Sitampurung, AgaraNews.com — Sungguh ironis! Sungguh menyedihkan! Sungguh memilukan! Di saat Indonesia sudah merdeka 81 tahun, di saat jalan-jalan di kota sudah mulus dan beraspal hotmix, masih ada satu jalan di Kabupaten Tapanuli Utara yang tidak pernah tersentuh aspal sama sekali!
Jalan itu adalah: Jalan Potong Dusun Pamunuan Babiat, Desa Sitampurung, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara!
Terpantau langsung oleh media ini, kondisi jalan di Dusun Pamunuan Babiat, tepatnya di *KM 5 Jalan Lintas*, sangat memprihatinkan! Jalan sepanjang kurang lebih *150 meter* yang menuju ke Desa Lumban Ina-Ina dan sekitarnya itu, kondisinya hancur lebur!
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sudah 81 tahun merdeka, Pak. Tapi jalan kami ini tidak pernah merdeka dari lumpur dan batu! 81 tahun kami menunggu, 81 tahun kami bersabar, tapi sampai sekarang tidak ada kepastian! Apa kami ini bukan warga Indonesia juga?” ujar warga Dusun Pamunuan Babiat dengan mata berkaca-kaca.
81 TAHUN TANPA KEPASTIAN – JAUH DARI PERHATIAN PEMERINTAH!
Sepanjang kurang lebih 150 meter di Dusun Pamunuan Babiat, menuju Desa Lumban Ina-Ina dan sekitarnya, Dusun Pamunuan Babiat terkesan *sampai 81 tahun Indonesia merdeka tidak tersentuh Pemerintah Desa, maupun Pemerintah Kabupaten di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Utara!*
81 tahun berlalu tanpa kepastian yang kunjung diharapkan!
Jalan Dusun Pamunuan Babiat jauh dari perhatian pemerintah!
Padahal, jalan ini adalah jalan vital! Jalan ini adalah urat nadi ekonomi masyarakat!
– Jalan ini dipakai anak sekolah untuk pergi ke sekolah!
– Jalan ini dipakai petani untuk mengangkut hasil pertanian ke pasar Siborong-borong!
– Jalan ini dipakai ibu-ibu untuk pergi ke Puskesmas!
– Jalan ini dipakai pengrajin Pandai Besi Sitampurung untuk mengangkut dodos, egrek, parang hasil tempaan mereka!
– Jalan ini dipakai untuk mengangkut orang sakit ke rumah sakit!
Jika jalan ini rusak, ekonomi lumpuh! Pendidikan terganggu! Kesehatan terancam!
“Kalau ada orang sakit darurat di tengah malam, ambulans tidak bisa masuk! Kami harus gotong pasien dengan tandu, jalan kaki 150 meter menembus lumpur! Ini sudah tidak manusiawi lagi!” ujar warga dengan nada marah dan sedih.
SUARA WARGA: PEMERINTAH HARUS BERKEADILAN!
Harapan masyarakat agar Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten tidak menganaktirikan kondisi jalan Pamunuan Babiat yang artinya pemerintah lebih dituntut untuk berkeadilan!
Hal ini disampaikan oleh *Sabam Tanjung, salah satu masyarakat setempat*, yang selama ini vokal menyuarakan aspirasi masyarakat kecil di Tapanuli Utara dan Samosir.
“Saya, Saham Tanjung, masyarakat Desa Sitampurung, menyampaikan dengan tegas: Harapan masyarakat agar Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten tidak menganaktirikan kondisi jalan Pamunuan Babiat! Pemerintah itu harus berkeadilan! Jangan hanya jalan di depan rumah pejabat yang diaspal! Jangan hanya jalan di kota yang mulus! Jalan di dusun kami juga berhak diaspal! Kami juga bayar pajak! Kami juga warga negara Indonesia!” ucap Saham Tanjung dengan tegas.
Saham Tanjung menambahkan, masyarakat Pamunuan Babiat bukan masyarakat yang manja. Mereka hanya minta keadilan. Mereka hanya minta hak mereka sebagai warga negara.
“Kami tidak minta jalan tol! Kami tidak minta jalan beton 10 meter! Kami hanya minta jalan 150 meter ini diaspal! Hanya 150 meter! Masa 81 tahun pemerintah tidak mampu mengaspal jalan 150 meter? Ini sangat memalukan!” tegas Saham Tanjung.
DASAR HUKUM LENGKAP: PEMERINTAH WAJIB MEMBANGUN JALAN & BERLAKU ADIL!
Media ini menyajikan dasar hukum lengkap agar Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tidak bisa lagi beralasan tidak tahu atau tidak ada anggaran!
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945:
” Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Artinya: Warga Pamunuan Babiat sama kedudukannya dengan warga di kota! Tidak boleh dibeda-bedakan! Tidak boleh dianak-tirikan!
Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945:
” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
“Artinya:* Warga Pamunuan Babiat berhak atas perlakuan yang sama dan adil dalam pembangunan!
Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945:
” Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
” Artinya: Jalan yang rusak dan berlumpur adalah lingkungan yang tidak baik dan tidak sehat! Pemerintah wajib memperbaiki!
Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945:
” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
” Artinya: Kekayaan negara, termasuk pajak rakyat, harus dipakai untuk kemakmuran rakyat Pamunuan Babiat juga!
Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945:
” Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
” Artinya:* Negara harus memberdayakan masyarakat lemah, bukan membiarkan mereka berjalan di lumpur selama 81 tahun!
*UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN*
*Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan*
Pasal 1 Angka 4
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
Pasal 5 Ayat (1)
Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan.
Pasal 6 Ayat (1)
Penyelenggaraan jalan bertujuan untuk mewujudkan jalan yang andal dan berkeselamatan yang mendukung sistem transportasi nasional.
Pasal 8 Ayat (1) & (2)
Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan jalan kabupaten dan jalan desa. Pemerintah Kabupaten wajib memelihara dan membangun jalan kabupaten!
Pasal 11 Ayat (1)
Penyelenggara jalan berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan sesuai kewenangannya.
Pasal 24 Ayat (1)
Penyelenggara jalan wajib dan bertanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya.
Artinya: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Utara WAJIB memelihara dan mengaspal Jalan Pamunuan Babiat! Ini bukan belas kasihan, ini kewajiban hukum!
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 24 Ayat (1)
Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
Pasal 24 Ayat (2)
Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak, penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.
Artinya: Jika ada warga Pamunuan Babiat yang jatuh dan kecelakaan karena jalan rusak, Pemerintah Kabupaten bisa dituntut! Pemerintah wajib memperbaiki atau minimal memberi rambu!
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024
*Pasal 18:*
Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
*Pasal 26 Ayat (1):*
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
*Pasal 67 Ayat (1) Huruf b:*
Masyarakat Desa berhak mendapatkan pelayanan yang sama dan adil.
*Pasal 68 Ayat (1) Huruf a:*
Masyarakat Desa berkewajiban membangun dirinya dan memelihara lingkungan Desa.
*Pasal 78 Ayat (1):*
Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa.
*Artinya:* Pemerintah Desa Sitampurung WAJIB menganggarkan pembangunan jalan Pamunuan Babiat dari Dana Desa! Dana Desa bukan hanya untuk kantor desa, tapi untuk jalan rakyat!
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023
*Pasal 11 Ayat (1):*
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
*Pasal 12 Ayat (1) Huruf c:*
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang.
*Pasal 67 Huruf b:*
Kepala Daerah berkewajiban menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
*Artinya:* Pembangunan jalan adalah Urusan Wajib Pemerintah Kabupaten! Bupati Tapanuli Utara wajib membangun jalan Pamunuan Babiat!
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
*Pasal 4 Huruf a:*
Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif.
*Artinya:* Pelayanan pembangunan jalan harus tidak diskriminatif! Tidak boleh hanya jalan di kota yang dibangun, jalan di dusun dibiarkan!
*G. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN*
*Pasal 1:*
Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten.
*Artinya:* Jalan Pamunuan Babiat yang menghubungkan Desa Sitampurung ke Desa Lumban Ina-Ina adalah jalan yang masuk kewenangan Kabupaten Taput!
SEMUA MASYARAKAT SAMA-SAMA BAYAR PAJAK!
Di dalam amanat Undang-Undang, pemerintah harus berkeadilan dalam menyelenggarakan negara dan menyetarakan pembagian pembangunan kepada masyarakat, dikarenakan semua masyarakat sama-sama berhak mendapatkan kesetaraan hak, bahkan masyarakat semua dibebankan pajak oleh pemerintah!
Ini fakta yang tidak bisa dibantah!
– Masyarakat Pamunuan Babiat bayar *PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)!*
– Masyarakat Pamunuan Babiat bayar *Pajak Kendaraan Bermotor!*
– Masyarakat Pamunuan Babiat bayar *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)* saat beli beras, minyak, dan kebutuhan pokok!
– Masyarakat Pamunuan Babiat bayar *Retribusi*!
– Masyarakat Pamunuan Babiat ikut *Gotong Royong*!
Lalu, kemana uang pajak masyarakat Pamunuan Babiat selama 81 tahun?
“Kami bayar pajak setiap tahun! Kami tidak pernah telat bayar PBB! Tapi kenapa jalan kami tidak pernah diaspal? Pajak kami lari kemana? Kami minta transparansi! Kami minta keadilan!” ujar Saham Tanjung.
Sesuai *Pasal 23A UUD 1945:*
_”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
” Artinya Karena rakyat wajib bayar pajak, negara wajib memberikan pembangunan yang adil! Ini adalah kontrak sosial!
TUNTUTAN MASYARAKAT PAMUNUAN BABIAT!
Masyarakat Dusun Pamunuan Babiat menuntut dengan tegas:
Kepada Kepala Desa Sitampurung:
Segera anggarkan pengaspalan Jalan Pamunuan Babiat 150 meter melalui *Dana Desa Tahun 2026-2027*! Jangan lagi alasan tidak ada anggaran! Musyawarah Desa harus prioritaskan jalan ini!
Kepada Camat Siborong-borong
Segera turun langsung ke Pamunuan Babiat! Lihat kondisi jalan! Buat laporan resmi ke Bupati!
Kepada Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., http://M.Si.
Segera perintahkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengaspal Jalan Pamunuan Babiat 150 meter! Masukkan ke APBD Taput 2027! Jangan tunggu ada korban jiwa dulu baru diaspal!
Kepada Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Utara
Jangan hanya duduk di kantor! Turun ke lapangan! Ukur jalan! Buat perencanaan! 150 meter saja, tidak sampai 1 kilometer!
Kepada Anggota DPRD Taput Dapil Siborong-borong
Mana janji kampanye Bapak/Ibu? Dulu saat kampanye, Bapak/Ibu berjanji akan membangun jalan! Sekarang Bapak/Ibu sudah duduk, jangan lupa janji!
Kepada Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution
Jika Kabupaten tidak mampu, tolong bantu melalui Bantuan Keuangan Provinsi!
PENUTUP: 81 TAHUN SUDAH CUKUP! SEKARANG WAKTUNYA ADIL!
81 tahun Indonesia merdeka, 81 tahun masyarakat Pamunuan Babiat menunggu!
Cukup sudah penantian itu!
Pemerintah Desa Sitampurung, Pemerintah Kecamatan Siborong-borong, dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara harus membuktikan bahwa mereka adalah pemerintah yang berkeadilan!
Aspal 150 meter itu bukan hal yang besar bagi APBD Taput yang ratusan miliar! Tapi 150 meter itu adalah segalanya bagi masyarakat Pamunuan Babiat!
Jangan biarkan masyarakat Pamunuan Babiat menunggu 81 tahun lagi!
*HORAS PAMUNUAN BABIAT!*
*HORAS SITAMPURUNG!*
*HORAS SIBORONG-BORONG!*
*HORAS TAPANULI UTARA!*
*MERDEKA ITU ARTINYA JALAN KAMI DIASPAL JUGA!*
*Penulis: Saham Tanjung, Masyarakat Desa Sitampurung*





























