:44 WIB. Totalnya Rp 586 juta tanpa lelang.
Harga Dikunci di Plafon Tertinggi
Bukan hanya pecah paket. Seluruh 11 paket mematok harga satuan tepat di plafon Standar Satuan Harga (SSH) Gayo Lues 2026: Rp 200.000/liter untuk sistemik dan Rp 150.000/liter untuk kontak.
Padahal Perbup Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2025 Pasal 3 ayat (1) menegaskan SSH adalah batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Pasal 4 ayat (1) dan (2) menegaskan SSH hanya acuan penyusunan HPS, sedangkan pembayaran wajib mengikuti harga pasar dan bukti pengeluaran yang sah.
Di pasaran Aceh dan Sumatera Utara, herbisida sistemik berbahan aktif isopropilamina glifosat dan kontak berbahan aktif parakuat diklorida kemasan 1 liter hanya Rp 75.000 hingga Rp 115.000 per liter di tingkat eceran. Untuk pembelian partai besar lebih dari 10.000 liter, harga distributor semestinya jauh lebih murah.
Lebih parah lagi, RUP Dinas Pertanian tidak mencantumkan spesifikasi teknis: tanpa kandungan bahan aktif, tanpa konsentrasi, tanpa standar mutu. Hanya tertulis “Herbisida Spesifikasi: Kontak” dan “Herbisida Spesifikasi: Sistemik”.
Celah ini membuka peluang rekanan penunjukan langsung menyuplai produk kualitas rendah berharga puluhan ribu rupiah, namun menagih ke kas daerah dengan tarif plafon SSH.
Gakorpan: Ini Pola Sistematis
Ketua LSM Gakorpan Aceh, Iskandar Muda, menilai pola ini bukan kekeliruan administrasi, melainkan pola sistematis.
“Ini bukan salah ketik. Pagu disetel mepet Rp 200 juta, paket kembar satu MAK, tayang di detik yang sama. Itu desain untuk menghindari tender. Lalu harga dikunci di plafon SSH, tanpa spesifikasi teknis. Negara dirugikan dua kali: kompetisi dimatikan, harga dimahalkan,” kata Iskandar Muda kepada wartawan, Minggu (9/11/2026).
Menurut dia, jika selisih harga pasar dan plafon SSH tidak dikoreksi pada penetapan HPS dan pembayaran kontrak, potensi pemborosan dari belanja 10.182 liter herbisida ini mencapai ratusan juta rupiah.
Gakorpan mendesak Inspektorat, BPK, dan Aparat Penegak Hukum mengaudit seluruh paket herbisida Dinas Pertanian Gayo Lues 2026, mulai dari perencanaan, penetapan HPS, penunjukan penyedia, hingga realisasi pembayaran dan mutu barang yang diterima petani.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Gayo Lues saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu belum memberikan pernyataan resmi terkait hal itu. (TIM)
